Mamuju - Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta peningkatan mutu pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), khususnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien, Bina Diklat Keperawatan RSUD Sulbar melaksanakan In-House Training Bantuan Hidup Dasar (BHD) di Ruang Rapat Lt 3 RSUD Sulbar, Rabu 6 Agustus 2025. In-House Training BHD adalah pelatihan internal yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memberikan keterampilan pertolongan pertama pada korban henti jantung atau henti napas, yang dikenal sebagai Bantuan Hidup Dasar. BHD meliputi beberapa keterampilan yang dapat diajarkan kepada siapa saja, yaitu mengenali kejadian henti jantung mendadak, aktivasi sistem tanggapan darurat, melakukan cardiopulmonary resuscitation (CPR)/resusitasi jantung paru (RJP) awal, dan cara menggunakan automated external defibrilator (AED). Dalam kegiatan ini, dr. Mulawardi sebagai Narasumber menyampaikan materi tentang Bantuan Hidup Dasar, dan praktik dipandu oleh Tim Code Blue RSUD Sulbar. In-House Training tentang BHD di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga medis dan non-medis dalam memberikan pertolongan pertama pada pasien yang mengalami henti jantung atau henti napas. Pelatihan ini penting untuk memastikan semua pegawai rumah sakit, baik medis maupun non-medis, memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam melakukan BHD sebelum mendapatkan bantuan medis lebih lanjut. Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), khususnya dalam membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Sub Bidang Pengawasan & Pengendalian Mutu Keperawatan Firman Gazali mewakili Direktur RSUD Sulbar. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa RSUD Sulbar mengapresiasi setinggi – timgginya kepada panitia, Narasumber dan peserta dalam melaksanakan dan mengikuti In-House Training BHD. "In-House Training BHD ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tenaga medis IGD dalam memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat," ujar Firman. Ia menekankan, In-House Training ini perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga semua tenaga medis dan non medis di…

Mamuju - Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rangkaian perlombaan internal yang penuh semangat, keceriaan, dan kekompakan. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis (6–7 Agustus 2025) ini dilaksanakan setelah apel pagi dan dipusatkan di halaman Kantor Biro PBJ. Rangkaian lomba dibuka pada Rabu pagi usai apel, dengan berbagai permainan tradisional yang sarat nostalgia dan keceriaan. Mulai dari lomba makan kerupuk, tiup gelas mineral, memasukkan paku ke dalam botol, balap karung, memindahkan tepung, mengupas buah, hingga lomba melafalkan Panca Daya, yang merupakan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga (SDK-JSM). Hari kedua dilaksanakan lomba memasak nasi goreng, di mana seluruh bahan dan peralatan disediakan oleh panitia. Lomba ini menjadi ajang unjuk kreativitas dan kekompakan tim antarbidang dalam menyajikan hidangan terbaik dengan cita rasa khas masing-masing. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar hiburan semata, tetapi sarat dengan nilai-nilai kebersamaan, kerja sama, dan semangat juang. “Kegiatan ini menjadi momentum untuk menanamkan semangat nasionalisme sekaligus mempererat kekeluargaan di lingkungan kerja. Dengan cara sederhana namun penuh makna, kita merayakan kemerdekaan sambil memperkuat rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain,” ujar Yamin, Kamis 7 Agustus 2025. Ia menambahkan, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Semangat yang ditunjukkan oleh seluruh pegawai selama kegiatan berlangsung menjadi bukti nyata bahwa peringatan HUT RI bukan hanya milik bangsa, tetapi juga milik setiap individu yang terus berkarya, berkontribusi, dan bersatu untuk kemajuan daerah dan negara. Naskah :…

Pasangkayu – Upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor terus ditingkatkan. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPRD) Kabupaten Pasangkayu menerima kunjungan resmi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasangkayu, Arhamuddin, yang didampingi oleh staf teknis, Kamis 7 Agustus 2025. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat sinergitas penagihan pajak daerah, khususnya opsen PKB, BBNKB, dan MBLB. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala UPTD PPRD Kabupaten Pasangkayu, Dermawan, di kantor pelayanan setempat. Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah penyerahan data kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang tercatat dalam kondisi tunggakan pajak. Dalam forum tersebut, disampaikan pula komitmen Pemkab Pasangkayu untuk segera menganggarkan dan membayarkan kewajiban tersebut dalam waktu dekat. "Penyerahan data kendaraan dinas yang tertunggak ini menjadi langkah awal penting. Insya Allah, akan segera dianggarkan dan ditunaikan oleh Pemkab sebagai bentuk kepatuhan dan teladan bagi masyarakat,” ungkap Arhamuddin. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pimpinan tertinggi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah. Kepala UPTD PPRD Pasangkayu, Dermawan, menyampaikan bahwa sinergi yang terjalin ini akan ditindaklanjuti dengan aksi konkret di lapangan. “Ke depan, kami akan turun bersama dengan Bapenda untuk melakukan penagihan aktif, baik kepada kendaraan dinas, milik pribadi ASN, maupun kendaraan umum. Tujuannya jelas, mendorong kepatuhan wajib pajak dan memperkuat PAD dari sektor pajak kendaraan,” jelas Dermawan. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, mengapresiasi langkah nyata tersebut sebagai wujud penguatan fungsi pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah yang selaras dengan arah kebijakan Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Semangat kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Pajak daerah harus menjadi instrumen pembangunan…

Mamuju — Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam pengawalan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Melalui Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, BPKPD turut aktif dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat Kantor DPRD Sulbar, Kamis 7 Agustus 2025. Rapat pembahasan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai undangan resmi, terbagi dalam beberapa sesi yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, TAPD, serta seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar. Kehadiran BPKPD sebagai unsur TAPD menjadi bagian penting dalam memberikan pendampingan teknis dan strategis kepada OPD yang tengah memfinalisasi usulan perubahan anggaran tahun berjalan. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, bersama anggota Banggar DPRD lainnya. Proses dialog dan sinkronisasi dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa seluruh alokasi anggaran dalam RAPBD-P 2025 berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. “Kami mengapresiasi peran aktif BPKPD Sulbar melalui TAPD yang selama ini terus bersinergi dengan DPRD. Pendampingan ini sangat membantu dalam mempercepat dan memperkuat proses pembahasan RAPBD-P agar lebih fokus pada program prioritas,” ujar Suraidah Suhardi. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa keterlibatan aktif BPKPD dalam pembahasan RAPBD-P merupakan bentuk penguatan tata kelola keuangan daerah yang sejalan dengan semangat Panca Daya dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga. Salah satu poin utama dalam Panca Daya tersebut adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Senada dengan itu, Murdanil juga menegaskan pentingnya pendampingan yang dilakukan oleh BPKPD dalam setiap tahapan pembahasan RAPBD-P. “Pendampingan ini bukan sekadar administratif, tetapi juga menyangkut kualitas…

Mamuju - Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut menghadiri rapat inventarisasi data dokumen informasi pengelolaan lingkungan hidup, Rabu 6 Agustus 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, hadir Perencana Ahli Pertama Muh. Ikhwanul Muin beserta Pranata Kewilayahan Kasfiani Darwis. “Rapat ini merupakan langkah awal penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan, menentukan prioritas masalah dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Ikhwanul Muin. Tujuannya, diharapkan dengan rapat ini semua dinas terkait bisa bersinergi dalam penyusunan DIKPLH, sebagai wujud menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana misi keempat dalam RPJMD Sulbar Tahun 2025 – 2029, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM). Sementara, Kasfiani Darwis menjelaskan, Bapperida terlibat menyusun kerangka perencanaan berdasarkan data inventarisasi lingkungan, berkoordinasi dengan DLH serta OPD teknis agar DIKPLH komprehensif dan dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD, RPPLH atau kebijakan pembangunan daerah lainnya. “Kehadiran Bapperida bukan hanya simbolik, kami bertindak sebagai koordinator teknis dan penghubung data antar OPD,” ucapnya. Rapat ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat kualitas informasi lingkungan dalam tata kelola pembangunan daerah. Sinkronisasi antara DLH Sulbar, Bapperida Sulbar dan OPD teknis memastikan dokumen DIKPLH menjadi rujukan yang valid bagi kebijakan lingkungan. Naskah : Bapperida Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pemprov Sulbar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyelenggarakan rapat inventarisasi data dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Provinsi Sulbar. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat DLH Sulbar, pada Rabu, 6 Agustus 2025, dimulai pukul 09:00 WITA hingga selesai. Rapat ini sebagai salah satu bentuk nyata komitmen mendukung Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Penyusunan DIKPLH merupakan amanat langsung dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang harus disampaikan kepada masyarakat. DIKPLH sendiri berfungsi sebagai laporan kinerja gubernur di bidang lingkungan hidup kepada pemerintah pusat, mencerminkan komitmen dan capaian daerah dalam menjaga kelestarian alam. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali yang diwakili oleh Sekretaris DLH Sulbar, Sy. Shadri Nuranti Sjarifuddin, menekankan pentingnya akurasi dan kelengkapan data dalam penyusunan dokumen ini. “DIKPLH bukan sekadar laporan, melainkan cerminan nyata dari upaya kita bersama dalam mengelola dan melindungi lingkungan. Data yang akurat akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat di masa depan,” ujarnya. Rapat ini dihadiri oleh Pejabat Fungsional Perencana dan Pengelola Data dari berbagai perangkat daerah terkait di lingkup Pemprov Sulbar. Mereka berkolaborasi untuk menginventarisasi, memverifikasi, dan mengintegrasikan data-data lingkungan hidup yang relevan. Melalui rapat ini, diharapkan DIKPLH Provinsi Sulbar dapat tersusun secara komprehensif, transparan, dan akuntabel, memberikan gambaran utuh tentang kondisi dan upaya pengelolaan lingkungan di Bumi Malaqbi. Naskah : DLH Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemprov Sulbar menggelar rapat pemantapan kegiatan perlombaan, berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025, bertempat di ruang kerja Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar. Rapat dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar Muh. Jaun, dan dihadiri sejumlah perwakilan perangkat daerah, termasuk Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar, Musra Awaluddin. Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci rencana pelaksanaan berbagai jenis lomba yang akan melibatkan ASN, masyarakat umum, hingga pelajar. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga untuk memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, dan cinta tanah air di kalangan masyarakat Sulbar. "Momentum HUT ke-80 RI adalah saat yang tepat untuk menunjukkan semangat kebersamaan dan nasionalisme kita. Semua kegiatan akan kita siapkan sebaik mungkin agar meriah namun tetap tertib dan bermakna," ungkap Muh. Jaun. Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar, Musra Awaluddin menegaskan komitmen pihaknya mendukung penuh pelaksanaan kegiatan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang digagas Pemprov Sulbar. "Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan mempererat persatuan. Sinergi seluruh perangkat daerah sangat dibutuhkan agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, dan bermakna bagi masyarakat," ujarnya. Sebelumnya, dalam rapat persiapan HUT RI ke-80 yang digelar di Ruang Teater Kantor Gubernur Sulbar pada 25 Juli 2025 lalu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menekankan bahwa perayaan HUT RI tahun ini diharapkan menjadi ajang rasa syukur yang sederhana namun bermakna. Pemprov Sulbar berkomitmen menghadirkan rangkaian kegiatan HUT RI tahun ini dengan lebih meriah dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Rapat ini menjadi langkah awal koordinatif untuk memastikan semua pihak terlibat secara aktif dan kegiatan berjalan lancar sesuai harapan. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pemprov Sulbar menerima enam tenaga kesehatan dalam program Penugasan Khusus Individu Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan RI. Tenaga kesehatan ini akan ditempatkan di Puskesmas yang jumlah petugasnya belum memenuhi standar. Serah terima dilakukan di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 7 Agustus 2025, oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dr. Nursyamsi Rahim, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr. Darmawiyah. Dalam sambutannya, dr. Nursyamsi menegaskan bahwa peningkatan jumlah, pemerataan, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan adalah tantangan penting dalam pembangunan kesehatan masa depan. Ini juga upaya mendukung misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Salim S Mengga, dalam meningkatkan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. “Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai menjadi salah satu faktor kunci percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,” ujarnya. Berdasarkan data per 6 Agustus 2025, di Sulawesi Barat masih terdapat 32 Puskesmas (32,65%) yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan, serta 8 Puskesmas yang belum memiliki dokter umum, di antaranya Puskesmas Tapalang, Salissingan, Karataun, dan Bonehau di Kabupaten Mamuju, serta Puskesmas Messawa, Nosu, Sesenapadang, dan Tabulahan di Kabupaten Mamasa. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal SDM Kesehatan telah menetapkan formasi penugasan khusus berbasis tim dan individu tahun 2025, yang disusun melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi. Khusus untuk Sulawesi Barat, penugasan kali ini terdiri dari 1 tenaga gizi, 1 dokter umum, 1 tenaga kesehatan lingkungan, dan 3 terapis gigi dan mulut. Mereka akan ditempatkan di Kabupaten Mamasa (4 orang), Kabupaten Mamuju (1 orang), dan Kabupaten Polewali Mandar (1 orang). “Kami mengucapkan selamat datang kepada para tenaga kesehatan. Semoga dapat mengabdi dengan tulus dan memberikan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat di daerah penugasan,” tutup dr. Nursyamsi. Usai serah terima, para tenaga kesehatan langsung diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten masing-masing untuk kemudian diantar ke Puskesmas tempat bertugas. (Rls)

Mamuju — Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah /Madrasah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi (P3SMPT) menyelenggarakan Penguatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Berlangsung di Hotel Maleo Mamuju pada Rabu, 06 Agustus 2025, kegiatan ini diikuti oleh para pengelola perpustakaan di tingkat SMA/SMK sederajat se-Sulbar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar turut menjadi mitra daerah dalam menyukseskan kegiatan ini. “Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Perpustakaan Nasional, khususnya kepada Bapak Kepala Pusat P3SMPT, atas fasilitasi dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini di Sulawesi Barat. Kegiatan ini sangat mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Bapak Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK–JSM), khususnya melalui program Quick Wins ‘Sulbar Cerdas’ dan Gerakan Sulbar Mandarras,” ujar Kepala DPKD Sulbar, Mustari Mula. Ia menegaskan, perpustakaan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi harus menjadi pusat pembelajaran dan literasi yang aktif serta berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola menjadi sangat penting untuk menghadirkan layanan perpustakaan yang profesional, inklusif, dan berstandar nasional. Kegiatan ini mencakup berbagai materi substantif, antara lain strategi pengelolaan perpustakaan sekolah, penerapan standar nasional perpustakaan, serta persiapan menuju akreditasi perpustakaan. Para narasumber dari Perpusnas RI memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengembangan perpustakaan pendidikan. Kegiatan ini juga sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, yang berfokus pada penguatan kualitas pendidikan dan literasi di daerah. Melalui kolaborasi ini, DPKD Sulbar akan terus bersinergi dalam membangun ekosistem literasi yang kuat, serta mendorong perpustakaan sekolah/madrasah sebagai pusat pengetahuan dan pembentukan karakter peserta didik. Naskah : DPKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU - Gabungan Satgas Pangan terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, Polda, Kejari, Bulog dan BI Sulbar melaksanakan sidak di pasar baru, Kamis 7 Agustus 2025. Hadir juga mendampingi Kadis Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari yang merupakan leding sektor pangan. Hal ini menjadi perhatian Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga dalam pengawasan bahan pokok di pasaran. Tim juga melakukan pengukuran timbangan beras dengan cara menimbang langsung dan disaksikan Satgas Pangan. Asisten II Ince Rahmat mengatakan tim Pemprov mendampingi Satgas Pangan dalam pengawasan bahan pokok di pasar. "Hari ini kita mengambil sampel di beberapa titik yang dijual distributor di pasar lama Mamuju," kata Ince Rahmat. Ia menambahkan, ini menjadi bagian yang tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen. "Jadi kami turun langsung untuk menindaklanjuti isu-isu terjadi di lapangan. Mudah-mudahan tidak ada terjadi di Sulbar kejadian yang didapatkan di daerah lain," tambahnya. Seperti yang terjadi di daerah lain, didapatkan beras dicampur dengan bahan lain dan juga ada beras dioplos. "Kita harap jaga kebersamaan dan kita bersatu untuk mewujudkan Sulbar lebih baik," ungkapnya. Dia menghimbau ke pedagang agar jika menemukan beras oplosan agar segera melaporkan ke tim Pemprov maupun Satgas Pangan. "Sehingga memperkecil lajur pengedarannya," tandasnya.(*)