Mamuju Tengah – UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan perbaikan pintu penguras bendung di Daerah Irigasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah. Pekerjaan ini berlangsung mulai Rabu 24 September 2025, dan direncanakan selesai pada Kamis 25 September 2025. Perbaikan dilakukan bersama petugas lapangan dan masyarakat setempat sebagai bentuk sinergi dalam menjaga infrastruktur irigasi. Langkah ini diharapkan mampu menjamin kelancaran distribusi air pertanian yang sangat penting menjelang musim tanam. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berkualitas untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala UPTD PSDA, Adien Herlinawati, menyampaikan bahwa perbaikan pintu penguras merupakan bentuk tanggung jawab dalam memastikan infrastruktur irigasi tetap berfungsi optimal. “Dengan adanya perbaikan pintu penguras ini, aliran air ke saluran irigasi akan lebih merata dan terkontrol,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, memberikan dukungan penuh atas kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi teknis dan masyarakat. "Dengan kerja sama tersebut, diharapkan hasil panen petani dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sulbar," ucapnya. Naskah : Dinas PUPR Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui dukungan Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SHOPI) menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Kegiatan ini di mulai sejak Senin 22 September 2025 dan akan berlangsung hingga Sabtu 27 September 2025. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Marannu, Mamuju, dan menghadirkan 30 peserta dari petugas sanitasi lingkungan kabupaten se-Sulbar. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud implementasi visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, melalui penguatan sumber daya manusia kesehatan yang unggul dan berkarakter. Pelatihan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan lingkungan dalam pengelolaan limbah domestik, medis padat, cair, dan gas, termasuk pemantauan, evaluasi, serta pelaporannya Plt Kadinkes Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa pengelolaan limbah Fasyankes menjadi isu krusial yang berkaitan langsung dengan keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. “Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa petugas sanitasi lingkungan mampu mengelola limbah sesuai regulasi yang berlaku. Dengan demikian, risiko pencemaran dapat ditekan dan mutu layanan kesehatan semakin meningkat,” ujarnya. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Makassar, Dinas Lingkungan Hidup, BPSDM dan Dinkes Sulbar. Ketua Tim Kerja Program Kesehatan Lingkungan, Anwar menyampaikan materi pelatihan meliputi kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan limbah, perencanaan pengelolaan, hingga teknik pemilahan, penyimpanan, dan pemrosesan limbah berbahaya (B3). Hal ini sejalan dengan Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan PermenLHK P.56/2015 yang menegaskan bahwa setiap Fasyankes wajib melakukan pengolahan limbah secara aman dan ramah lingkungan Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman tentang prinsip kewaspadaan, kedekatan, serta tanggung jawab etik dan finansial dalam penanganan limbah medis. Pelatihan ini menekankan pentingnya minimisasi limbah, pemilahan sejak dari sumber, serta pengolahan mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga Dengan adanya pelatihan ini, Dinkes Sulbar berharap para peserta dapat kembali…

Mamuju - Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dr. Nursyamsi Rahim, bersama tim Dinkes Sulbar melakukan review terhadap kondisi pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di rumah sakit dan puskesmas di wilayah Sulbar, Rabu 24 September 2025. Plt Kadinkes Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menekankan bahwa perbaikan distribusi tenaga medis ini selaras dengan arah pembangunan Panca Daya Sulbar, yang digagas Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, untuk mewujudkan SDM yang unggul dan berkarakter. Dalam pemaparannya, dr. Nursyamsi menyebutkan bahwa Sulawesi Barat saat ini memiliki 16 rumah sakit (13 RSU, 2 RS Ibu dan Anak, dan 1 RS Pratama) serta 98 puskesmas yang seluruhnya telah terakreditasi. Namun demikian, masih terdapat 6 puskesmas yang belum memiliki dokter, sehingga pelayanan dasar di wilayah Sulawesi Barat belum berjalan optimal. Data Dinkes Sulbar menunjukkan, rasio dokter di provinsi ini baru mencapai 0,47 per 1.000 penduduk, di bawah standar ideal WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan besar dalam pemerataan tenaga medis di daerah. Dari sisi tenaga spesialis, jumlah dokter di rumah sakit juga masih terbatas. Tercatat kondisi dokter spesilis dengan distribusi yang belum merata, terdiri dari dokter anak, penyakit dalam, bedah, obgyn, anestesi, radiologi, hingga patologi klinik. Sementara itu, hanya 75 puskesmas (76,53%) yang memiliki SDM lengkap sembilan jenis tenaga kesehatan, sisanya masih belum terpenuhi. “Ketersediaan tenaga kesehatan adalah kunci agar pelayanan dasar hingga rujukan berjalan dengan baik. Masih adanya puskesmas tanpa dokter menunjukkan perlunya langkah cepat dalam pemerataan SDM, termasuk kerja sama lintas sektor dan dukungan pusat,” ujar dr. Nursyamsi. Dinkes Sulbar berkomitmen memperkuat strategi pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, agar masyarakat di seluruh kabupaten, termasuk wilayah terpencil, dapat mengakses layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bau Akram Dai didampingi Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata Yusuf Anwar, menerima kunjungan silaturrahmi konten kreator Rijal Djamal, Selasa, 23 Sepember 2025. Dalam pertemuan di ruang kerja Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, beberapa hal terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepariwisataan menjadi tema utama diskusi. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai, mengatakan peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan merupakan salah satu hal terpenting sebagai bagian dari subjek pembangunan pariwisata Sulbar. "Tadi kami diskusi terkait pelibatan konten kreator Sulbar dalam promosi wisata. Era sekarang ini kan dunia digital, sehingga mereka-mereka yang aktif di media sosial punya peran yang kuat dalam memperkuat image terkait kepariwisataan," ujar Bau Akram. Bau Akram menekankan pentingnya membuka komunikasi dengan berbagai pihak guna pengembangan sektor pariwisata, salah satunya dengan konten kreator. "Konten kreator menjadi penting bagi promosi pariwisata Sulbar," pungkasnya. Menurut Bau Akram, promosi pariwisata melalui pelibatan konten kreator tentu membutuhkan SDM kepariwisataan (konten kreator) dengan kompetensi yang cukup. Apalagi hal tersebut menjadi bagian dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), khususnya dalam membangun SDM Sulbar yang unggul dan berkarakter melalui pelatihan berbasis keterampilan. Baginya, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan konten kreator Sulbar dapat menjadi pilihan. "Pelatihan sebagai upaya mengupgrade skill teman-teman konten kreator Subar mesti menjadi pilihan. Bapak Gubernur SDK menginginkan SDM Sulbar memiliki kapasitas keterampilan yang unggul. Dengan merekalah nantinya kita bangun kerja sama guna promosi wisata daerah sehingga dikenal lebih luas," jelasnya. Sementara, Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata, Yusuf Anwar mengungkapkan, kerja sama antara Dinas Pariwisata Sulbar dengan Rijal Djamal sudah beberapa kali dilakukan. "Bapak Rijal ini sudah beberapa kali dilibatkan sebagai pemateri dalam pelatihan konten kreator di Sulbar. Beliau juga tertarik dengan keaktifan teman-teman di sini bermedia sosial khususnya sebagai konten kreator," tutur Yusuf. Rijal Djamal dikenal populer…

Mamuju - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Hal ini tercermin melalui partisipasi aktif dalam rapat perumusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun 2026, yang digelar di ruang rapat Diskominfo Sulbar, Rabu (24/9/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubid Perencanaan Penganggaran dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, bersama staf teknis Abdul Samah, mewakili BPKPD Sulbar untuk bergabung dengan tim perumusan TPP 2026 lingkup Pemprov Sulbar. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, mengatakan bahwa arah kebijakan TPP 2026 tidak lagi hanya sebatas mengacu pada absensi pegawai. Ia menegaskan, TPP harus menjadi instrumen nyata dalam mendorong produktivitas, sehingga penilaian berbasis kinerja individu dan organisasi menjadi indikator utama. "Kami mendorong agar TPP 2026 benar-benar mencerminkan kualitas kinerja aparatur, bukan sekadar hadir atau tidaknya pegawai. Dengan begitu, TPP bisa memberi motivasi lebih bagi ASN untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pencapaian target daerah,” jelas Ali Chandra. Ia menambahkan, kebijakan ini juga selaras dengan visi-misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi masyarakat. Melalui langkah ini, BPKPD Sulbar berharap implementasi TPP 2026 dapat menjadi pendorong efektivitas kinerja ASN, sekaligus memperkuat semangat reformasi birokrasi di lingkup Pemprov Sulbar. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Rabu 24 September 2025. Kegiatan ini diikuti 50 perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) se-Sulbar. Bimtek yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha tambang, dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor pertambangan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. “Kontribusi ini mempertegas peran strategis sektor pertambangan sebagai salah satu penopang utama ekonomi Sulbar di kawasan Kasulampua. Tidak hanya di tingkat makroekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja langsung maupun tidak langsung di sektor turunan seperti transportasi, logistik, dan jasa,” ujar Bujaeramy. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang masih belum sepenuhnya dirasakan. Berdasarkan pemetaan sosial-ekonomi Dinas ESDM tahun 2024, tingkat kemiskinan di beberapa wilayah penghasil tambang seperti Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Mamuju masih tergolong cukup tinggi. Ketimpangan tersebut, lanjutnya, berpotensi menimbulkan konflik sosial, degradasi lingkungan, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat. “Oleh karena itu, melalui kegiatan PPM, kami mendorong perusahaan tambang untuk bersama-sama membangun integrasi transformasi masyarakat sekitar tambang melalui pendekatan kolaboratif, berkelanjutan, dan inovatif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Sulbar yang maju dan sejahtera,” tegasnya. Sementara itu, Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sulbar, Ilham, menjelaskan bahwa penguatan pelaksanaan PPM memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Keputusan Menteri ESDM Nomor 101.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan, kolaborasi, dan inovasi dalam pengelolaan dampak pertambangan. Ilham juga memperkenalkan inisiatif strategis…

Jakarta – Pemprov Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menegaskan dukungannya terhadap transformasi Posyandu sebagai pusat layanan terpadu masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Putri Anindy, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, saat mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2025 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Senin, 22 September 2025. “Rakornas ini menjadi momen penting bagi kami untuk menyusun strategi penguatan Posyandu di Sulawesi Barat, sejalan dengan amanat Permendagri No.13 Tahun 2024 dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas,” ujar Putri. Dalam sesi pleno, para narasumber nasional menekankan bahwa Posyandu kini bertransformasi dari sekadar layanan kesehatan menjadi motor sosial desa/kelurahan yang mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM): kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan, pekerjaan umum, serta ketertiban umum/linmas. Berdasarkan hasil Rakornas, beberapa poin utama yang harus diimplementasikan daerah antara lain: Permendagri No.13/2024 tentang Posyandu harus diintegrasikan ke RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah, Implementasi enam bidang SPM secara intersektoral dengan Posyandu sebagai simpul layanan dasar, Penguatan kelembagaan dan kapasitas kader melalui pelatihan, supervisi, insentif non-finansial, dan digitalisasi data dan dukungan anggaran dan kebijakan daerah untuk menjamin keberlanjutan layanan. Putri menambahkan, ada tiga rekomendasi untuk memperkuat Posyandu di Sulbar. Pertama, memasukkan regulasi baru dan enam bidang layanan dasar ke dokumen perencanaan daerah. Kedua, membentuk tim kerja lintas dinas agar program Posyandu lebih terkoordinasi. Ketiga, memperkuat pengawasan dengan indikator jelas seperti jumlah kunjungan, kader terlatih, dan pemanfaatan data digital. Menanggapi hal itu, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menegaskan bahwa hasil Rakornas akan dijadikan bahan teknis dalam strategi penguatan Posyandu di Sulbar. “Ini bagian dari upaya membangun SDM unggul, memperluas akses layanan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Posyandu adalah wajah pelayanan publik yang paling dekat dengan rakyat, dan kita harus pastikan posyandu kuat, relevan, dan berdaya,” tegasnya.…

Mamuju – Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung program nasional perumahan rakyat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Rapat berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (23/9/2025), dari Ruang Rapat Biro Ekbang Setda Prov. Sulbar. Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri dan diikuti seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait se-Indonesia. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, hadir Kabid Perekonomian dan SDA, Muhammad Nur Dadjwi, bersama Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Daerah Farid Wajdi, Kepala Biro Ekbang Hamdani Hamdi, perwakilan Korem, Lantamal, Polda Sulbar, BPS, BI, serta sejumlah OPD terkait. Kehadiran Bapperida Sulbar, menurut Dadjwi, menjadi wujud komitmen daerah dalam pengendalian inflasi, sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dari paparan Mendagri, terungkap bahwa inflasi Sulbar pada Agustus 2025 mencapai 3,52%, melewati ambang kewaspadaan nasional 3,50% dan menempatkan Sulbar dalam 10 provinsi dengan inflasi tertinggi. Ini menjadi pertama kalinya Sulbar masuk zona kritis inflasi, menandai perlunya langkah antisipatif. Meski demikian, Indeks Perkembangan Harga (IPH) masih menunjukkan tren stabil. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan ikan segar. “Kenaikan harga pangan ini harus segera ditangani, terutama untuk menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat,” kata Dadjwi. Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui penguatan distribusi, stabilisasi pasokan, serta sinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Selain isu inflasi, rakor juga membahas program nasional 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hingga 3 September 2025, seluruh pemerintah daerah di Indonesia telah menerbitkan regulasi pendukung, termasuk pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di Sulawesi Barat, implementasi…

Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur perikanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan. Suyuti Marzuki, Kepala DKP Sulbar menjadikan pengembangan fasilitas seperti pabrik es sebagai prioritas strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi kelautan. Salah satu bukti konkret adalah keberhasilan operasional Pabrik Es Sumare di Kabupaten Mamuju. Fasilitas ini merupakan bagian integral dari implementasi program unggulan PANCA DAYA yang dicanangkan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Untuk memastikan operasional berjalan optimal, Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Muhammad Iqbal Mustamin, melakukan inspeksi langsung ke Pabrik Es Sumare pada Selasa, 23 September 2025. "Tujuan utama pabrik es ini adalah sebagai benteng pertama dalam memerangi food loss pada hasil perikanan," ujar Iqbal dalam laporannya. Ia menjelaskan bahwa secara ilmiah, suhu rendah yang dihasilkan es balok mampu menghambat pertumbuhan bakteri psikrofilik dan aktivitas enzim proteolitik penyebab pembusukan. Dengan penanganan dingin mendekati suhu beku (0°C) segera setelah penangkapan, ikan dapat mempertahankan kesegaran, gizi, dan keamanannya lebih lama. Keberadaan Pabrik Es Sumare mendukung langsung visi PANCA DAYA, terutama pada aspek daya saing ekonomi kerakyatan. Fasilitas ini menguatkan empat pilar utama: - Daya Saing Ekonomi: Menjaga mutu ikan, meningkatkan nilai jual, memperluas akses pasar. - Daya Dukung Infrastruktur: Menjadi fondasi pengembangan klaster ekonomi pesisir. - Daya Ungkit SDM: Dikelola oleh masyarakat lokal seperti Bapak Jumail, memberi efek pemberdayaan langsung. - Daya Kelola Pemerintahan: Menunjukkan sinergi antar-stakeholder dan pengelolaan berbasis kinerja. Dari hasil inspeksi menyebutkan bahwa Pabrik Es Sumare dalam kondisi sangat baik, stok memadai tersimpan 900 balok es di ruang pendingin. Mesin berhenti beroperasi karena kapasitas penyimpanan telah penuh, tanda efisiensi sistem. Kemudian fasilitas terawat, mesin produksi dan bangunan dalam kondisi siap operasi. Kebersihan terjaga, lingkungan sekitar pabrik bersih dan rapi sesuai standar Good Handling Practices. Serta Cold storage siap…

Mamuju - Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan tengah melaksanakan verifikasi dan validasi data evidence penilaian Indeks Kematangan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulbar. Verifikasi dan validasi data evidence ini dilakukan dalam bentuk koordinasi bersama perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, dimulai sejak tanggal 20 September 2025, dan hingga hari ini Rabu 24 September 2025 masih terus berlangsung. Kegiatan ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Pada Rabu 24 September 2025, Biro Organisasi menerima koordinasi dari sejumlah perangkat daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur menjelaskan kegiatan ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Selain itu, juga Evaluasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 20 Tahun 2018. ‘’Penilaian kematangan perangkat daerah yang kami laksanakan ini merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun didasarkan pada data sesuai kondisi objektif perangkat daerah,’’ kata Masykur. Ia menambahkan, Kamis 25 September 2025 merupakan hari terakhir Biro Organisasi menerima koordinasi, karena rencana pada Jum’at 26 September 2025 akan merampungkan verifikasi dan validasi data evidence penilaian Indeks Kematangan Perangkat Daerah. Sementara, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi mengatakan verifikasi dan validasi data evidence penilaian Indeks Kematangan Perangkat Daerah bertujuan untuk memastikan evidence primer yang telah diusulkan ke Biro Organisasi telah sesuai berdasarkan variable yang telah ditentukan. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar