MAMUJU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan Pengembangan Keprofesian Arsitek yang akan diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sulbar pada Senin, 17 November 2025. Kegiatan yang merupakan wadah peningkatan kualitas dan kompetensi para arsitek ini diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, turut mendampingi pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat profesionalisme dan kompetensi SDM di bidang arsitektur, penataan ruang, dan infrastruktur. Dalam keterangannya, Sabtu 15 November 2025, Surya Yuliawan Sarifuddin menyampaikan bahwa pengembangan profesi arsitek sangat penting dalam memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Pengembangan profesi yang berkelanjutan seperti ini sangat kita dukung karena berdampak langsung pada kualitas desain, perencanaan teknis, dan tata ruang di Sulbar. Arsitek harus terus meng-upgrade kompetensinya untuk menjawab tantangan pembangunan modern,” tegasnya. Ia menambahkan, hal tersebut selaras dengan Misi Ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, yang menekankan pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter, termasuk memiliki pemahaman komprehensif dalam membangun infrastruktur. Sebagai penguatan, Kadis PUPR mengingatkan bahwa Sulbar kini telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. “Sulbar sudah memiliki Perda Jasa Konstruksi Nomor 3 Tahun 2025. Ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya Perda ini, kita dorong penyelenggaraan konstruksi yang lebih tertib, profesional, dan sesuai standar,” tegasnya. Sementara itu, Ketua IAI Sulbar, Ar. Suryadi, menyampaikan pihaknya mengapresiasi dukungan penuh dari Dinas PUPR Sulbar. “Apresiasi setingi-tingginya atas dukungan Pak Kadis. Ke depan, kami berharap dapat terbangun kesepahaman yang bersifat kolaboratif antara IAI dan Dinas PUPR, agar saling menunjang satu sama lainnya dalam pengembangan arsitektur dan infrastruktur daerah,” ujarnya. Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan profesi arsitek sangat diperlukan untuk menghadirkan tata ruang dan desain bangunan yang lebih…

Mamuju - Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Nur Rahmah Parampasi melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Jumat 14 November 2025. Kunjungan ini bertujuan membahas progress Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeriintah (SAKIP). Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Dalam kunjungannya, Plt. Kepala Biro Organisasi didampingi Auditor Ahli Madya Inspektorat Wahidah Harun, Analis Kebijakan, Nuzululhiah Thamrin dan Plt. Kasubag Tata Usaha Simon Sinai. Kehadirannya bersama tim diterima dengan baik Plt. Kepala Bapperida Sulbar Darwis Damir. Dalam pertemuan itu, Darwis Damir menekankan pentingnya koordinasi dengan Biro Organisasi dan Inspektorat untuk membahas progress RB dan SAKIP. Darwis Damir mengungkapkan, dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Sekprov Sulbar, namun sebelumnya akan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab terkait penilaian kinerja, seperti Bapperida, Biro Organisasi dan Inspektorat untuk penilaian RB dan Sakip ‘’Kita akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan tim di Kantor Bapperida dan selanjutnya kita akan menghadap ke Sekprov Sulbar untuk membahas lebih lanjut terkait hasil penilaian kinerja SKPD ini,’’ kata Darwis. Sementara itu, Plt. Kepala Biro Organisasi Nur Rahmah Parampasi menambahkan bahwa dari hasil pertemuan dengan Bapperida, akan dilakukan koordinasi dengan SKPD pengampu penilaian kinerja perangkat daerah yang memberikan data penilaian perangkat daerah yang direkap untuk dijadikan satu penilaian komunal. ‘’Masing-masing pengampu akan memberikan data penilaian perangkat daerah yang akan direkap untuk dijadikan satu penilaian komunal kemudian dihadapkan ke Sekprov Sulbar untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Sulbar,’’ jelas Rahmah. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamasa - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan verifikasi sinyal, penelusuran rumor, pelacakan kontak penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah, yang dirangkaikan dengan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta perkembangan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam rangka Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Mamasa. Berlangsung di Kabupaten Mamasa pada 13 - 15 November 2025, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem surveilans kesehatan di daerah. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat “Maju dan Sejahtera” yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta mendukung Panca Daya ke-3, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman petugas surveilans dan kesehatan lingkungan dalam melakukan deteksi dini, pelaporan, dan respons cepat terhadap kejadian keracunan pangan MBG di wilayah kerja masing-masing. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh puskesmas di Mamasa dapat melakukan pelaporan tepat waktu melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), terutama untuk keracunan pangan dapat segera dilaporkan melalui SKDR MBG, serta memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam penanganan KLB keracunan pangan, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa. Dalam kesempatan itu, Tim Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri dari Tim Program Surveilans dan Imunisasi dan Tim Program Kesehatan Lingkungan, melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa. Kunjungan ini diterima langsung oleh Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi serta Tim Kesehatan Lingkungan Kabupaten Mamasa, serta dilanjutkan dengan kegiatan lapangan pemantauan SPPG di wilayah Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Dalam kegiatan tersebut, tim provinsi menyampaikan beberapa arahan penting kepada Tim Kesehatan Lingkungan, Tim Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa dan edukasi kepada Kepala dan relawan/ karyawan SPPG Kecamatan Mamasa diantaranya : • Gambaran umum SKDR dan mekanisme pelaporan keracunan pangan MBG. • Tata cara pelaporan kejadian Keracunan Pangan melalui sistem SKDR…

Mamuju - Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Screening Kesehatan dan Kebugaran Jasmani, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jumat, 14 November 2025. Kegiatan dimulai pukul 06.00 WITA dan diikuti oleh ratusan peserta, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta perwakilan berbagai instansi, antara lain Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Universitas Sulbar Manarang, dan RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dan mendorong kebiasaan hidup aktif di kalangan ASN dan mitra kerja pemerintah. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nusryamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas kesehatan ASN sebagai motor pelayanan publik. “Kegiatan ini sejalan dengan upaya mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang dicetuskan oleh Bapak Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga melalui Panca Daya, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” ujarnya. Adapun rangkaian screening kesehatan yang dilakukan meliputi: 1. Pengukuran tinggi badan dan berat badan. 2. Pengukuran lingkar perut serta perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT). 3. Pemeriksaan tekanan darah. 4. Pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat meningkatkan kesadaran ASN akan pentingnya deteksi dini faktor risiko kesehatan serta menumbuhkan budaya hidup sehat dan aktif dalam menjalankan tugas sehari-hari. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Surya Yuliawan Sarifuddin, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PUPR Sulbar. Penegasan ini disampaikan seiring diterbitkannya surat resmi pembinaan dan pengawasan disiplin ASN, yang berpedoman pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin menekankan bahwa disiplin dan tanggung jawab merupakan landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. “Kedisiplinan adalah kunci utama profesionalitas ASN. Kita ingin memastikan setiap pegawai hadir, bekerja tepat waktu, menjalankan tugas dengan baik, serta menjaga perilaku kedinasan. Ini bagian dari upaya memperkuat integritas aparatur,” kata Surya Yuliawan, Jumat 14 November 2025. Surya Yuliawan juga meminta para Kepala Bidang dan Kepala UPTD untuk lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan secara melekat terhadap disiplin pegawai, termasuk ketepatan hadir, kepatuhan pada jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian. Setiap pelanggaran disiplin akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Rekapitulasi kehadiran, laporan perilaku kerja, serta catatan kedisiplinan pegawai diwajibkan disampaikan secara rutin untuk memperkuat evaluasi dan penegakan aturan di internal organisasi," tegasnya. Ia juga menegaskan, langkah ini bukan semata penegakan aturan, tetapi merupakan bagian dari transformasi tata kelola birokrasi Dinas PUPR. “Hal ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka, bersama Wakilnya Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kita ingin ASN Dinas PUPR menjadi contoh aparatur yang berintegritas dan melayani masyarakat dengan kualitas terbaik,” ucapnya. Ia berharap seluruh pegawai menjadikan ketentuan disiplin sebagai pola kerja yang berkelanjutan, sehingga kinerja organisasi semakin efektif dan berdampak langsung pada pelayanan publik, khususnya di sektor infrastruktur. Naskah : Dinas PUPR Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Anggaran APBD Tahun 2026, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Jumat 14 November 2025. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi ini sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh program pembangunan tersusun secara efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan fiskal daerah. Dalam kegiatan ini membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari perbaikan dan sinkronisasi seluruh kegiatan prioritas hingga penyesuaian anggaran akibat berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi fiskal tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan efisiensi dan penajaman kegiatan agar anggaran 2026 tetap fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat. Penganggaran diarahkan untuk memperbesar proporsi belanja modal sebagai lokomotif pembangunan. Sementara itu, belanja pendukung ditekan pada kisaran maksimal 3%, sehingga struktur anggaran tetap sehat dan berpihak pada kegiatan strategis daerah. Proses penginputan dan penyesuaian data anggaran juga dipercepat, termasuk melalui percepatan pekerjaan hingga hari Sabtu dan Minggu untuk memastikan seluruh tahapan dapat selesai tepat waktu. Plt. Kasubag Program Dinas PUPR Sulbar, Marwayani Makkasau, yang mendampingi proses koordinasi ini, menyampaikan bahwa jajaran PUPR terus beradaptasi dengan dinamika penyusunan anggaran dan memastikan seluruh data kegiatan tersusun akurat. Ia menegaskan komitmen internal untuk mengawal setiap perubahan agar tetap sesuai arah kebijakan pemerintah daerah. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, turut menegaskan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penyusunan APBD 2026. “Kita memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan anggaran bekerja pada sektor yang paling dibutuhkan,” ujarnya. Ia juga menegaskan, langkah ini sepenuhnya mendukung arah pembangunan daerah. “Hal ini sejalan dengan visi-misi Bapak Gubernur Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, yang menekankan efektivitas, ketepatan sasaran, dan keterpaduan program pembangunan. Kami di PUPR berkomitmen mengawal proses penyusunan anggaran secara akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan daerah,” tambahnya. Dengan komitmen tersebut,…

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat berperan aktif dalam kegiatan Capacity Building, Rapat Koordinasi, dan Penyusunan Rencana Aksi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel d’Maleo, Jumat (14/11). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Bersama TP2DD se-Sulawesi Barat dengan TP2DD Provinsi Jawa Tengah dan TP2DD Kota Semarang yang digelar pada 28–29 Oktober 2025. “Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Penyusunan rencana aksi harus dilakukan secara optimistis, namun tetap realistis agar implementasinya berjalan efektif dan berdampak bagi pelayanan publik dan peningkatan PAD,” ujar Eka Putra. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota TP2DD kabupaten se-Sulawesi Barat, para Kepala Cabang Bank Sulselbar se-Sulawesi Barat, serta menghadirkan pemateri dari DKSP Bank Indonesia yang memaparkan perkembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan arah pengembangannya ke depan. Selain itu, Divisi Digital dan Layanan Kantor Pusat Bank Sulselbar turut menyampaikan materi mengenai perluasan layanan digital serta perkembangan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di wilayah Sulawesi Barat. Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, hadir Syaharuddin, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, bersama perwakilan UPTD Laboratorium Uji Mutu dan Standarisasi Dinas PU, serta pengelola retribusi dari Dinas Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan dua program unggulan dalam rencana aksi digitalisasi tahun 2026, yaitu: Program Percepatan Elektronifikasi Retribusi Layanan Uji Mutu melalui integrasi e-Laboroji dengan sistem pembayaran Bank Sulselbar berbasis QRIS Dinamis. Program Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi belanja daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Syaharuddin menjelaskan bahwa kedua program tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan digitalisasi layanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas…

Mamuju — Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat, Darwis Damir, turut mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Sekretaris Daerah Junda Maulana dalam peninjauan lokasi rencana pembangunan Mamuju Arterial Ring Road (MARR) Tahap II pada Sabtu, 15 November 2025. Peninjauan dilakukan di titik rencana ruas TPI–Tambi sebagai bagian dari persiapan pembangunan lanjutan jalur arteri nasional tersebut. Ruas MARR Tahap II direncanakan menjadi penghubung antara Jalan Arteri Tahap I—dari Kantor Gubernur Sulbar—hingga pertigaan Hotel Maleo. Kehadiran proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah Kota Mamuju dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sesuai Misi 5 Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Plt Kepala Bapperida, Darwis Damir, menyampaikan bahwa kunjungan ini menunjukkan komitmen kuat Gubernur dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Sulbar. “Hari ini kita meninjau rencana lanjutan Mamuju Arterial Ring Road Tahap II dari TPI ke Tambi yang diusulkan oleh masyarakat,” ujar Darwis. Dalam peninjauan tersebut, Bapperida, Dinas PUPR Sulbar, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat sepakat menindaklanjuti arahan Gubernur untuk mempersiapkan langkah-langkah teknis, terutama terkait perencanaan lokasi dan penyediaan lahan. “Kita akan mempelajari kembali desain awal rencana MARR ini dan menyampaikannya kepada Gubernur dalam kesempatan pertama. Semua aspek, termasuk sosial ekonomi masyarakat sekitar, akan kita perhitungkan,” tambah Darwis. Selain Gubernur dan Sekda Sulbar, peninjauan ini juga diikuti Kepala BPJN Sulbar beserta tim, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, serta sejumlah kepala dinas lainnya. Proyek MARR II diharapkan menjadi salah satu infrastruktur strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurai kepadatan lalu lintas, dan membuka akses baru bagi masyarakat Mamuju dan sekitarnya. (Rls)

MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, meninjau lokasi rencana pembangunan Mamuju Arterial Ring Road (MARR) Tahap II TPI-Tambi, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 15 November 2025. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, pada 5 November 2025 di Jakarta. Gubernur Sulbar Suhardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, serta perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PU. Mereka meninjau kondisi wilayah yang menjadi opsi trase pembangunan jalan arteri. Ruas MARR Tahap II direncanakan menjadi penghubung antara Jalan Arteri Tahap I dari Kantor Gubernur Sulbar hingga pertigaan Hotel Maleo. Kehadiran proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah Kota Mamuju dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sesuai Misi 5 Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Gubernur menjelaskan bahwa proyek jalan arteri kembali dibahas setelah sebelumnya anggaran sebesar Rp165 miliar yang direncanakan pada 2023 dikembalikan ke pemerintah pusat karena terkendala pembebasan lahan. Menurutnya, masyarakat Tambi menginginkan trase jalan arteri dibangun di tepi laut. Namun, opsi tersebut membutuhkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kajian lingkungan yang jelas, serta anggaran yang lebih besar. “Hari ini saya tinjau, semoga saja tidak terkendala,” ujarnya. Suhardi Duka menyampaikan bahwa desain trase akan dikaji bersama pihak balai sebelum dibahas kembali dengan Menteri PU di Jakarta. Ia berharap proyek tersebut dapat segera mendapatkan persetujuan. Gubernur memaparkan perbandingan kebutuhan anggaran kedua alternatif trase. Jika dibangun melalui daratan, biaya yang diperkirakan Rp165 miliar pada 2023 akan meningkat sekitar 10 persen pada 2026 menjadi sekitar Rp180 miliar. Sementara trase tepi laut membutuhkan anggaran lebih besar, diperkirakan lebih dari Rp300 miliar hingga mendekati Rp400 miliar. “Ya, semoga bisa dilewati,” pungkasnya. (Rls)

MAMUJU - Gubernur Sulbar Suhardi Duka memimpin rapat pimpinan bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kantor Gubernur, Jumat 14 November 2025. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana dan dihadiri para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. "Dalam mengelola keuangan daerah ada beberapa hal penting yang harus kita pahami, pertama fiskal, dimana dan bagaimana daerah mengelola pendapatan, hingga bagaimana mengelola belanja daerah," kata Suhardi Duka. Gubernur Suhardi Duka mengatakan, menghadapi tahun 2026 Pemprov Sulbar optimis bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meski dengan segala keterbatasan yang dimiliki. "Kita sudah ukur bahwa jika APBD 2026 berjalan, kita akan mencapai mungkin sampai 6 persen pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. Namun, dalam kondisi ini tidak dipungkiri adanya pengurangan anggaran setiap daerah. Ia juga menilai, beberapa kelemahan yang terjadi selama ini terhadap belanja pemerintah antara lain, pertama tidak efisien, kedua realisasi lambat, ketiga tidak tepat sasaran, keempat kualitas perencanaan yang lemah, serta belanja modal tidak optimal, tidak berbasis kinerja, dan juga perilaku korupsi. “Dan ini sudah kita perbaiki di APBD 2026, semoga saja APBD yang kita rancang ini berdampak baik dan dirasakan oleh masyarakat,” terang SDK. Sehingga, Ia mengingatkan kepada seluruh OPD agar dalam menjalankan program kerja harus betul-betul berbasis data perencanaannya. "Jadi lakukan tata kelola dengan baik, kurangi belanja yang tidak produktif, yang perlu dilakukan perbanyak koordinasi dengan Kementerian," ujarnya. Dengan demikian ada program pusat yang bisa didapatkan dan masuk ke Sulbar demi masyarakat. (Rls)