Mamuju - Biro Pemkesra melalui Bagian Kesra kembali melaksanakan pelayanan hari ke-9 untuk proses pemberkasan penerima beasiswa tahun 2025. Kegiatan berlangsung di ruang kerja Bagian Kesra dengan dihadiri oleh 25 mahasiswa penerima beasiswa. Kamis (25/09/2025). Pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar, ditandai dengan selesainya tahapan penerimaan berkas para mahasiswa penerima beasiswa tahun 2025. Di tempat terpisah, Plt. Karo Pemkesra, Murdanil menyampaikan bahwa pada hari ini pihaknya menerima pemberkasan dari 25 mahasiswa. "Semua mahasiswa yang datang, sebagian besar merupakan penerima beasiswa jalur prestasi akademik," kata Murdanil. Ia menambahkan bahwa program beasiswa ini merupakan program unggulan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Adapun, rincian terdiri dari 17 mahasiswa sarjana jalur prestasi akademik, 5 mahasiswa magister jalur prestasi akademik, 1 mahasiswa sarjana jalur tidak mampu, 1 mahasiswa diploma jalur tidak mampu, serta 1 mahasiswa penerima jalur prestasi S3. Dengan selesainya pelayanan pemberkasan pada hari ke-9 ini, diharapkan proses verifikasi berjalan lancar sehingga beasiswa tahun 2025 dapat segera disalurkan kepada para penerima sesuai ketentuan yang berlaku.(rls)
Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mendorong percepatan pemenuhan data spasial dalam Rapat Koordinasi Simpul Jaringan Geospasial Tahun 2025. Kegiatan ini digelar Kamis 25 September 2025 di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar, dengan melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyatukan langkah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang akuntabel dan terintegrasi. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, yang memimpin rapat mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, menyebut data spasial merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang presisi dan berkelanjutan. Melalui forum ini, Pemprov Sulbar berkomitmen mengawal transformasi tata kelola data spasial demi terwujudnya pembangunan Sulawesi Barat yang lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan sesuai visi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga. “Masih ada 34 persen data yang belum tersedia di portal Satu Data Sulbar, sementara portal ini masih dalam tahap pemeliharaan. Banyak OPD juga belum memiliki data spasial yang siap digunakan. Untuk itu, kami dorong agar setiap OPD segera mengidentifikasi daftar data yang dapat dipenuhi, baik yang tercantum dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) maupun data tambahan yang diproduksi di luar KUGI,” tegasnya. Rapat ini dihadiri 22 perangkat daerah lintas sektor, mulai dari infrastruktur, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif. Sejumlah tantangan diungkap, antara lain penetapan batas desa yang belum tuntas, perpindahan operator data tanpa transfer pengetahuan, hingga keterbatasan kapasitas SDM dan sarana prasarana. Dinas Koperindag misalnya, menyampaikan bahwa data UMKM dari BPS belum tersedia di tingkat OPD sehingga sulit dipetakan secara geospasial. Untuk itu, Bapperida menekankan beberapa tindak lanjut penting, yakni: Usulan operator data baru paling lambat 26 September 2025, Pembaruan data hasil kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, Penyusunan daftar data berdasarkan KUGI dan data tambahan yang relevan, Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dan Penyampaian hasil identifikasi ke Sekretariat Satu Data Provinsi melalui Bapperida.…
Jakarta - Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Komdigi) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar turut mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melakukan pertemuan dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komidigi, Fadhilah Mathar, di Jakarta 25 September 2025. Kata Ridwan, berkat upaya komunikasi Gubernur Suhardi Duka dengan BAKTI Komdigi, pihak BAKTI memberi respon positif serta mendukung upaya Pemprov Sulbar dalam menuntaskan wilayah blankspot di enam kabupaten. "Hasil dari pertemuan itu, Rencana Tahun 2025 BAKTI Komdigi akan kembali menambah akses internet di 163 lokasi layanan publik di Sulawesi Barat," beber Ridwan. Dukungan BAKTI Komdigi ini rencananya ditempatkan di enam kabupaten, dengan rincian Kabupaten Majene 11 lokasi. Kabupaten Mamasa 55 lokasi. Kabupaten Mamuju 44 lokasi, Kabupaten Mamuju Tengah 20 lokasi, Kabupaten Pasangkayu 18 lokasi, dan Kabupaten Polewali Mandar 15 lokasi. Kategori lokasi tersebut ditentukan berdasarkan akses pelayanan seperti pendidikan, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan lokasi wisata. Ridwan melanjutkan, dukungan BAKTI Komdigi untuk Pemprov Sulbar sudah tak diragukan. Sejak tahun 2021, BAKTI Komdigi hadir dengan layanan internet di 672 lokasi layanan publik yang tersebar di enam kabupaten di Sulawesi Barat. Selainitu, untuk memperluas jaringan, 46 BTS baru akan dibangun di Sulawesi Barat, termasuk di Kabupaten Mamuju Tengah yang telah terealisasi 3 BTS 4G pada tahap awal. "Berkat pertemuan bapak Gubernur dengan Dirut Komdigi ini sekaligus memperkuat komitmen bersama antara Pemprov dan BAKTI Komdigi untuk bersama-sama melakukan intervensi terhadap titik blankspot di daerah," imbuhnya. (Rls)
Jakarta – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa Gerakan Sulbar Mandarras bukan hanya sebuah program literasi, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia Sulbar agar mampu bersaing di tingkat nasional. “Mandarras bukan sekadar gerakan seremonial. Ini adalah jalan kita bersama untuk membentuk kebiasaan membaca, meningkatkan kualitas pendidikan, dan pada akhirnya membangun SDM Sulbar yang unggul,” ujar Gubernur Suhardi Duka (SDK) saat pertemuan dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI di Jakarta. Kamis, 25 September 2025. Menurut Suhardi Duka, Sulbar memiliki tantangan besar dalam peningkatan indeks literasi. Karena itu, pemerintah provinsi mengambil langkah berani melalui Surat Edaran, yang kini sedang diproses menjadi Peraturan Gubernur (Pergub), bahkan ditargetkan naik menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Dengan adanya dasar hukum, gerakan ini akan mengikat seluruh OPD, sekolah, hingga masyarakat. Setiap OPD wajib memiliki perpustakaan, guru wajib membaca setiap pekan, dan kami dorong agar literasi menjadi bagian dari kultur masyarakat Sulbar,” tegasnya. Pertemuan dengan Perpusnas menghasilkan beberapa kesepakatan strategis, di antaranya: Program KKN Tematik Literasi dengan pola 1 lokus 10 sekolah dasar melibatkan 15 mahasiswa, dengan potensi diperluas hingga 100 lokus. Peningkatan kapasitas pustakawan sekolah dan madrasah melalui pelatihan 100 peserta (50 dari sekolah, 50 dari madrasah). Pelestarian naskah kuno Mandar yang jumlahnya lebih dari 300 di Polewali Mandar, serta digitalisasi dalam bentuk eBook. Peningkatan akreditasi perpustakaan dari tingkat desa hingga provinsi untuk memenuhi standar nasional. SDK menekankan, gerakan literasi tidak mungkin berjalan sendiri. Butuh sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, relawan, pegiat literasi, hingga masyarakat luas. “Kita ingin Sulbar menjadi contoh gerakan literasi yang holistik. Dengan dukungan Perpusnas, saya optimistis Mandarras bisa menjadi model nasional,” tutup Gubernur Sulbar. Turut hadir mendampingi Gubernur dalam pertemuan ini antara lain hadir Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar, Kepala Mustari Mula Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan Tenaga Ahli Gubernur Bidang…
Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan edukatif dari murid-murid Taman Kanak-Kanak (TK) Raudhatul Marwah Kabupaten Mamuju pada Kamis 25 September 2025. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah, di Kantor BPBD Sulbar. Dalam kegiatan ini, para murid diberikan pengetahuan dasar mengenai bencana alam secara sederhana dan menyenangkan. Selain belajar, anak-anak juga diajak bermain sambil mengenal berbagai jenis kendaraan operasional dan perahu yang dimiliki BPBD Sulbar untuk mendukung penanggulangan bencana. Suasana berlangsung meriah, penuh canda dan tawa, namun tetap sarat dengan nilai edukasi mitigasi bencana sejak usia dini. Kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya edukasi mitigasi bencana sebagai bagian dari penguatan ketangguhan masyarakat, termasuk anak-anak. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasi atas kunjungan TK Raudhatul Marwah. Menurutnya, edukasi kebencanaan perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak lebih peduli, peka, dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa depan. “Pengenalan kebencanaan sejak usia dini adalah langkah penting dalam membentuk generasi tangguh bencana. Kami senang melihat antusias anak-anak belajar sekaligus bermain di BPBD Sulbar,” ujarnya. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
POLEWALI MANDAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai bagian dari program penciptaan seribu UMKM baru yang ditargetkan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga, Tim Ahli Gubernur Sulbar menggelar diskusi bisnis bertema “Peran Perbankan dalam Penciptaan Seribu UMKM di Sulawesi Barat.” Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga, Wakil Bupati Polewali Mandar, Tenaga ahli, serta para pelaku UMKM, yang berlangsung pada Kamis, 25 September 2025, bertempat di Aula Kantor Bupati Polewali Mandar. Panitia pelaksana Sutarjo Tui menyampaikan, diskusi ini akan menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, perbankan, pelaku UMKM, serta pihak terkait lainnya untuk membahas langkah-langkah konkret dalam memperluas akses pembiayaan, pendampingan usaha, hingga inovasi produk perbankan yang mendukung pengembangan UMKM. “Kami ingin menghadirkan ruang dialog yang produktif antara pemerintah, perbankan, dan UMKM. Tujuannya agar ada kesepahaman bersama tentang bagaimana membangun ekosistem UMKM yang kuat, mulai dari pembiayaan, pelatihan, hingga pemasaran,” ujarnya. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, menyampaikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai sangat penting sebagai tulang punggung penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, UMKM bukan hanya sekadar usaha kecil, melainkan berfungsi menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi solusi dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini berharap, dengan dilaksanakan diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, sehingga pemerintah dan perbankan dapat bersinergi memperkuat modal usaha, mempermudah akses kredit, dan meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Dengan dukungan informasi, kemudahan akses, dan kolaborasi lintas sektor, saya percaya UMKM kita akan tumbuh kuat. Daerah ini akan berdiri tegak dengan pondasi ekonomi yang tangguh berkat UMKM yang solid,” ungkapnya. Ia menambahkan, kerja sama dengan lembaga perbankan seperti Bank Sulselbar harus lebih terbuka. Menurutnya,…
Mamuju - Biro Pemkesra melalui Plt. Kasubag Tata Usaha Biro Burahim menghadiri Rapat Kerja Pemantauan dan Monitoring Laporan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) periodik bulanan melalui aplikasi e-kinerja BKN, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulbar pada Kamis (25/9/2025) bertempat di Ruang Assessment Lt. II BKD Provinsi Sulawesi Barat. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka Nomor 125 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Tahun 2025, sekaligus sebagai upaya memperkuat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memastikan pemanfaatan aplikasi kinerja pegawai berjalan optimal di seluruh perangkat daerah. Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, di tempat terpisah menegaskan komitmen Biro Pemkesra untuk mendukung penuh langkah penguatan tata kelola kinerja ASN berbasis elektronik. “Pemantauan kinerja ASN tidak hanya sebatas kewajiban administrasi, tetapi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Biro Pemkesra siap bersinergi dengan perangkat daerah lain untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Sulawesi Barat,” ujar Murdanil. Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan proses evaluasi dan pemantauan SKP periodik ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja birokrasi. (rls)
Jakarta, – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bertemu Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Fadhilah Mathar, di Kantor BAKTI Kominfo Jakarta, Kamis (25/9/25). Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelesaian permasalahan blankspot di Sulbar yang masih menjadi kendala pembangunan sosial ekonomi. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menegaskan pemerataan akses digital menjadi syarat utama dalam mendukung realisasi Panca Daya Sulbar. “Masih terdapat sekitar 300 titik blankspot di wilayah Sulbar yang menjadi tantangan serius bagi pemerataan pembangunan,” ujarnya. Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar, mengapresiasi upaya Pemprov Sulbar yang telah menuntaskan sebagian persoalan blankspot. Ia menegaskan, percepatan kerja sama diperlukan agar akses internet di desa-desa segera terpenuhi. Hingga 2025, BAKTI Kominfo telah menghadirkan layanan internet di 672 lokasi layanan publik di enam kabupaten di Sulbar. Rinciannya, Kabupaten Majene 46 lokasi, Mamasa 34, Mamuju 112, Mamuju Tengah 170, Pasangkayu 51, dan Polewali Mandar 259 lokasi. Layanan tersebut mencakup 565 titik pendidikan, 72 kantor pemerintahan, 19 fasilitas kesehatan, dan 3 rumah ibadah. Selain itu, 46 BTS baru akan dibangun, termasuk tiga BTS 4G di Kabupaten Mamuju Tengah yang sudah terealisasi pada tahap awal. Untuk 2026, BAKTI menargetkan penambahan 161 titik layanan publik. Sebarannya, Kabupaten Majene 11 lokasi, Mamasa 54, Mamuju 43, Mamuju Tengah 20, Pasangkayu 18, dan Polewali Mandar 15. Fasilitas yang akan diperkuat meliputi 58 titik pendidikan, 83 kantor pemerintahan, 17 fasilitas kesehatan, 2 rumah ibadah, dan 2 lokasi wisata. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, Mustari Mula serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik. Kerja sama Pemprov Sulbar dan BAKTI Kominfo diharapkan mempercepat pemerataan infrastruktur telekomunikasi sehingga masyarakat semakin mudah mengakses pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan peluang ekonomi digital. (rls)
Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar sosialisasi inovasi digital “Si Pandai Jafungkes”atau Sistem Pendampingan dan Konsultasi Jabatan Fungsional Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Cafe Paulle, Mamuju, Kamis (25/9). Program ini merupakan upaya nyata Dinas Kesehatan Sulbar untuk mendukung misi Pemprov Sulbar yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Muh Ihwan, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa jabatan fungsional menjadi salah satu peluang utama bagi ASN untuk berkembang. “Jabatan fungsional memberi ruang besar bagi ASN untuk berkontribusi lebih luas dalam dunia kesehatan. Melalui jalur ini, ASN tidak hanya bekerja, tetapi juga memberikan makna dalam setiap pengabdian,” ujarnya. Sementara itu, Mahdiana B, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Reformer “Si Pandai Jafungkes”, menjelaskan bahwa aplikasi ini hadir untuk memperkuat profesionalisme ASN fungsional kesehatan. “Si Pandai Jafungkes diharapkan mampu mendampingi ASN dengan solusi, serta membangun fungsional kesehatan yang berdaya, modern, dan adaptif terhadap tantangan zaman,” jelas Mahdiana. Logo “Si Pandai Jafungkes” sendiri merepresentasikan transformasi digital pendampingan ASN fungsional kesehatan. Simbol laptop dan rumah menggambarkan wadah bersama ASN, ikon klik menegaskan akses yang mudah dan solutif, sementara lingkaran biru melambangkan kolaborasi dan profesionalisme. Aksen kuning bermakna semangat dan pencerahan, yang mencerminkan komitmen Dinkes Sulbar menghadirkan sistem pendampingan modern, ramah, dan bermanfaat. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa melalui program ini, pihaknya berharap para ASN fungsional kesehatan semakin profesional, inovatif, serta berperan strategis dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
Mamuju - Kemeriahan Gema Sulbar 2025 di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju secara resmi berakhir pada Selasa malam, 23 September 2025. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai, dampak ekonomi dari event tersebut dirasakan oleh masyarakat. "Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses. Capaian kesuksesan ini dapat terukur melalui data yang kami terima, terutama dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) dan UMKM," kata Bau Akram, Kamis 25 September 2025. Bau Akram menjelaskan, dari awal Gema Sulbar dirancang agar memberi dampak ganda terutama terkait perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), yang terus mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. "Jadi sekali lagi, Gema Sulbar bukan hanya festival musik dan tari tapi dampak ekonomi dari event ini dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi teman-teman pelaku Ekraf dan UMKM, "ujarnya. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Ekraf dan Pengendalian Industri Pariwisata, Andi Saiful Rauf menjelaskan transaksi yang terjadi selama 11 hari rangkaian pra dan tiga hari event Gema Sulbar 2025 ada di angka Rp. 4 Miliar. "Kami mencatat bahwa selama delapan hari rangkaian kegiatan pra Gema Sulbar 2025 ada di angka Rp. 2 Miliar transaksi di Anjungan Pantai Manakarra," ungkapnya. "Hampir Rp. 2 Miliar khusus sub sektor kuliner. Sementara dari pedagang kaki lima (PKL) mencatat transaksi di angka enam ratus juta lebih. Jadi total perputaran ekonomi keseluruhan untuk UMKM dan PKL yang terdaftar itu sekitar Rp. 2 Miliar," lanjut Andi Saiful. Sementara di tiga hari puncak event Gema Sulbar 2025, Kepala Bidang Ekraf menyampaikan bahwa nilai transaksi bisa di angka yang sama sekitar Rp. 2 Miliar. "Khusus untuk tiga malam terakhir dari 21 sampai 23 September 2025 estimasinya sekitar Rp. 2 Miliar juga. Jumlah pengunjung yang datang terutama di malam terakhir hampir tiga kali lipat dari malam-malam…