Mamuju - Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat internal sebagai tindak lanjut setelah menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait penetapan penerima bantuan tunai bagi keluarga miskin ekstrem. Rapat ini menjadi langkah awal percepatan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akuntabel. Dalam rapat tersebut dibahas langkah teknis serta pembagian tugas masing-masing seksi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai jadwal. Dinsos Sulbar menegaskan kesiapannya untuk segera memproses penyaluran bantuan begitu seluruh tahapan administratif terpenuhi. Sebagai bentuk percepatan, seluruh dokumen persyaratan pembukaan rekening penerima manfaat telah diserahkan kepada Bank Negara Indonesia (BNI) selaku bank penyalur. Dengan penyerahan dokumen tersebut, proses verifikasi dan pembukaan rekening dapat segera dilakukan sehingga bantuan tunai bisa dicairkan dalam waktu dekat. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Idham Halik, menyampaikan bahwa Dinsos Sulbar berkomitmen penuh mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Sulawesi Barat. “Setelah SK Gubernur kami terima, kami langsung bergerak cepat melakukan rapat internal untuk memastikan semua proses penyaluran berjalan lancar. Dokumen pembukaan rekening juga sudah kami serahkan ke BNI agar pencairan dapat segera dilakukan,” ujar Idham, Jumat, 14 November 2025. Ia menambahkan bahwa bantuan ini diharapkan mampu menjadi penopang kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial” “Kami memastikan bantuan ini tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem di Sulbar,” tambahnya. Dinas Sosial Sulbar juga mengimbau masyarakat penerima untuk menunggu informasi resmi terkait jadwal pencairan dan tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan petugas bantuan sosial. (Rls)

*MAMUJU* — Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mendorong penguatan tata kelola dan profesionalitas ASN melalui Rapat Internal Sub Bagian Umum/Kepegawaian yang digelar pada Jumat, 14 November 2025, pukul 09.00–10.00 WITA. Upaya ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Rapat berlangsung di Kantor Sekretariat DPRD Sulbar. Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Radi Murti, dan menghasilkan sejumlah komitmen strategis untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan internal. Dalam rapat tersebut, Radi Murti menyoroti beberapa aspek penting yang harus segera diperkuat. Ia menekankan agar setiap persoalan yang muncul di lingkungan Sub Bagian Umum dapat diselesaikan secara internal untuk menjaga profesionalitas dan efektivitas kerja. Selain itu, ia meminta seluruh pegawai meningkatkan kerja sama, kolaborasi, dan kekompakan sebagai satu tim yang solid. Aspek kedisiplinan menjadi perhatian utama. Radi Murti menyampaikan bahwa kontrol absensi akan diperketat dan dijadikan indikator utama dalam penilaian kinerja, baik bagi ASN maupun TATT. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun persepsi dan tujuan yang sama sehingga Sub Bagian Umum dapat berfungsi sebagai satu keluarga kerja yang saling mendukung. Tidak hanya itu, seluruh pegawai diminta memberikan pelayanan yang cepat, profesional, dan solutif kepada setiap bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar. Ia juga menegaskan perlunya intensifikasi penyusunan rekapitulasi kepegawaian bulanan sebagai dasar laporan, monitoring, dan evaluasi bagi pimpinan. Sebagai tindak lanjut, Sub Bagian Umum/Kepegawaian menyatakan komitmen untuk memperkuat kerja tim, meningkatkan disiplin pegawai melalui kontrol absensi yang lebih ketat, serta mengoptimalkan kualitas pelayanan dengan standar kerja yang cepat dan tepat. Penyusunan rekapitulasi kepegawaian secara rutin juga disepakati sebagai langkah evaluasi berkelanjutan. Di akhir rapat, Radi Murti kembali mengingatkan agar seluruh arahan dapat dijalankan secara konsisten. Komitmen ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja dan mutu pelayanan di Sekretariat DPRD…

Mamuju -- Analis Kebijakan Ahli Muda Diskominfo Provinsi Sulawesi Barat, Wahyudi Iswar bertandang ke Biro organisasi dan tatalaksana (ortala) Setprov Sulbar, Jumat, 14 November 2025. Kunjungan ini dalam rangka koordinasi teknis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan informasi publik tahun 2025 yang akan dilaksanakan Diskominfo Sulbar. Saat koordinasi, sejumlah hal menjadi pembahasan. Diantaranya, soal perubahan regulasi pedoman SKM terkait pertanyaan survei. Selain itu, dibicarakan pulang tentang responden, penyebaran kuesioner, olah data dan penyusunan laporan. "Kami disarankan Biro Ortala untuk menggunakan pertanyaan format lama karena format yang baru masih dalam tahap sosialisasi oleh kemenpan RB" sebut Wahyudi Iswar. Wahyudi menuturkan, SKM merupakan salah satu upaya diskominfo Sulbar untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pemprov Sulbar dalam rangka mendukung pelaksanaan program quick wins gubernur dan wakil gubernur Sulbar. Yakni, mendukung program panca daya ke-5 , memperkuat tata kelola yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Kabid Informasi dan Komunikasi publik Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty menuturkan, responden survei mencakup masyarakat di enam kabupaten di Sulbar. Terdiri atas mahasiswa dan pelajar, tokoh masyarakat, aktivis LSM, media, akademisi, ASN dan masyarakat umum. Informasi atau penilaian masyarakat dari berbagai latar belakang melalui survei IKM akan menjadi salah satu referensi utama untuk pelaksanaan tata kelola, manajemen dan kegiatan pelayan informasi publik yang lebih baik dan berdampak. Hasil survei tahun ini, lanjut Dian juga sangat penting untuk pelaksanaan tata kelola dan manajemen informasi publik tahun depan. Pasalnya, Pemprov Sulbar menargetkan kepuasaan masyarakat terhadap layanan publik pemprov Sulbar tahun 2026 diangka 86,00. Plt Kadis Kominfopers, Muhammad Ridwan Djafar menyampaikan, untuk hal tersebut, harus lebih berbenah lagi. Hasil survei tahun ini tentu jadi pembelajaran. "Bagaimanapun juga, kita perlu pandangan dan penilaian publik terhadap kinerja pelayanan informasi publik pemerintah. Dan penilaian itu tentu akan kami respon sebagai bahan melakukan perbaikan" terang Ridwan Ridwan Djafar meyampaikan optimis nilai Indeks…

Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima laporan resmi Prakiraan Cuaca untuk tanggal 15 November 2025 dari BMKG Wilayah II Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju, Jumat 14 November 2025. Prakiraan ini menjadi referensi penting dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di seluruh wilayah Sulbar. Adapun prakiraan cuaca untuk wilayah Sulbar adalah sebagai berikut: Pagi Hari Cerah Berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah: - Kab. Pasangkayu: Dapurang - Kab. Mamuju Tengah: Karossa, Topoyo - Kab. Majene: Sendana, Pamboang, Banggae, Banggae Timur - Kab. Polewali Mandar: Mapili, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Wonomulyo, Polewali, Matakali, Binuang - Kab. Mamuju: Kalumpang Siang dan Sore Hari Cerah Berawan – Berawan. Potensi hujan ringan di: - Kab. Polewali Mandar - Kab. Majene - Kab. Mamasa - Kab. Mamuju: Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Papalang, Sampaga, Tommo Malam Hari Cerah Berawan – Berawan. Potensi hujan ringan di: - Kab. Polewali Mandar - Kab. Majene: Banggae, Banggae Timur, Pamboang - Kab. Mamasa: Tawalian, Sesenapadang, Pana, Nosu, Tabang, Mamasa - Kab. Mamuju: Simboro, Tapalang, Tapalang Barat - Kab. Pasangkayu: Baras, Sarudu, Dapurang - Kab. Mamuju Tengah: Karossa, Topoyo Dini Hari Cerah Berawan. Potensi hujan ringan di: - Kab. Pasangkayu: Pasangkayu, Pedongga, Sarjo, Bambalamotu, Bambaira - Kab. Mamuju Tengah: Karossa, Topoyo - Kab. Polewali Mandar - Kab. Majene - Kab. Mamasa: Tabang, Pana Parameter Meteorologi - Suhu Udara: 16 – 31°C - Kelembapan Udara: 65 – 90% - Angin: Selatan – Barat, 2 – 35 km/jam - Peringatan Dini: Nihil Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan bahwa informasi prakiraan cuaca ini akan diteruskan ke BPBD kabupaten, OPD terkait, dan para relawan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat daerah. “Walaupun tidak terdapat peringatan dini, potensi hujan ringan di sejumlah wilayah tetap perlu diantisipasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di area rawan longsor maupun genangan. Kami mengimbau…

Mamuju - Merespon Hasil Evaluasi SPBE Sementara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) Tahun 2025, tim kerja SPBE Dinas Pariwisata Sulbar melaksanakan rapat pada Kamis, 13 November 2025. Pertemuan dimaksudkan sebagai upaya finalisasi atau penyempurnaan pemenuhan evidence pada semua indikator dalam SPBE Pemprov Sulbar. Koordinator Tim SPBE Dinas Pariwisata Sulbar, Hariani, yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan bahwa hasil penilaian sementara, Dinas Pariwisata Sulbar menempati peringkat 13. "Hasil evaluasi sementara, Dinas Pariwisata Sulbar berada di peringkat 13. Ada peningkatan dibanding tahun lalu yang berada di posisi 18," ucap Hariani. Hariani juga menyampaikan bahwa pencapaian SPBE Dinas Pariwisata Sulbar juga masuk kategori Sangat Baik. "Dibandingkan tahun kemarin di 2024, capaian kita hanya berada pada kategori Baik. Harapan kita tentu saja kategori Sangat Baik ini dapat kita pertahankan, atau bahkan bisa di kategori Memuaskan sampai evaluasi final," tambahnya. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Sulbar ini juga menjelaskan bahwa dari kekurangan evidence yang ada sudah dimaksimalkan untuk dipenuhi selama tenggat waktu yang tersedia. "Kita sudah maksimalkan untuk memenuhi semua evidence yang dibutuhkan, juga melakukan perbaikan pada beberapa file dokumen di setiap level yang jadi cacatan dari evaluator," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai, mengapresiasi hasil kerja Tim SPBE Dinas Pariwisata Sulbar tersebut. Ia menilai capaian itu tidak terlepas dari kerja sama dan keaktifan seluruh tim serta support dari semua aparatur lingkup Dinas Pariwisata Sulbar. "Kategori Sangat Baik perlu kita apresiasi sebagai wujud kerja sama yang terbangun di lingkup Dinas Pariwisata, bukan hanya tim SPBE namun support dari semua sumber daya yang ada," kata Bau Akram. Kepada tim SPBE, ia meminta agar indikator yang masih kurang dapat segera dipenuhi. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, juga mengingatkan pentingnya SPBE sebagai salah satu instrumen penilaian kinerja OPD. "Ini bukan hanya soal pemenuhan semua level setiap indikator, tapi capaian kategori…

Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat menerima Peringatan Dini Potensi Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) periode bulan November 2025 dari BNPB RI, Rabu 12 November 2025. Peringatan tersebut disusun berdasarkan data resmi hasil prakiraan cuaca, potensi banjir, dan gerakan tanah dari BMKG, Kementerian PUPR, BIG, serta Badan Geologi Kementerian ESDM. Dokumen tersebut memuat analisis potensi kejadian banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Sulawesi Barat, sehingga diperlukan peningkatan langkah-langkah mitigasi, kesiapsiagaan, dan penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat. Langkah-Langkah Kesiapsiagaan yang Perlu Dilakukan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai tindak lanjut, BNPB meminta agar BPBD Provinsi memberikan pendampingan kepada BPBD Kabupaten/Kota untuk menyiapkan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi banjir dan longsor selama November 2025. 1. Pemantauan Informasi Prediksi Cuaca dan Potensi Bencana BPBD diminta untuk melakukan monitoring informasi peringatan dini secara berkala melalui berbagai kanal resmi, antara lain: • Portal Meteorologi BMKG: i. web-meteo.bmkg.go.id/id ii. vsi.esdm.go.id iii. bmkg.go.id/cuaca/peringatan-dini-cuaca iv. maritim.bmkg.go.id/cuaca/peringatan/gelombang • Pantauan Tinggi Muka Air (TMA) serta Peringatan Dini Banjir dari BWS setempat. Selain itu, BPBD juga memastikan bahwa seluruh peralatan pantauan seperti sensor banjir dan alat pemantau longsor dapat berfungsi dengan baik dan terhubung dengan sistem Pusdalops. Koordinasi komunikasi antara BPBD dan lembaga pemantau nasional/lokal seperti BMKG, PVMBG, BWS, serta forum masyarakat tetap dijaga agar informasi bahaya dapat diterima secara cepat dan akurat. 2. Penyebaran Informasi (Diseminasi Peringatan Dini) BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota diinstruksikan: • Menyebarkan informasi teknis hingga tingkat desa/kelurahan, terutama wilayah prioritas berdasarkan data historis dan indeks risiko. • Memastikan sarana diseminasi seperti sirine, kentongan, HT, dan perangkat komunikasi lainnya dalam kondisi siap pakai. • Menyampaikan informasi perkembangan cuaca dan kesiapsiagaan secara berkala melalui media sosial, grup WhatsApp/Telegram, serta kanal komunikasi masyarakat lainnya. 3. Kesiapsiagaan Respon Langkah-langkah operasional yang wajib dipastikan oleh BPBD antara lain: a. Mengaktifkan koordinasi lintas…

Mamuju— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Sekprov Sulbar yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD Sulbar (Ex Officio), Junda Maulana, Jumat 14 November 2025, Pukul 8.30 Wita. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Arnidah, serta Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Swandy. Dalam kunjungan tersebut, Sekprov Junda Maulana meninjau kantor baru Pusdalops BPBD Sulbar yang kini telah siap beroperasi untuk memperkuat sistem komando tanggap darurat dan monitoring bencana di wilayah Sulbar. Selain itu, juga mengecek kondisi peralatan operasional, sarana komunikasi, dan kendaraan penanggulangan bencana milik BPBD Sulbar. Sekprov turut menyapa dan memberikan motivasi langsung kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Sulbar, meminta mereka tetap menjaga kesiapsiagaan di tengah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi pada periode akhir tahun. “Saya melihat langsung kesiapan kantor Pusdalops yang baru, peralatan operasional, dan kesiapan personel BPBD. Ini menunjukkan komitmen BPBD Sulbar dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Saya berharap seluruh jajaran, terutama TRC, tetap sigap dan responsif menghadapi dinamika cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana,” kata Sekprov Sulbar, Junda Maulana. Junda Maulana juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana di Sulbar. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan dukungan Sekprov Sulbar kepada jajaran BPBD. “Kehadiran Bapak Sekprov memberikan energi positif bagi kami di BPBD. Kami terus memperkuat sarana prasarana, meningkatkan koordinasi, dan menyiapkan personel untuk menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja," kata Yasir Fattah. Yasir Fattah menegaskan, BPBD Sulbar berkomitmen menjalankan tugas sesuai standar dan memastikan Pusdalops bekerja optimal untuk pelayanan informasi kebencanaan. Ia menambahkan, BPBD Sulbar akan terus meningkatkan kualitas respon cepat dan koordinasi antarlembaga sesuai dengan arahan dan evaluasi yang disampaikan. Kunjungan dan arahan yang diberikan Sekprov ini sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi…

Mamuju - Provinsi Sulawesi Barat mencatat capaian D/S (Jumlah Balita Ditimbang dibandingkan dengan Sasaran Balita) mencapai 74,72 Persen per Oktober 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penimbangan rutin balita untuk memantau tumbuh kembang anak. Berdasarkan data yang dihimpun dari enam kabupaten, Kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yaitu 86,19 Persen, disusul Pasangkayu (84,15 Persen), sementara capaian terendah tercatat di Kabupaten Mamuju sebesar 67,97 Persen. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menjelaskan bahwa capaian ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama untuk pencegahan stunting di tingkat keluarga. “Penimbangan balita bukan sekadar rutinitas, tetapi langkah awal untuk memastikan tumbuh kembang anak sesuai standar kesehatan. Data D/S ini menjadi indikator penting bagi kami dalam memantau efektivitas program gizi dan layanan kesehatan ibu dan anak,” kata dr. Nursyamsi, Jumat 14 November 2025. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan kabupaten dan tenaga kesehatan di lapangan atas upaya mereka dalam mendorong partisipasi masyarakat. “Kami berterima kasih kepada seluruh petugas posyandu, kader, Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) dan tenaga kesehatan yang terus menggerakkan masyarakat untuk datang menimbang anak-anaknya. Ini adalah bentuk nyata kontribusi bersama dalam mewujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” ungkap dr. Nursyamsi. Kegiatan penimbangan balita secara rutin menjadi bagian dari strategi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung visi daerah “Maju dan Sejahtera” yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam Panca Daya ketiga membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran posyandu dan memperluas cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi balita, termasuk melalui kegiatan Pos Penimbangan Balita Maju Sejahtera, yang akan terus digelar di berbagai titik wilayah Provinsi…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui penerapan Manajemen Talenta dan Profiling Aparatur Sipil Negara (ASN), yang disosialisasikan secara daring oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (13/11/2025). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mewakili Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya manajemen talenta ASN sebagai langkah strategis dalam membangun aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta Staf Pelaksana, yang turut berpartisipasi aktif dalam memahami arah kebijakan baru terkait pengelolaan SDM di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penerapan Manajemen Talenta ASN menjadi bagian penting dari transformasi kelembagaan di sektor kesehatan. “Peningkatan kualitas ASN bukan sekadar tentang penilaian kinerja, tetapi tentang bagaimana setiap individu dapat berkembang sesuai kompetensinya, berkontribusi maksimal, dan menjadi bagian dari perubahan nyata dalam pelayanan kesehatan,” ujar dr. Nursyamsi. Profiling ASN, lanjutnya, akan membantu memetakan potensi dan kapasitas setiap pegawai, sehingga penugasan dan pengembangan karier dapat dilakukan lebih terarah, adil, dan sesuai kebutuhan organisasi. “Melalui sistem manajemen talenta, kami ingin memastikan setiap ASN di lingkungan Dinas Kesehatan tumbuh sebagai aparatur yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks,” imbuhnya. dr. Nursyamsi juga menegaskan dukungan penuh Dinas Kesehatan terhadap arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penerapan merit system dan pengembangan karier berbasis kompetensi di seluruh perangkat daerah. “Instruksi Bapak Gubernur menjadi motivasi bagi kami untuk lebih fokus membangun SDM kesehatan yang unggul, profesional, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tuturnya. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat berharap seluruh ASN dapat beradaptasi…

Mamuju - Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (12/11/2025). Rapat berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari enam kabupaten se-Sulawesi Barat serta perwakilan Dinas Pendidikan. Rapat tersebut fokus pada pembahasan progres implementasi Program Strategis Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulawesi Barat. Dalam rapat tersebut, Pimpinan Komisi IV DPRD Sulawesi Barat menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang ketat, baik secara internal oleh masing-masing SPPG maupun melalui koordinasi lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang disalurkan kepada peserta didik, serta mencegah potensi kejadian keracunan makanan di lingkungan sekolah. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan aspek keamanan pangan, higiene, dan sanitasi dalam pelaksanaan program MBG. “Kami memastikan setiap SPPG di daerah mendapatkan pendampingan teknis, termasuk dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ini menjadi syarat mutlak agar layanan makanan bergizi yang diberikan benar-benar aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan,” tegasnya. Ia juga menegaskan, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat juga telah melakukan monitoring dan sosialisasi penerapan standar higiene dan sanitasi di berbagai SPPG, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan semua pihak memahami pentingnya keamanan pangan sebagai bagian integral dari keberhasilan program MBG. Program MBG merupakan salah satu prioritas nasional dalam upaya meningkatkan gizi anak sekolah dan mencegah stunting, dengan melibatkan berbagai sektor termasuk pemerintah daerah, pendidikan, dan kesehatan. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan pelaksanaan program MBG di Sulawesi Barat berjalan dengan baik, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan status gizi peserta didik, sejalan dengan visi Sulawesi…