MAMUJU -- Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) berada di tengah-tengah masyarakat Lingkungan Tarambang, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dalam rangka menunaikan salat Tarawih berjamaah di Masjid Nurul Anhar, Minggu 2 Maret 2025. Turut hadir di barisan jamaah wanita, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengajak masyarakat agar senantiasa bersyukur atas nikmat dan khidayah yang diberikan Allah SWT, berkat hidayah-Nya, sehingga dapat berkumpul bersama sama melaksanakan salat tarawih dan menjalankan ibadah puasa hingga 3 Ramadan ini. Dihadapan para jamaah tarawih di Masjid Nurul Anhar, sedikit mengulas perjalanan karirnya sejak menjadi anggota DPRD, Bupati hingga saat ini menjadi Gubernur Sulbar. Disampaikan, tiga tahun Sulbar dipimpin oleh penjabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Barulah 20 Februari 2025, telah dilantik secara resmi 33 Gubernur yang dipilih oleh rakyatnya. Olehnya itu, terpilih sebagai gubernur merupakan amanah yang berat sebab menurutnya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Sulbar. Meskipun demikian, Gubernur juga mengaku berkat dukungan dan antusias masyarakat dari paku hingga suremana menjadi pendorong dan semangat memimpin Sulbar lima tahun kedepan. "Saya diberi amanah cukup berat karena daerah ini tidak baik-baik saja. Namun, dengan demikian saya bersemangat. Setelah retret kemarin kami masuk wilayah Sulbar mulai Polman hingga Mamuju, melihat besar harapan masyarakat kepada kepala daerah. Mereka antusias menyambut gubernur dan bupati. Ini sebuah harapan besar. Olehnya itu saya berdiri disini sebagai orang yang lahir disini meminta do'a," ucap Gubernur. Lanjut SDK, rencananya akan memulai masuk kantor besok 3 Maret 2025, Ia kembali teringat saat dilantik sebagai bupati Mamuju. Yaitu saat bulan ramadan. Meskipun sekarang ini tidak dilantik di bulan ramadan namun , Ia memulai bekerja sebagai gubernur saat di bulan ramadan. "Ini pertanda kebaikan," tandasnya. Sebagai Gubernur, SDK menyampaikan saat ini dirinya bukan lagi hanya milik Mamuju saja. Melainkan milik enam kabupaten…

MAMUJU -- Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen (Purn) Salim S Mengga melaksanakan sholat isya dan salat tarawih berjamaah di Masjid Ar-Rahman Karema Mamuju, Minggu 2 Maret 2025. Pengurus Masjid, Andi Salim mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Wakil Gubernur Sulbar , Salim S Mengga untuk bersama-sama melaksanakan salat tarawih. "Ini satu kehormatan dan satu kebanggaan kita semua, dimana kita kedatangan Wakil Gubernur bersama rombongan. Tentu kami sebagai pengurus Masjid ucapkan terimakasih dan berharap senantiasa memberikan bimbingan kepada kami," kata Andi Salim. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga mengajak seluruh jamaah masjid untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena masih diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci ramadan. "Allah SWT memberikan kita ibadah bulan suci ramadan untuk menghapus dosa-dosa kita, yang terpenting bagi kita di bulan ramadan ini bagaimana memperbaiki hati kita dalam menjalankan ibadah puasa," ucap Salim S Mengga. Ia menambahkan untuk senantiasa membangun kesadaran dalam diri, sehingga menjadi manusia yang berguna bagi sesama manusia. "Kiranya kita menjalankan ibadah di bulan suci ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan ketabahan. Inggai Mapaccinni ateta (Ayo Membersihkan hati) agar bisa memberikan kesejukan kepada sesama beriman, saya juga ucapkan terima kasih atas amanah diberikan kepadanya dalam memimpin Sulbar," tambahnya. Sementara itu, dia mengajak kepada semua masyarakat untuk bersama-sama membangun Sulbar dan semoga dirinya bersama Gubernur Suhardi Duka senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah.(rls)

MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK) tiba di ibu kota Provinsi, Mamuju, sekira pukul 08.30 Wita, Sabtu, 1 Maret 2025 dan langsung menuju Rujab Bupati Mamuju (Sapota) bersama Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dan Wabup Mamuju, Yuki Permana Terlihat, sejumlah beberapa forkopimda, pimpinan instansi vertikal , pimpinan OPD dinas, baik yang ada di lingkup Pemprov Sulbar maupun Pemerintah Kabupaten Mamuju, sudah menunggu. Mereka pun berbincang santai di ruang tamu rumah jabatan Bupati Mamuju, membahas kondisi terkini provinsi Sulbar Saat diwawancarai, SDK mengungkapkan, antusiasme penyambutan masyarakat mulai dari Kabupaten Polewali Mandar , Majene hingga Mamuju, memberi suntikan semangat untuk membangun daerah. "Alhamdulillah, walaupun 24 belum tidur ini, tapi karena sambutan masyarakat mulai dari Polman, Majene sampai sepanjang jalan di Mamuju ini, membuat saya bersemangat. Kemudian juga, saya tiba di rumah jabatan Bupati Mamuju ada semua jajaran Forkopimda, itu juga membuat saya semangat," kata SDK. Menurutnya, kolaborasi, kekompakan dan dukungan masyarakat merupakan salah satu modal untuk membangun daerah. Dan modal itu, kata dia, sudah dimiliki Sulbar. "Jadi, tinggal kita membelanjakan modal itu untuk kita bisa untung dalam kesejahteraan," ungkapnya. Lanjut SDK menjelaskan, pihaknya akan segera menerapkan hasil dari retret yang telah diikuti selama kurang lebih satu minggu di Akmil Magelang, Jawa Tengah . (Rls)

Mamuju – Antusiasme warga Kecamatan Tapalang tak terbendung saat menyambut kedatangan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) dan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi di gerbang selatan Mamuju. Rombongan bertolak dari Majene dan tiba di perbatasan Kabupaten Majene-Mamuju pada Sabtu, 1 Maret, sekitar pukul 06.00 WITA. Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Sekda Mamuju Suaib, serta sejumlah camat dan kepala desa turut hadir dalam penyambutan bersama warga yang memadati jalan. Seorang warga Desa Taan, Jasria, mengungkapkan, bahwa kehadiran Gubernur Sulbar, SDK dan Bupati Mamuju, Sutinah sangat dinantikan sejak pelantikan mereka pada 20 Februari lalu. Ia bersama warga lainnya telah mempersiapkan penyambutan sejak Jumat malam. "Dari tadi malam warga sudah mempersiapkan penyambutan. Saya sendiri datang sejak pukul 06.00 pagi dan bersyukur bisa menyambut kedatangan Gubernur dan Bupati," ujar Jasria. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat warga. Ia menegaskan bahwa amanah untuk memimpin Sulbar selama lima tahun ke depan merupakan tanggung jawab besar yang hanya bisa dijalankan dengan dukungan masyarakat. “Menjadi pemimpin di daerah tidaklah mudah. Selain merupakan takdir dari Allah SWT, juga harus mendapat dukungan masyarakat. Harapan masyarakat akan perubahan sangat besar. Oleh karena itu, selama retreat bersama enam bupati dan wakil bupati, kami membangun kolaborasi. Sulbar tidak akan maju jika Majene tidak maju lebih dulu. Begitu pula dengan kabupaten lainnya,” ujar Suhardi. (Rls)

Majene – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmennya untuk menjadikan Majene sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) unggul. Hal itu Ia sampaikan di hadapan masyarakat usai Salat Subuh di Masjid Raya Raudhatul Abidin, Majene , Sabtu, 1 Maret 2025 Dalam perjalanannya dari Makassar menuju Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka bersama rombongan menyempatkan diri untuk bersahur di Rumah Jabatan Bupati Polewali Mandar dan melaksanakan salat di Majene. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk berbicara kepada warga setempat mengenai arah pembangunan Sulbar ke depan. Menurut Suhardi, pembangunan Sulawesi Barat harus dimulai dengan memajukan enam kabupaten yang ada di dalamnya. Secara khusus, ia memiliki visi menjadikan Majene sebagai pusat pendidikan dan pengembangan SDM yang disebutnya sebagai "Kabupaten Candradimuka." “Kita harus menjadikan Majene sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, karena tidak ada negara yang maju jika hanya mengandalkan sumber daya alamnya. Negara yang maju adalah negara yang mampu menciptakan sumber daya manusia unggul,” ujar Suhardi. (Rls)

Polman – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), dan Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga (JSM), tiba di Sulawesi Barat setelah menyelesaikan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Turut serta dalam rombongan, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi dan Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana. Kedatangan mereka di Rumah Jabatan Bupati Polewali Mandar disambut sejumlah pejabat provinsi dan kabupaten. SDK-JSM melaksanakan sahur bersama di Rujab Bupati Polman, disambut oleh Bupati Polewali Mandar Syamsul Mahmud dan Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar pada Sabtu dini hari, pukul 02.30 WITA, Maret 2025. Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bumi Assamalemleuang, Majene. Setibanya di sana, mereka disambut dengan iringan musik rebana dan melaksanakan Salat Subuh bersama masyarakat di Masjid Raya Raudhatul Abidin, Majene. Dalam sambutannya di hadapan warga, Suhardi Duka mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari masyarakat Polman dan Majene. Suhardi menegaskan bahwa dirinya, bersama wakil gubernur serta para bupati dan wakil bupati dari enam kabupaten di Sulbar, baru saja menyelesaikan retreat untuk memperkuat dan menyatukan komitmen demi kemajuan Sulbar. “Menjadi pemimpin di daerah tidaklah mudah. Selain merupakan takdir dari Allah SWT, juga harus mendapat dukungan dari masyarakat. Harapan masyarakat akan perubahan sangat besar. Oleh karena itu, selama retreat bersama enam bupati dan wakil bupati, kami membangun kolaborasi. Sulbar tidak akan maju jika Majene tidak maju lebih dulu. Begitu pula dengan kabupaten lainnya,” ujar Suhardi. Suhardi Duka mengajak seluruh masyarakat di enam kabupaten Sulbar untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah. “Tentu, ukuran baiknya seorang manusia bukan hanya dari pengetahuan sainsnya, tetapi juga dari kedalaman ilmu agama dan imannya. Keduanya harus berjalan beriringan,” kata Suhardi. Dia juga berharap masyarakat di seluruh kabupaten dapat saling mendukung dan mendoakan demi terwujudnya visi-misi lima tahun ke depan untuk Sulbar yang lebih baik. “Mari kita saling mendoakan. Apalagi ini adalah awal Ramadan, momen yang penuh berkah. Semoga Ramadan…

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut hadir menerima aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Gentungan Raya di Depan Kantor DPRD Sulbar, Rabu 26 Februari 2025. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pertambangan pasir di wilayah Peuweang yang dinilai merugikan masyarakat setempat. Dalam aksi tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan terhadap tambang pasir dan tuntutan pencabutan izin usaha pertambangan di wilayah Gentungan Raya. Warga mengkhawatirkan dampak lingkungan serta sosial akibat aktivitas pertambangan yang berlangsung di daerah mereka. Mewakili Dinas ESDM Sulbar, Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Ilham menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan memastikan setiap kegiatan pertambangan di Sulbar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami memahami kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa seluruh izin yang telah diterbitkan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku,” ujar Ilham. Ilham juga menegaskan, Dinas ESDM Sulbar akan terus mengawal permasalahan itu hingga mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. “Kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di Peuweang. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap regulasi, maka langkah-langkah tegas akan diambil,” tambahnya. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan ini, Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjadi langkah penting dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dinas ESDM Sulbar berharap RDP dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Evaluasi Perizinan dan Transparansi Dinas ESDM Sulbar berkomitmen untuk memperketat prosedur pemberian izin pertambangan guna memastikan semua kegiatan pertambangan memenuhi standar lingkungan dan sosial yang tinggi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 13 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang…

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengimbau seluruh pelaku usaha, baik badan usaha, non-badan usaha, maupun perseorangan, untuk segera mengurus perizinan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi perizinan ketenagalistrikan sangat penting guna menjamin kelancaran usaha serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan. Imbauan ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur bahwa: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang memiliki pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas lebih dari 500 kilowatt dalam satu sistem instalasi tenaga listrik. Pelaku usaha yang memiliki pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas hingga 500 kilowatt wajib menyampaikan laporan usaha secara berkala. Pemegang IUPTLS harus menyampaikan laporan pelaksanaan usaha setiap bulan Januari kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan tembusan kepada Dinas ESDM Sulbar. "Kami mengingatkan seluruh pelaku usaha yang menggunakan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri agar segera mengurus IUPTLS melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini penting untuk menjamin legalitas usaha dan mendukung ketertiban dalam sektor ketenagalistrikan," ujar Qamaruddin. Ia menambahkan, proses penerbitan IUPTLS dilakukan melalui aplikasi OSS, dengan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sulbar melalui DPMPTSP Sulbar, serta ditembuskan ke Dinas ESDM Sulbar. Selain itu, laporan pemegang IUPTLS dapat dikirimkan melalui alamat e-mail resmi Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. document.getElementById('cloakafa84270f4c4cc9798d61f6e35cccafc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyafa84270f4c4cc9798d61f6e35cccafc = 'esdm' + '@'; addyafa84270f4c4cc9798d61f6e35cccafc = addyafa84270f4c4cc9798d61f6e35cccafc + 'sulbarprov' +…

Makassar – Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Wisnu Hasta Praja, mendampingi rombongan Komisi III DPRD Sulbar dalam kunjungan kerja (kunker) ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis, 27 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperjelas implementasi perizinan air tanah yang telah diterapkan di Sulsel, serta mengetahui mekanisme organisasi perangkat daerah dalam mengelola sumber daya air tanah. Kunker dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulbar Usman Suhuriah. Hadir, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar Fredy Boy, Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar Harun Lullulangi, serta anggota lainnya. Rombongan disambut oleh Sekretaris Dinas ESDM Sulsel, Djemi Abdullah, didampingi Fungsional Penyelidik Bumi Bidang Geologi, Muhlis. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan itu. “Kami sangat senang dan berterima kasih karena Dinas ESDM Sulsel menjadi tujuan kunker para wakil rakyat Sulbar,” ujar Djemi. Dalam pertemuan tersebut, Djemi menjelaskan bahwa tata kelola air tanah merupakan salah satu tugas utama Dinas ESDM Sulsel, meskipun saat ini proses perizinannya telah dialihkan ke pemerintah pusat. Ia menilai bahwa jika DPRD Sulbar mengusulkan agar kewenangan tersebut dikembalikan ke daerah, maka ada peluang bagi pemerintah pusat untuk menindaklanjutinya. “Kami percaya jika para wakil rakyat yang mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait perizinan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, maka akan lebih cepat ditanggapi, begitu juga dengan air tanah ini,” jelasnya. Selain aspek perizinan, Djemi juga menyoroti pentingnya pengendalian dan konservasi air tanah untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Menurutnya, pesatnya pertumbuhan industri dan jumlah penduduk dapat menyebabkan eksploitasi air tanah yang tidak terkendali, berisiko menimbulkan subsidance atau penurunan permukaan tanah. “Salah satu dampak nyata dari eksploitasi air tanah yang tidak terkendali adalah subsidance atau penurunan permukaan tanah. Kota Makassar sendiri telah mengalami intrusi air laut akibat penggunaan air tanah yang berlebihan. Kota Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulbar juga perlu mewaspadai…

Mamuju – Menanggapi hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil mengungkapkan berbagai tantangan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat Sulbar. "Saat ini, rasio elektrifikasi listrik PLN di Sulbar mencapai 90,62 persen pada akhir tahun 2024. Namun, masih terdapat sekitar 36.000 rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik (kWh) sendiri, sehingga terpaksa menyambung dari rumah tetangga akibat keterbatasan ekonomi," kata Qamaruddin, Kamis 27 Februari 2025. Qamaruddin menuturkan, untuk mengatasi permasalahan itu, Pemprov Sulbar mengusulkan anggaran Rp 1,6 miliar dalam program Listrik Hemat dan Murah (LHM) tahun 2026 guna memberikan bantuan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, setiap tahun Dinas ESDM Sulbar juga mengusulkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM. Pada tahun 2025, melalui surat Gubernur kepada Menteri ESDM, diusulkan 12.000 rumah tangga penerima BPBL yang tersebar di 140 desa dari 650 desa di Sulbar. Namun, jumlah ini masih jauh dari kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu, Dinas ESDM mengimbau para kepala desa dan lurah untuk segera menyampaikan usulan agar cakupan penerima manfaat dapat diperluas. "Program listrik gratis dari Pemprov Sulbar, yaitu LHM memang sangat terbatas dibandingkan BPBL Kementerian ESDM. Tahun 2024, BPBL mencakup hampir 2.000 rumah tangga sasaran (RTS), sedangkan LHM hanya 120 RTS. Pada 2025, kami menargetkan 180 RTS untuk program LHM, namun tetap berharap program BPBL dari Kementerian ESDM dapat diperluas guna mencakup lebih banyak penerima manfaat," jelas Qamaruddin. Qamaruddin juga menyoroti capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sulbar yang masih 24 persen, jauh dari target 46 persen. Salah satu penyebabnya adalah terhambatnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) akibat belum adanya kuota pembangunan dari Kementerian ESDM dan PLN. “Kami sangat berharap dukungan dari berbagai pihak agar proyek PLTA dapat segera direalisasikan demi…