Mamuju — Dalam rangka memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Fasilitasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025–2029, yang berlangsung di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (5/8/2025). Digelar secara hybrid, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir yang hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, dan dihadiri oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu Imran Makmur, tim penyusun dokumen RPJMD, serta OPD teknis Kabupaten Pasangkayu yang hadir secara virtual. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan memfasilitasi penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025–2029, agar dokumen tersebut mampu memuat strategi dan program prioritas pembangunan yang sinkron dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sebagai bagian dari pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, fasilitasi ini juga mendorong proses perencanaan yang partisipatif, berbasis data, dan responsif terhadap isu strategis, seperti pengurangan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penguatan SDM dan ekonomi lokal, serta pembangunan berkelanjutan. Dalam pengantar pembukaannya, Muh. Darwis Damir menekankan pentingnya kegiatan fasilitasi ini sebagai langkah awal untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Pasangkayu ke depan berjalan selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, serta kebutuhan dan potensi daerah. “Fasilitasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengawal proses perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya. Dalam kegiatan ini, Bapperida Sulbar menjalankan fungsi strategis sebagai koordinator sinkronisasi arah kebijakan pembangunan antarwilayah. Selain memberikan masukan teknis dan arahan kebijakan, Bapperida juga memfasilitasi penguatan perencanaan melalui pendampingan substansi, penyelarasan indikator, serta pemetaan isu dan program prioritas. Bapperida juga memastikan bahwa dokumen RPJMD yang disusun akan menjadi landasan kuat dalam penyusunan RKPD dan APBD, serta berfungsi sebagai instrumen pengendali dan evaluasi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Fasilitasi diawali dengan paparan…

Mamuju – Pemprov Sulbar melakukan persiapan pelaksanaan program strategis bertajuk “Sulbar Berdaya”, Rapat persiapan berlangsung di Kantor BPSDM Sulbar, Rabu 6 Agustus 2024. Program Sulbar Berdaya yang didalamnya mencakup pelatihan digital ini akan resmi dibuka pada 11 Agustus 2025 di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Program ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Hal ini menjadi poin dalam quick wins Sulbar Berdaya yang menjadi prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga. Visi “Sulbar Berdaya” merupakan simbol dari semangat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Kata “Berdaya” dimaknai sebagai memiliki kemampuan, kekuatan, dan kemandirian. "Program ini diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendukung UMKM, memperluas literasi ekonomi dan digital, serta memperkuat peran kelompok rentan dalam pembangunan," ucap Ridwan. Ridwan melanjutkan, melalui kebijakan afirmatif dan pelatihan terstruktur, Pemerintah Provinsi Sulbar menargetkan terciptanya masyarakat yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman. Menurutnya hal ini bisa diwujudkan dengan kerjasama seluruh pihak. Sehingga diharapkan partisipasi aktif dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Dinas Tenaga Kerja, BPSDM Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Koperasi, Perdagangan, dan pelaku usaha lokal. Sponsor dari kalangan UMKM juga turut ambil bagian dalam mendukung kegiatan ini. Olehnya diharapkan melalui Sulbar Berdaya, seluruh elemen masyarakat bisa bergerak bersama mewujudkan provinsi yang inklusif, inovatif, dan berkeadilan. "Pentingnya komitmen kolektif dan kolaborasi antar instansi dalam menyukseskan program ini," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI atas Pengelolaan BMD, yang digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025 di Ruang Tindak Lanjut, Lantai II Inspektorat Sulbar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 700/228/2025 tanggal 16 Juli 2025, dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 08.B/LHP/XIX.MAM/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang menyoroti bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memadai. BPKPD Sulbar menugaskan Kasubid BMD, Armina, bersama pengurus barang BPKPD, Mutmainnah untuk hadir dan melakukan koordinasi langsung terkait pemutakhiran data aset sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Kegiatan ini juga dihadiri oleh lima OPD lainnya yang melakukan koordinasi serupa sebagai bagian dari komitmen kolektif perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola aset dan menjawab temuan pemeriksaan. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam forum-forum koordinasi seperti ini merupakan bentuk nyata komitmen BPKPD dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Pengelolaan aset yang tertib dan akurat menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas," ujarnya. Dengan kegiatan pemutakhiran ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk BPKPD Sulbar, mampu menyempurnakan data aset secara lebih akurat, terintegrasi, dan sesuai ketentuan, sehingga opini pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat pembahasan dokumen teknis pertambangan yang diajukan oleh PT Baras Lariang Mineral, perusahaan yang berencana melakukan kegiatan penambangan pasir sungai di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Rapat berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Dinas ESDM Sulbar, Rabu 6 Agustus 2025, dipimpin oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Ilham mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan. Turut hadir para pejabat fungsional analis kebijakan dari Bidang Minerba, Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM, serta Manajemen PT Baras Lariang Mineral. Dalam pengantarnya, Ilham menekankan pentingnya pemenuhan seluruh aspek teknis, administrasi, pengelolaan finansial, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebelum kegiatan pertambangan dapat dimulai. “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa seluruh rencana pertambangan yang akan dilaksanakan di Sulawesi Barat telah memenuhi standar teknis, administratif, finansial, dan sosial. Semua harus mengacu pada prinsip tata kelola pertambangan yang baik dan berkelanjutan,” tegas Ilham. Dalam rapat, pembahasan mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi teknis lokasi penambangan, rencana produksi, pengelolaan dampak lingkungan, tata kelola administrasi dan keuangan, pemberdayaan masyarakat, hingga rencana pasca-tambang terhadap wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Lariang. Pihak perusahaan dalam presentasinya menekankan bahwa kegiatan operasional yang direncanakan mengedepankan prinsip keberlanjutan, kepatuhan regulasi, serta tanggung jawab lingkungan. Forum ini pun menjadi ajang diskusi terbuka, di mana semua pihak memberikan masukan dan klarifikasi demi penyempurnaan dokumen teknis sebagai prasyarat menuju proses perizinan lanjutan. Dinas ESDM Sulbar berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pelaku usaha pertambangan dalam mewujudkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan, tertib administrasi, serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Rapat ini juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam hal memperkuat tata kelola…

Mamuju — Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Lomba Kebersihan Tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar kunjungan penilaian di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar pada Rabu 6 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian lomba kebersihan antar perangkat daerah yang bertujuan membangun budaya kerja yang bersih, tertib, dan nyaman di lingkup Pemprov Sulbar. Kedatangan tim penilai yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari, disambut langsung oleh Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, didampingi oleh Plt. Sekretaris Dinas, Abdi Yansya Hijrah, serta jajaran ASN dan pegawai. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup ruang kerja, ruang pelayanan publik, fasilitas umum, taman, hingga area terbuka. Aspek penilaian antara lain kebersihan, kerapian penataan, pemanfaatan ruang hijau, hingga kedisiplinan pegawai dalam menjaga lingkungan kerja sehari-hari. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, lomba kebersihan bukan hanya sekadar ajang kompetisi, melainkan menjadi refleksi terhadap semangat menjaga lingkungan kerja sebagai bagian dari nilai-nilai perjuangan bangsa. “Kegiatan ini bukan hanya soal siapa menang atau kalah, tetapi lebih dari itu, ini adalah momen untuk menguatkan semangat merawat ruang kerja kita dengan tanggung jawab. Kebersihan adalah cerminan budaya kerja yang disiplin dan sehat,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya menginternalisasi nilai-nilai hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang unggul. Ia berharap seluruh pegawai Dinas ESDM menjadikan kegiatan ini sebagai motivasi berkelanjutan untuk terus menjaga lingkungan kerja yang produktif dan berintegritas. Sementara itu, dalam rapat persiapan HUT RI ke-80 yang digelar di Ruang Teater Kantor Gubernur pada 25 Juli 2025 lalu, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menekankan bahwa perayaan HUT RI tahun ini diharapkan menjadi ajang rasa syukur yang sederhana namun bermakna. Lomba-lomba khas 17-an tetap akan digelar, namun diarahkan pada…

Mamuju Tengah - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukan komitmen dalam mendukung Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB). Upaya ini sejalan dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Bekelanjutan (RAN PKSB) Tahun 2019-2024 dan Pergub Nomor 19 Tahun 2021 tentang RAD PKSB Sulbar 2021 – 2024. Sebagai bentuk aksi nyata dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih kelapa sawit yang digelar pada 04 – 06 Agustus 2025 di Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang melakukan pemeriksaan lapangan terhadap benih kelapa sawit Varitas Dami Mas berusia 8 – 10 Bulan milik PT. HAJI WARDOYO TOPOYO, dimana proses sertifikasi meliputi penelusuran dokumen asal usul benih, serta verifikasi fisik yang melibatkan pengecekan jumlah benih, kondisi pelepah, warna daun, dan kesehatan tanaman secara menyeluruh. Semua tahapan tersebut mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit. Dengan acuan ini, Disbun Sulbar melalui UPTD-BPSPMBP (Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujuan Mutu Benih Perkebunan) berusaha memastikan bahwa benih yang beredar di masyarakat memiliki kualitas unggul dan memenuhi standar nasional. Dengan kualitas benih yang terjamin, diharapkan produktivitas kelapa sawit di Sulawesi Barat akan semakin meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan. Inisiatif ini juga sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yang tertuang pada misi pertama mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faisal Tamrin menegaskan bahwa penguatan sistem sertifikasi benih menjadi langkah penting dalam menjamin kualitas benih kelapa sawit. "Kita kuatkan sertifikasi benih kelapa sawit untuk menjamin kualitas benih kelapa sawit di Sulbar," kata Faizal. Faizal menekankan, penyediaan benih…

Jakarta — Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, bersama Direktur Informasi Kearsipan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Rudi Anton menandatangani Dokumen Komitmen Bersama dalam rangka penguatan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), pada kegiatan Rapat Koordinasi Temu Jaringan Nasional JIKN-SIKN yang digelar oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Penandatanganan MoU ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mendukung integrasi sistem kearsipan nasional berbasis digital, serta penguatan sinergi antar daerah dalam tata kelola kearsipan. “Penandatanganan komitmen ini adalah langkah nyata kami di Sulawesi Barat untuk mendorong pengelolaan arsip yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Kami siap mempercepat transformasi digital kearsipan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujar Mustari Mula usai penandatangan MoU. Acara Rakor yang menjadi agenda rutin tahunan ANRI ini diikuti oleh kepala dinas kearsipan provinsi, kabupaten/kota, serta para pengelola SIKN-JIKN se-Indonesia. Agenda kegiatan meliputi evaluasi program, pemaparan kebijakan terbaru ANRI, strategi pengembangan teknologi informasi kearsipan, dan sesi berbagi praktik baik antar daerah. Melalui partisipasi aktif ini, DPKD Sulbar menargetkan terwujudnya akselerasi layanan kearsipan digital di daerah serta penguatan posisi Sulawesi Barat dalam sistem informasi kearsipan nasional. Naskah: DPKD Sulbar Editor: Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Wakil Ketua DPRD Sulbar Hj Suraidah Suhardi memimpin rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2025 bertempat di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Lantai 2, Rabu, 6 Agustus 2025. Rapat tersebut membahas penyesuaian anggaran yang diarahkan untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor, sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S Mengga Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Wakil Ketua DPRD Sulbar Hj Suraidah Suhardi menyambut baik program Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM). "Jadi kita menyambut baik apa yang menjadi program unggulan pak Gubernur dan Wagun dalam peningkatan SDM," kata Suraidah. Sedangkan, Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda. Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, turut menghadiri menyampaikan bahwa pembahasan APBDP menjadi momentum penting untuk memastikan setiap alokasi anggaran selaras dengan kebutuhan dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Kami berharap seluruh program dan kegiatan khususnya di Biro Pemkesra mendapatkan dukungan penuh dari legislatif dan kami pun dapat menjalankan seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan akuntabel ,” ujar Murdanil. Ia menambahkan bahwa Biro Pemkesra berkomitmen untuk terus mengawal program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Khususnya program Beasiswa.(*)

Polman – Pola asuh anak di era digital menjadi perhatian utama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Sulawesi Barat (Sulbar), Harsinah Suhardi, saat menghadiri kegiatan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), Rabu, 6 Agustus 2025. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Polman, Ketua TP PKK Kabupaten Polman, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi Sulbar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Polman, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, istri Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini, menekankan pentingnya pola asuh anak di era digital, mengingat peran ibu sangat dominan dalam tumbuh kembang anak sejak lahir hingga dewasa. Ia mengingatkan bahwa pola asuh yang tepat sangat menentukan kualitas generasi masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan dunia digital yang serba cepat. "Ibu-ibu memiliki peran vital dalam pola asuh anak. Di era digital seperti saat ini, kita harus lebih cermat dalam membina dan mengawasi perkembangan anak-anak kita," ujar Harsinah Suhardi. Ia juga menyoroti tingginya angka stunting di Kabupaten Polman, yang menempati urutan kedua tertinggi di Sulbar. Menurutnya, pola asuh anak yang tidak tepat berkontribusi besar terhadap tingginya angka stunting, yang menjadi masalah serius dalam pembangunan sumber daya manusia. "Mari kita bersinergi, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, untuk menurunkan angka stunting. Pola asuh anak yang benar adalah langkah awal mencegah stunting sejak dini," ungkapnya. Lebih lanjut, Harsinah Suhardi mengajak, seluruh jajaran TP PKK, khususnya di Kabupaten Polman, untuk turun langsung ke masyarakat dalam melakukan pembinaan dan edukasi tentang pentingnya peran keluarga dalam mendukung pertumbuhan anak yang sehat, bermoral, dan cerdas. Pola asuh anak di era digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal perhatian, keterlibatan emosional, dan nilai-nilai positif yang ditanamkan sejak dini. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan generasi muda Sulbar dapat tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan bebas dari masalah gizi buruk seperti…

Majene — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat, Hj. Harsinah Suhardi, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Gerakan Tanaman Sehat dan Bernilai Ekonomi, Tanaman Obat Keluarga (Toga), serta Pembuatan Pupuk Organik Cair di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Rabu, 6 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan dan obat keluarga, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi rumah tangga dalam rangka mendukung visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga menuju Sulbar Maju dan Sejahtera Usai menghadiri kegiatan di daerah yang dikenal dengan julukan Bumi Assamalewuang itu, Hj. Harsinah Suhardi dijadwalkan melanjutkan agenda serupa di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Dalam sambutannya, Harsinah Suhardi sempat membagikan cerita ringan saat berpamitan kepada Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang juga adalah suaminya. "Kemarin saya bilang ke Pak Gubernur, 'Pak, besok pagi saya ada acara di Majene dan Polman. Saya akan ke sana.' Lalu beliau menjawab, 'Titip salam buat masyarakat Majene dan Polman'," ungkap Harsinah, disambut tepuk tangan dari para peserta kegiatan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, Gubernur Suhardi Duka saat ini tengah berada di Jakarta sejak 3 Agustus 2025 dan akan kembali ke Sulawesi Barat pada 10 Agustus 2025 mendatang. Selama berada di ibu kota, Gubernur SDK menjalani serangkaian agenda strategis untuk kepentingan daerah, antara lain: Pertemuan dengan Komisaris PT Bank BNI, Konsultasi dengan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri terkait usulan menjadikan Sulbar sebagai daerah kepulauan, serta menjadi narasumber dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Bandung. “Keberadaan Pak Gubernur di Jakarta dan Bandung bukan tanpa alasan. Semua untuk menyelesaikan berbagai persoalan besar di Provinsi Sulawesi Barat,” tegas Harsinah. Ia menambahkan bahwa saat ini Gubernur SDK tidak hanya memikirkan satu wilayah saja, melainkan sudah memikul tanggung jawab untuk enam kabupaten di Sulbar. "Ini menyangkut masalah provinsi. Masalah…