Mamuju – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatda) dengan tema “Kolaborasi Pengusaha Muda Sebagai Pilar Strategis dalam Mendorong Transformasi Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Andi Depu lantai III Kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Jumat, 14 November 2025. Dalam sambutannya, Suhardi Duka menegaskan pentingnya peran pengusaha muda dalam menggerakkan perekonomian daerah dan nasional. Ia menilai generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perkembangan digital sehingga peluang untuk berkembang semakin terbuka lebar. “Tentu kita berharap pengusaha-pengusaha muda ini tumbuh, kemudian Gen Z mengambil peran dalam perputaran ekonomi di Sulawesi Barat,” ujar Suhardi Duka. Ia menjelaskan, inti dari seorang pengusaha adalah kemampuan untuk menjual, baik barang maupun jasa. Produk bisa berupa apa saja selama memiliki nilai kompetitif dan diciptakan melalui kreativitas. “Esensi dari seorang pengusaha adalah jualan. Pengusaha menjual barang, kalau tidak ada barang jasa, yang penting jangan jual diri. Jadi pengusaha itu menciptakan produk baru dijual,” tegas Suhardi Duka. Suhardi Duka turut mendorong peserta HIPMI untuk berani menangkap peluang yang ada di Sulbar, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan dalam berusaha. “Kalau rugi, bangun lagi. Tidak ada orang yang langsung kaya kecuali dilahirkan oleh orang kaya. Tidak ada orang yang langsung sukses, semua melalui perjuangan,” ujar Suhardi Duka. Ia mencontohkan banyak konglomerat yang memulai dari usaha kecil seperti menjual roti atau berjualan keliling sebelum akhirnya mencapai kesuksesan besar. Menurutnya, kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. “Kalau gagal satu, perjuangkan lagi. Gagal lagi, perjuangkan lagi. Tidak akan ada orang yang selama hidupnya gagal. Pasti dia gagal satu, dua, tiga kali tapi keempat kalinya sukses,” pungkasnya. Suhardi Duka juga menyoroti perubahan besar di dunia usaha berkat digitalisasi. Jika…

Mamuju — Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Surdin, menghadiri rapat kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam rangka memperkuat sinergi penanganan kemiskinan dan stunting di wilayah Sulbar. Pertemuan ini digelar di ruang rapat Biro Tapem Sekretariat Daerah Sulbar, Jumat 14/11/2025. Kegiatan ini berlangsung dengan suasana konstruktif dan penuh komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Rapat ini turut dihadiri oleh Tim PASTI PADU, perwakilan BAZNAS provinsi dan kabupaten, serta sejumlah pejabat teknis yang terlibat dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai strategi sinkronisasi program antara Dinas Sosial dan BAZNAS, termasuk penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, pendataan terpadu keluarga miskin, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menurunkan angka stunting di daerah. Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan pentingnya kolaborasi berkelanjutan, terutama dalam memastikan bantuan sosial yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”. “Sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS sangat penting dalam mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat ini, kita ingin memastikan bahwa setiap program dan bantuan yang disalurkan tepat sasaran serta memberi dampak langsung bagi keluarga yang membutuhkan,” ujar Surdin. Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menyusun langkah tindak lanjut serta memperkuat sistem pemantauan program, sehingga hasil kerja sama dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU – Jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad menyambut langsung kunjungan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dinKantor Dinas Kominfo Sulbar pada Jumat, 14 November 2025. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda peninjauan Sekda ke sejumlah OPD untuk memastikan tata kelola lingkungan kerja sejalan dengan program prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Plt Kadis Kominfopers, Ridwan Djafar mendampingi Sekda meninjau sejumlah ruang kerja, termasuk area pelayanan informasi dan ruang pengembangan sistem digital. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian Sekda terhadap kondisi lingkungan kerja di Kantor Kominfo. “Kehadiran Pak Sekda menjadi bagian penting dalam memotivasi kami untuk terus membenahi lingkungan kerja. Arahan beliau sangat jelas, yakni bagaimana menciptakan ruang yang nyaman, bersih, dan tertata, sehingga berdampak positif pada kualitas pelayanan kami,” ujar Ridwan Djafar. Ia menegaskan bahwa Kominfo Sulbar siap menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan, baik terkait penataan ruang maupun peningkatan kedisiplinan pegawai. Menurutnya, kenyamanan dan kerapian kantor bukan sekadar soal estetika, tetapi mencerminkan karakter organisasi dan menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja profesional. Beberapa langkah yang akan segera dilakukan, Penataan ulang ruang kerja dan area pelayanan agar lebih efisien, rapi, dan nyaman bagi pegawai maupun tamu, Penguatan budaya kebersihan, Peningkatan kedisiplinan kehadiran pegawai, terutama pada jam-jam pelayanan, serta mendorong kolaborasi lintas bidang agar setiap unit turut bertanggung jawab menjaga ruang kerjanya. “Ini bukan hanya soal penataan fisik, tetapi membangun kesadaran bersama dalam menciptakan tempat kerja yang mencerminkan profesionalitas, kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai merasa nyaman dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” lanjutnya.(Rls)

Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pimpinan Diperluas dengan agenda utama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 baru baru ini Halsejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga dalam mendukung program pemerintah pada tahun 2026 mendatang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, ini juga membahas sejumlah hal strategis untuk memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah. Turut hadir Wakil Ketua DPRD St. Suraidah Suhardi beserta seluruh anggota dewan dan perwakilan sekretariat DPRD. Rapat menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RAPBD TA 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pembahasan anggaran ini menjadi langkah penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan Sulawesi Barat untuk tahun depan. Kehadiran para kepala bagian sekretariat DPRD dalam rapat ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran proses pembahasan dan memastikan semua aspek administratif dapat berjalan optimal. (Rls)

Mamuju — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, resmi melaunching Pos Penimbangan Maju Sejahtera yang berlokasi di Pendopo Rumah Aspirasi, Kompleks Perkantoran Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 14 November 2025. Pos pelayanan ini menjadi langkah inovatif untuk meningkatkan akses layanan tumbuh kembang anak bagi ASN dan non-ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar. Sekprov Junda Maulana memberikan apresiasi terhadap inisiatif Dinas Kesehatan Sulbar yang membuka pos penimbangan khusus ini sebagai tindak lanjut dari masukan Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait rendahnya tingkat kunjungan anak ke posyandu. “Ini langkah yang sangat baik. Kami mengapresiasi jajaran Dinas Kesehatan yang membuka pos pelayanan ini sebagai respons atas kebutuhan ASN yang sering terkendala kesibukan sehingga lupa membawa anaknya ke posyandu,” ujar Junda. Junda Maulana menekankan pentingnya keberadaan pos penimbangan di lingkungan kerja Pemprov sebagai upaya menekan angka stunting Sulbar yang masih berada di atas standar nasional. Menurut data BPGRM, capaian stunting Sulbar berada pada angka 26 persen, sementara Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mencatat 35 persen. Tingkat kunjungan posyandu pun masih bervariasi antara 60–90 persen, dengan rata-rata 74 persen—angka yang belum ideal untuk deteksi dini tumbuh kembang anak. “Permasalahan stunting di Sulbar cukup tinggi. Gerakannya harus dimulai dari posyandu. Jika kunjungan masih di bawah standar, sangat mungkin mereka yang tidak datang adalah masyarakat yang berisiko,” jelasnya. Dalam peninjauannya ke meja layanan, Sekda mengapresiasi adanya meja edukasi yang memberikan informasi langsung kepada orang tua mengenai status gizi dan risiko pertumbuhan anak. “Posyandu tidak boleh menjadi kegiatan formalitas. Orang tua harus tahu status anaknya. Tadi bagus, ada edukasi yang menjelaskan bahwa anak berisiko, berat badannya hampir di bawah normal, dan apa yang harus dilakukan,” tegas Junda. Ia berharap model pelayanan seperti ini direplikasi ke kantor-kantor pemerintah, termasuk di instansi vertikal maupun kabupaten. Sekda juga mendorong pengembangan layanan holistik integratif, yakni menggabungkan posyandu dengan layanan PAUD. “Banyak anak ASN di bawah…

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari tim Biro Organisasi Setda Sulbar, Kamis 13/11/2025. Kunjungan dalam rangka monitoring progres penginputan bukti dukung Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, didampingi Staf Pelayanan Publik, Aras, di ruang kerja Sekretaris Dinas Sosial Sulbar. Dalam kunjungan ini, tim Biro Organisasi melakukan pendampingan sekaligus pengecekan terhadap kelengkapan dan keakuratan dokumen bukti dukung yang diinput dalam aplikasi PEKPPP. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sulbar. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan oleh tim Biro Organisasi. “Kami berterima kasih atas kunjungan dan bimbingan dari Biro Organisasi. Pendampingan ini sangat membantu kami dalam memastikan proses penginputan bukti dukung PEKPPP berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu,” ujar Nur Dajwi. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Dinas Sosial dan Biro Organisasi dapat terus terjalin dengan baik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, untuk mendukung Misi Kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

POLMAN — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, mendorong para tokoh lintas agama di Sulawesi Barat untuk memperkuat literasi digital dan literasi kebangsaan. Hal tersebut disampaikan Suraidah saat membawakan materi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tokoh Lintas Agama Tahun 2025 yang digelar di Aula Hotel Suci, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Kamis (13/11/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad serta Plt. Karo Pemkesra, Murdanil. Menurutnya, perkembangan teknologi telah membawa masyarakat masuk ke era digital, sehingga para tokoh agama dituntut untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan ruang digital secara positif. “Saya tadi singgung soal ruang digital, karena hari ini kita sudah beralih ke dunia digital. Ceramah atau khutbah bukan lagi hanya berada di mimbar keagamaan, tapi bisa juga melalui YouTube, TikTok, dan Facebook,” ujar Suraidah. Ia menilai, peningkatan kapasitas tokoh lintas agama tidak hanya penting dalam aspek teologis, tetapi juga dalam literasi digital dan kebangsaan. Dua hal ini, kata dia, menjadi modal penting bagi Sulawesi Barat dalam membangun ekosistem tokoh lintas iman yang moderat dan kolaboratif, meski daerah menghadapi keterbatasan fiskal. “Walaupun ruang fiskal kita terbatas, hal itu tidak boleh mengurangi semangat kita untuk membangun SDM para pemuka lintas iman,” tegasnya. Suraidah menambahkan, penguatan kapasitas tokoh agama merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memperkuat mental dan spiritual masyarakat agar siap menghadapi berbagai tantangan sosial di Sulawesi Barat. “Keterbatasan fiskal tidak boleh membatasi semangat kita untuk membangun manusia yang berakhlak, moderat, dan berbudaya,” tambahnya. DPRD Sulawesi Barat, lanjut Suraidah, berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembinaan tokoh lintas agama sebagai penggerak moral, sosial, dan spiritual masyarakat. (Rls)

MAMUJU – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, melakukan kunjungan kerja ke dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers), pada Jumat, 14 November 2025. Kunjungan ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk menjadi awal rangkaian peninjauan Sekda ke sejumlah OPD di Sulbar sebagai bentuk evaluasi dan penguatan tata kelola lingkungan kerja pemerintah daerah. Dalam kunjungan tersebut, Junda Maulana meninjau kondisi perkantoran, ruang kerja, termasuk ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di BPBD. Ia menekankan pentingnya penataan ruangan untuk menciptakan kenyamanan bekerja. “Saya melihat kondisi perkantoran, mengecek ruangan, kantor, termasuk pusdalops, dan juga di Kominfo. Kesimpulannya, di dua dinas ini masih perlu ada penataan untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja,” ungkap Junda Maulana. Menurutnya, kenyamanan ruang kerja memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pegawai. Ia menegaskan bahwa ukuran bangunan tidak boleh menjadi alasan mengabaikan estetika dan keteraturan. “Jangan karena gedungnya kecil lalu dianggap tidak representatif. Justru gedungnya sudah cukup bagus, tinggal penataannya. Termasuk di BPBD, saya harapkan kebersihan jadi perhatian utama. Biar kecil tapi kalau bersih dan asri, pasti nyaman,” ujarnya. Junda Maulana menilai kondisi kantor mencerminkan karakter pemimpin dalam mengelola organisasinya. “Kalau pemimpinnya tidak bersih dan tidak bisa mengendalikan organisasi, ya pasti berantakan. Tapi saya yakin, dengan kebersamaan, semua bisa ditata dan dibersihkan,” pungkas Junda Maulana. Ia juga menyoroti jumlah pegawai yang tampak tidak lengkap saat kunjungan, meski mendapat informasi bahwa sebagian pegawai sedang mengikuti kegiatan senam. Junda Maulana menyebut kunjungan tersebut memang dilakukan untuk melihat kondisi apa adanya. “Ini hanya kunjungan biasa. Nanti saya akan kembali lagi untuk bersilaturahmi dan memberikan pengarahan kepada seluruh ASN dan pegawai di OPD yang saya kunjungi. Hari ini saya baru melihat kondisi kantornya dulu,” tuturnya. (Rls)

Mamuju - Kick-off Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional dimulai di Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Kamis 13 November 2025. Program pelatihan untuk pendamping Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih ini merupakan inisiatif nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi (Kemenkop) di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Kegiatan mengangkat tema "SDM dan talenta unggul menuju indonesia emas 2045" dibuka secara resmi oleh Sekprov Sulawesi Barat, Junda Maulana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pendamping koperasi desa/kelurahan merah putih dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa/kelurahan. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Junda Maulana menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan manajemen organisasi koperasi, memastikan operasionalnya berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam mendukung percepatan program strategis nasional khususnya di Sulawesi Barat. "Saya percaya bahwa keberhasilan koperasi merah putih di Sulawesi Barat ini Insya Allah bisa berjalan dengan baik," ujar Junda Maulana. Oleh karena itu, Junda Maulana menekankan bahwa sebagai garda terdepan pendamping dituntut untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. "Ini tidak gampang, ditengah krisis fiskal saat ini pemerintah membuka peluang rekrutmen bagi tenaga pendamping koperasi. Jadi tanamkan dalam diri kalian semuanya bahwa datang bukan hanya sekadar mencari pekerjaan tapi datang untuk mendukung program pemerintah yang sangat baik ini," ujar Junda. Ia pun menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pendamping untuk benar-benar memahami secara mendalam mekanisme tata kelola koperasi modern yang berlandaskan teransparansi dan akuntabilitas. “Saudara sekalian adalah ujung tombak keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di lapangan. Jadi harus kita paham, dapat ilmunya dulu baru kita tularkan ke koperasinya. Jadi jangan ada yang bolos disini, saya minta kepada panitia di absen. Kalau tingkat kehadirannya kurang, jangan ragu-ragu bisa diberhentikan," tegas Junda Lebih…

Mamuju – Setelah menyambangi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Subuki bersama jajarannya, menyasar Dinas Sosial Sulbar, Kamis 13 November 2025. Upaya ini sebagai tindak lanjut Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi, Subuki menjelaskan pemantauan ini dilaksanakan untuk memacu peningkatan kualitas layanan publik, sesuai Misi Kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Menurut Subuki, selain pemantauan juga sekaligus dilaksanakan pendampingan di Dinas Sosial yang menjadi lokus evaluasi mandatori oleh KemenPANRB. ‘’Pada kunjungan kali ini, kami memantau progres pengisian bukti dukung formulir F01 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 melalui aplikasi KemenPANRB,’’ jelas Subuki. Pada kesempatan tersebut, Penalaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi, Herman Dalipang memberi masukan teknis mengenai kekurangan bukti dukung yang harus segera dilengkapi sesuai hasil penilaian KemenPANRB. ‘’Kami memberi masukan kepada teman-teman agar memberikan progres positif untuk pemenuhan bukti dukung yang harus segera dilengkapi,’’ ujar Herman. Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan tim dari Biro Organisasi. ‘’Kami menyampaiakan terima kasih kepada teman-teman dari Biro Organisasi Setda Sulbar yang menyempatkan waktu hadir memberikan dorongan kepada kami. Insya Allah sesegera mungkin akan kami rampungkan pemenuhan evidence yang masih kurang,’’ kata Nur Dajwi. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi menyampaikan dukungan atas insiatif Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik yang turun ke penyelenggara pelayanan publik di Dinas Sosial. ‘’Dengan mendampingi penyelenggara layanan, diharapkan dapat memberi masukan ke teman-teman di perangkat daerah sebagai bahan evaluasi memperbaiki kelemahan dalam sistem dan proses yang terkait dengan pelayanan publik,’’ kata Rahmah. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim…