Mamuju – Tim Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama Calon Desa Antikorupsi Provinsi Sulwesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring pada Jumat, 26 September 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian dari program pembinaan dan pendampingan pemenuhan indikator desa antikorupsi yang telah dilakukan pada enam desa di seluruh kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat. Rapat koordinasi dibuka dengan laporan perkembangan perluasan desa antikorupsi oleh Kasatgas Desa Antikorupsi, dilanjutkan dengan paparan oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, serta sesi diskusi dan tanya jawab terkait mekanisme penilaian desa antikorupsi tahun anggaran 2025. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam rapat ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Sulbar untuk mendukung upaya pencegahan korupsi sejak tingkat desa. Sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam menciptakan pemerintahan yang berintegritas. “Melalui kegiatan ini, kami memastikan desa-desa percontohan di Sulawesi Barat siap memenuhi indikator yang ditetapkan dan menjadi model bagi desa lainnya,” ujarnya. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawal keberhasilan program desa antikorupsi. “Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat menentukan agar desa-desa tidak hanya memenuhi indikator penilaian, tetapi juga mampu membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan,” tegasnya. Ia juga menjeleskan unsur tim penilai desa antikorupsi Selain dari unsur provinsi, tim penilai juga diperkuat oleh perangkat daerah tingkat kabupaten/kota, yakni Inspektorat, Dinas PMD, dan Dinas Kominfo kabupaten/kota. Seluruh unsur ini akan berperan sebagai tim penilai dalam proses verifikasi dan evaluasi indikator desa antikorupsi yang telah ditetapkan oleh KPK. Dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan proses penilaian desa antikorupsi di Provinsi Sulawesi Barat dapat berjalan efektif, transparan, dan menjadi momentum dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. (Rls)

Jakarta – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka melanjutkan rangkaian agenda hari keduanya di Jakarta dengan menghadiri pertemuan bersama Menteri Sosial RI H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, dan Kabiro Umum Kemensos. Jumat 26 September 2025. Pertemuan ini membahas percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem dan sinergi program perlindungan sosial. Selain membahas tiga mandat utama Presiden Prabowo di bidang sosial (DTSEN, Sekolah Rakyat, dan Bansos Tepat Sasaran), pertemuan ini juga memaparkan alokasi APBN 2025 untuk Sulbar di bidang perlindungan sosial, yang nilainya sangat signifikan: Bansos Sembako: Rp 256,95 miliar untuk 107.748 KPM Program Keluarga Harapan (PKH): Rp 207,48 miliar untuk 68.137 KPM Santunan Yatim Piatu (YAPI): Rp 4,37 miliar untuk 1.796 jiwa Santunan Pemakaman: Rp 2,01 miliar untuk 230 jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan: 639.328 jiwa dengan nilai Rp 322,22 miliar Pilar Sosial: Rp 11,47 miliar untuk mendukung 229 pendamping PKH, 387 Tagana, 68 TKSK, 22 pendamping Rehsos, 249 PSM, dan 1 PORDAM. Total anggaran perlindungan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat ke Sulawesi Barat mencapai Rp470,82 miliar dengan total penerima 123.990 KPM. Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. “APBN ini menjadi penggerak utama pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Kami juga telah menyiapkan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan berharap PBI dapat ditambah 60.000 peserta untuk mempertahankan program UHC di seluruh Sulbar. Tahun ini kami sudah mengintervensi 5.000 KK miskin ekstrem dan akan terus berkolaborasi untuk menuntaskan sisanya,” tegas Gubernur Suhardi Duka. Langkah ini komitmen Pemprov Sulbar dan pusat dalam menjaga keberlanjutan perlindungan sosial, memastikan bansos tepat sasaran, dan menyiapkan generasi Sulbar yang lebih sejahtera. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperinda Junda Maulana, Kepala Dinas Perkim Maddarezki, serta Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik. (Rls)

POLEWALI MANDAR – Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung meriah di Masjid Syuhada Galung Lombok, kecamatan Tinambung kabupaten Polewali Mandar, Jum'at (26/09/2025). Ribuan jamaah, tokoh agama, ulama, pejabat daerah, hingga masyarakat dari berbagai kalangan turut hadir memadati area perayaan yang sejak pagi telah dipenuhi lantunan shalawat. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, diikuti sambutan panitia, hingga doa bersama untuk keselamatan bangsa dan daerah. Tidak hanya itu, tradisi khas Maulid Sulawesi Barat juga tampak kental, seperti hadirnya aneka hidangan tradisional yang dibawa masyarakat sebagai wujud rasa syukur. Dalam kesempatan tersebut, kehadiran Wakil Gubernur sekaligus membawakan hikmah Maulid, yang menyampaikan bahwa perayaan Maulid Nabi bukan sekadar tradisi keagamaan, melainkan momentum penting untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, sifat Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang, kejujuran, keadilan, serta kepedulian sosial harus menjadi pedoman dalam membangun Sulawesi Barat yang lebih baik. “Perayaan Maulid mengingatkan kita untuk menanamkan nilai kasih sayang, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Ajaran Nabi Muhammad SAW hendaknya kita jadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Wagub. Dalam kesempatan ini, Wakil gubernur mengajak masyarakat menedalani sifat Rasulullah SAW yang menunjukkan keseimbangan antara akal, hati, dan nafsu, hingga menjadikan setiap perbuatan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. " Ketika nafsu dikendalikan oleh akal, manusia akan lebih mudah menata kehidupan. Sebaliknya, jika akal dikendalikan nafsu, manusia terjerumus dalam kesalahan dan merugikan dirinya maupun orang lain "tegas Wagub. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen menjalankan program penuntasan Stunting dam miskin ekstrem, sebuah langkah nyata untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih layak dan berkeadilan. Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan terus mendukung kegiatan keagamaan seperti ini, karena selain memperkuat iman dan spiritualitas, juga berperan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di daerah. Suasana…

Lombok, NTB – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Memperkokoh Demokrasi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”, yang berlangsung di salah satu hotel di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kamis 25 September 2025. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Bahtia, M.Si, serta perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi, yang hadir bersama Hj. Nur Milu selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Sulbar, menegaskan komitmen Sulawesi Barat dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga untuk mendukung agenda nasional dalam memperkuat demokrasi. Kehadiran tersebut menjadi bukti bahwa Sulbar berperan aktif menjaga konsolidasi demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sunusi juga menyampaikan harapan agar capaian positif demokrasi di Sulawesi Barat dapat terus dipertahankan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun ini tercatat naik menjadi 74,56. Meski masih berada pada kategori sedang, capaian ini menunjukkan tren yang membaik, berbeda dengan 21 provinsi lain yang justru mengalami penurunan nilai IDI. “Perkembangan ini tentu tidak lepas dari kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun politik, sosial, dan ekonomi di Sulawesi Barat. Harapan kami, ke depan kualitas demokrasi di Sulbar dapat semakin menguat, inklusif, dan berdaya tahan sehingga mampu mendukung visi besar Indonesia Emas 2045,” ujar Sunusi. Rakornas dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan di semua tingkatan dalam menjaga kualitas demokrasi dan memperkuat kelembagaan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai kunci agar Indonesia mampu menjawab tantangan global menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Padakesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, MM, M.Tr(Han)…

Mamuju - Upaya peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik terus dilakukan oleh Tim Kerja Evaluasi Mandiri Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025. Dalam penilaian, Tim Kerja Evaluasi Mandiri telah menyasar sebagian besar perangkat daerah yang menjadi lokus evaluasi. Pada Kamis 25 September 2025, tim ini telah menyelesaikan 4 Lokus Evaluasi Mandiri Organisasi Pelayanan, diantaranya Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Koperindag dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas PMPTSP. Upaya ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan. Meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan harapan besar Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki mengatakan bahwa kegiatan evaluasi ini diharapkan menghasilkan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelola pengaduan pada tiap unit pelayanan publik perangkat daerah. Subuki menyarankan perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi, memanfaatkan teknologi digital, membangun kolaborasi, dan menumbuhkan budaya inovasi. ‘’Pendekatan inovatif seperti desain berpikir (design thinking) akan membantu kita untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan solusi yang relevan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, murah, mudah, dan akuntabel,’’ ujar Subuki. Sementara, Kepala Dinas PMPTSP Sulbar Habibi Azis menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Tim Kerja Evaluasi Mandiri. Dalam kesempatan itu, Habibi Azis secara gamblang menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan bersama jajarannya dalam meningkatkan kinerja layanan pada unit kerja yang dia pimpin, termasuk mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan pengembangan kemampuan berbahasa asing. ‘’Kami bersama teman-teman tetap memaksimalkan fungsi pelayanan dan…

Mamuju - Untuk mewujudkan tata kota yang indah dan nyaman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Sosialisasi Penataan Kota kepada masyarakat di sepanjang Jalan RE Martadinata hingga Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Kamis (25/09/2025). Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait larangan mendirikan bangunan, baik permanen maupun semi permanen, di atas saluran air (drainase) maupun di atas bahu jalan. Kegiatan melibatkan tim gabungan dari Satpol PP dan Damkar Sulbar, Satpol PP Kabupaten Mamuju, Lurah Simboro, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas setempat. Kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Salim S. Mengga, yang tertuang dalam Panca Daya yaitu membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam sosialisasi, masyarakat diimbau agar secara sukarela membongkar bangunan yang melanggar aturan sebelum ditertibkan aparat. “Pendekatan yang kami lakukan persuasif. Warga yang bangunannya melewati drainase kami beri waktu satu minggu untuk membongkar sendiri. Jika masih ada pelanggaran setelah itu, maka akan kami lakukan penertiban,” ujar Dermawan, Plt. Kepala Bidang PPUD Satpol PP dan Damkar Sulbar. Hal senada disampaikan Lurah Simboro, Asri, yang menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan kota. “Kami berharap warga dapat membongkar bangunan secara mandiri demi mewujudkan Mamuju sebagai kota yang indah, terlebih Mamuju adalah ibukota Sulbar,” jelasnya. Salah satu warga, Mustari, menyatakan dukungannya terhadap imbauan tersebut. “Saya siap mematuhi dan akan membongkar sendiri,” ucapnya singkat. Sebagaimana diketahui, saat ini sedang berlangsung pembangunan saluran air di sepanjang Jalan RE Martadinata hingga Jalan Abd. Malik Pattana Endeng. Naskah : Satpol PP dan Damkar Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju Tengah - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Perlindungan Perkebunan, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait serangan ulat api pada kebun kelapa sawit di Desa Tinali, Kabupaten Mamuju Tengah yang terjadi sejak tahun 2023. Monev ini dilakukan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan, Hartati Pawelloi bersama tim, pada Rabu, 24 September 2025. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut atas arahan Plt. Kadisbun Sulbar Faizal Thamrin. Serangan ulat api ini sempat mencapai tingkat intensitas yang berat dan menjadi perhatian utama Disbun Sulbar. Berdasarkan hasil monev, serangan ulat api yang melanda sejak tahun 2023 telah berhasil pulih sepenuhnya. Kondisi pada tahun 2024 juga menunjukkan pemulihan yang baik, sementara pada tahun 2025 serangan masih berada dalam ambang batas kendali yang dapat diatasi. Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan, Hartati Pawelloi menuturkan bahwa serangan ulat api ini akan terus dikawal untuk meminimalisir potensi kerugian hasil perkebunan yang dialami oleh petani seperti tahun sebelumnya. “Disbun Sulbar bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah akan mengawal perkembangan serangan ulat api ini untuk meminimalisir potensi kerugian hasil perkebunan para petani,” kata Hartati. Upaya untuk meminimalisir kerugian hasil perkebunan ini merupakan salah satu dukungan Disbun Sulbar terhadap Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Perwakilan Regu Pengendali OPT (RPO), Suprapto menyampaikan bahwa serangan ulat yang eksplosi pada tahun 2023 dikarenakan kurangnya kewaspadaan petani pemilik kebun terhadap serangan ulat api dan serangan tersebut merupakan kejadian eksplosi pertama sehingga pelaporan dan penanganannya tergolong lambat. “Serangan pada tahun 2023 mengalami eksplosi tergolong lambat karena serangan tersebut merupakan serangan besar pertama, sehingga petani masih belum waspada, saat sudah eksplosi barulah dilaporkan ke pemerintah setempat dan langsung dilakukan penanganan serangan," ucap Suprapto. la menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian, Disbun Sulbar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian…

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Mineral dan Batubara memfasilitasi mediasi terkait sengketa pembebasan lahan antara perusahaan tambang dengan masyarakat di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Mediasi dilaksanakan pada Kamis 25 September 2025, dipimpin langsung oleh Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sulbar, Ilham. Upaya ini bertujuan mencari solusi yang adil dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. "Pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat sekitar tambang," kata Ilham. Ilham menyampaikan, Pemprov Sulbar mendukung penuh investasi di sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ia menegaskan bahwa proses investasi tidak boleh merugikan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa kehadiran investasi tambang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Prinsipnya, pembangunan sektor pertambangan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak warga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ilham. Ia menambahkan, upaya penyelesaian sengketa ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Sulbar sebagaimana tertuang dalam Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yang menempatkan sektor pertambangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen pengentasan kemiskinan. “Melalui sinergi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, kita berharap sektor pertambangan tidak hanya berkontribusi pada PDRB Sulbar, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di sekitar tambang,” pungkasnya. Dinas ESDM Sulbar berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan agar setiap kegiatan usaha pertambangan di daerah berjalan sesuai regulasi, berkeadilan, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar pertemuan pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Sosialisasi Peraturan Direktur Nomor 706 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) RSUD Sulbar. Upaya ini sejalan dengan Misi ke-3 Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter, dan juga Misi ke-5 yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Pertemuan berlangsung di Lantai 3 RSUD Sulbar, Rabu 24/09/2025, dihadiri jajaran manajemen, pejabat struktural, serta perwakilan unit pelayanan RSUD Sulbar. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Tata Usaha RSUD Sulbar Muzdalifah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk membahas Tupoksi dan Sosialisasi terkait SOTK yang baru. Sementara itu, dalam sambutan dan arahan Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri menyampaikan bahwa peraturan ini disusun sebagai pedoman dalam memperkuat struktur organisasi dan tata kelola rumah sakit. "Ini penting kita lakukan agar seluruh unit kerja dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan rumah sakit," pungkasnya. Ia juga menegaskan, penataan organisasi dan tata kelola merupakan langkah penting untuk mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Melalui peraturan ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh lini kerja di RSUD Sulbar memiliki peran yang jelas, terarah, dan saling bersinergi. Harapannya, implementasi tata kelola ini dapat meningkatkan mutu layanan dan memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan visi dan misi Pemprov Sulbar,” ujarnya. Sosialisasi ini juga menjadi sarana diskusi interaktif bagi seluruh peserta dalam memahami mekanisme kerja, pembagian tugas, serta alur koordinasi antarbagian sesuai dengan aturan terbaru. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam operasional harian rumah sakit. RSUD Sulbar berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan internal, memperkuat tata kelola, serta membangun SDM kesehatan yang unggul dan berkarakter,…

Mamuju – Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja petugas operasional dan pemeliharaan daerah irigasi, UPTD PSDA Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan sosialisasi SIPERA (Sistem Pelaporan Kinerja Petugas Operasional dan Pemeliharaan Daerah Irigasi) pada Kamis 25 September 2025. SIPERA merupakan inovasi digital yang diinisiasi langsung oleh Kepala UPTD PSDA, Adien Herlinawati, dan didukung penuh oleh Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan. Kehadiran sistem ini menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus selaras dengan visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, untuk mewujudkan Sulbar maju dan sejahtera. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pelaporan kegiatan harian petugas di lapangan secara real-time dan transparan. Melalui SIPERA, setiap petugas dapat menginput data pelaksanaan tugas langsung dari lapangan menggunakan perangkat digital. Implementasi sistem turut diperkuat oleh dukungan Dinas Kominfo SP Sulbar, melalui Plt. Kepala Dinas Muh. Ridwan Djafar, yang memastikan sistem terintegrasi dengan ekosistem digital pemerintahan daerah. Kepala UPTD PSDA, Adien Herlinawati menyampaikan, kehadiran SIPERA bukan hanya sebagai sarana pelaporan, tetapi juga sebagai alat kontrol dan evaluasi pengelolaan sumber daya air agar distribusi air untuk pertanian semakin optimal. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan, menegaskan SIPERA adalah langkah konkret transformasi digital di sektor pengelolaan irigasi. "Inovasi ini akan memastikan kinerja petugas lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, ketahanan pangan nasional bisa didukung melalui pengelolaan air yang efektif,” ujarnya. Sosialisasi ini dihadiri oleh para petugas operasional dan pemeliharaan daerah irigasi di bawah naungan UPTD PSDA. Kehadiran SIPERA diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun pelayanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat peran Sulbar sebagai daerah penopang ketahanan pangan nasional. Naskah : Dinas PUPR Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar