Mamuju - Biro Pemkesra Prov. Sulbar kembali melaksanakan pelayanan beasiswa tahun 2025 yang kini memasuki hari ke-10. Kegiatan berlangsung pada Jumat, (26/09/2025), di ruang kerja Bagian Kesra dengan dihadiri 41 mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai jalur. Pelayanan ini menghasilkan penerimaan berkas beasiswa dari mahasiswa dengan rincian: jalur prestasi akademik sarjana sebanyak 21 orang, jalur prestasi akademik magister 5 orang, jalur tidak mampu sarjana 7 orang, jalur tidak mampu diploma 1 orang, jalur prestasi doktoral (S3) 1 orang, serta jalur prestasi non-akademik magister 6 orang. Ini merupakan salah satu program unggulan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, menegaskan bahwa program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah provinsi sulawesi barat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung generasi muda Sulawesi Barat. “Pada hari ini dilaksanakan pelayanan penerimaan beasiswa tahun 2025 yang terdiri dari 41 mahasiswa, didominasi oleh penerima jalur prestasi akademik sarjana. Kami berharap bantuan ini dapat menjadi motivasi agar para mahasiswa lebih berprestasi dan menyelesaikan studi tepat waktu,” ujarnya. Program beasiswa ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S Mengga, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan daerah. Melalui pemberian beasiswa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Sulawesi Barat. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Biro Pemkesra menunjukkan konsistensi dalam mendukung arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan SDM, demi mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.(rls)

Mamuju - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) kembali mendistribusikan semen beku ke Kabupaten Majene, Jumat (26/09/2025). Distribusi ini dilaksanakan oleh Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak) Dinas TPHP Sulbar dan melibatkan para inseminator lapangan. Pendistribusian ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam mendukung swasembada pangan melalui sektor peternakan. Kepala Bidang PKH Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar, membenarkan adanya pendistribusian semen beku tersebut. "Hari ini (Jumat 26 September red.) kami menyalurkan 850 straw (dosis) semen beku kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Majene. Semen beku yang didistribusikan yaitu semen beku Bali 400 straw, semen beku Madura 250 straw, semen beku Angus 50 straw, semen beku Limousin 50 straw, semen beku Simental 50 straw, dan semen beku Wagyu 50 straw," ungkapnya. Nur Kadar menyampaikan, semen beku dibagikan secara gratis kepada peternak dengan pengawasan ketat, dan inseminator ditugaskan untuk membantu proses penerapan Inseminasi Buatan (IB) di lapangan. Dijelaskan, semen beku adalah mani pejantan yang telah diencerkan dan dibekukan pada suhu sangat rendah, biasanya dalam nitrogen cair (-196°C), untuk diawetkan dan digunakan dalam IB dalam jangka waktu lama. "Tujuan utamanya adalah melestarikan dan mendistribusikan materi genetik pejantan unggul agar dapat digunakan untuk membuahi banyak betina, sehingga meningkatkan kualitas genetik ternak dan efisiensi reproduksi untuk mendukung program swasembada daging nasional," terangnya. Ia menambahkan, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak di Sulbar, memenuhi kebutuhan target program IB, peningkatan kesejahteraan peternak, dan penguatan pelayanan produksi dan kesehatan hewan. Naskah : Dinas TPHP Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmennya mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat bertemu Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Jakarta, Jumat (26/9/2025). Menurut SDK, Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan, melainkan ekosistem yang membentuk anak secara menyeluruh. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan lengkap, pemetaan bakat (talent mapping), penyediaan asrama layak, seragam lengkap, makan bergizi tiga kali sehari plus snack, perlengkapan sekolah gratis, pembelajaran digital berbasis laptop dan LMS, hingga pembinaan kedisiplinan serta pola hidup sehat. “Saya sangat mengapresiasi program unggulan Presiden Prabowo ini. Sekolah Rakyat adalah cara sistematis mengentaskan kemiskinan di daerah. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan, gizi, kesehatan, dan karakter yang baik, kita tidak hanya membantu hari ini tetapi juga memutus mata rantai kemiskinan untuk generasi berikutnya,” ujar SDK. Sebagai bentuk dukungan nyata, SDK memastikan pembangunan Gedung Sekolah Rakyat beserta fasilitas pendukung akan dimulai tahun ini di dua titik, yakni Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar. Langkah ini diharapkan menjadi model percontohan bagi daerah lain di Sulawesi Barat. Pertemuan strategis tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperinda Junda Maulana, Kepala Dinas Perkim Maddarezki, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Antar Lembaga Hajrul Malik. (rls)

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja ke Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Sulbar, Jumat 26 September 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penilaian pematangan organisasi BPBD Sulbar sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Dalam pertemuan tersebut, jajaran BPBD Sulbar diterima langsung oleh tim Biro Ortala Setda Sulbar yang memaparkan indikator-indikator penilaian serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi. Diskusi dilanjutkan dengan penekanan pada penguatan struktur, efektivitas layanan, serta sinergi antarperangkat daerah. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kunjungan ini penting untuk memastikan BPBD Sulbar mampu menjalankan tugas secara optimal. “Pematangan organisasi adalah kunci agar BPBD Sulbar bisa lebih responsif, adaptif, dan profesional dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Kami berkomitmen menindaklanjuti hasil penilaian ini sebagai langkah strategis memperkuat kelembagaan,” ujarnya. Ia menegaskan, langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah, termasuk BPBD, untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan BPBD Sulbar dapat mencapai tingkat pematangan organisasi yang lebih tinggi sehingga mampu memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan efektif bagi masyarakat Sulbar. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

POLEWALI MANDAR – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga melayat ke rumah duka salah seorang warga yang meninggal dunia di desa Kambajawa, kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Jum'at (26/09/2025). Kehadiran orang nomor dua di Sulawesi Barat ini disambut penuh haru oleh keluarga almarhum dan masyarakat sekitar. Dalam kesempatan itu, pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian almarhum Niawa Aco Paringgi. Ia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. "Kita semua tentu merasa kehilangan. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya dan keluarga diberi kekuatan menghadapi cobaan ini," ucap Wagub. Tak hanya melayat, Wakil Gubernur juga berbaur bersama masyarakat yang hadir di rumah duka. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu berupaya hadir, tidak hanya dalam suka, tetapi juga dalam duka yang dirasakan masyarakat. Kehadiran Wagub Salim S Mengga di rumah duka mendapat apresiasi dari keluarga almarhum. Mereka merasa terhormat sekaligus terhibur karena perhatian yang diberikan. "Kami sekeluarga sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur. Ini menjadi penghiburan bagi kami di tengah kesedihan," ujar salah seorang keluarga almarhum dengan mata berkaca-kaca. Masyarakat sekitar juga menyambut positif langkah Wakil gubernur yang selalu hadir, tidak hanya dalam kegiatan pembangunan maupun acara resmi, tetapi juga dalam duka masyarakat. Kehadiran itu menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan bukan sekadar tentang program dan kebijakan, melainkan juga tentang rasa empati dan kebersamaan. Dengan melayat langsung ke rumah warga, Wakil Gubernur ingin menegaskan bahwa pemerintah daerah senantiasa berupaya hadir di tengah-tengah masyarakat, baik dalam suka maupun duka. (rls)

JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melanjutkan agenda hari kedua kunjungan kerjanya dengan menghadiri pertemuan bersama Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, serta Kabiro Umum Kemensos, Jumat (26/9/2025). Pertemuan ini membahas sinkronisasi program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial di Sulbar. Dalam paparannya, Gus Ipul menyampaikan tiga program unggulan Presiden Prabowo yang menjadi mandat Kementerian Sosial. Pertama, DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) sebagai basis sasaran program bansos berbasis payment ID. Kedua, Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan melalui makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pembangunan 3 juta rumah, serta program Kopdes Merah Putih. Ketiga, Bansos Tepat Sasaran yang memastikan PKH, sembako, dan PBI-JK diterima kelompok paling membutuhkan, dilengkapi pemberdayaan ekonomi serta program graduasi. Menanggapi hal itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen untuk mendukung penuh program pemerintah pusat. “Kami sudah siapkan lahan untuk Sekolah Rakyat. Saat ini sekitar 100 orang berada di desil 1 atau kategori miskin ekstrem. Jumlah keluarga miskin ekstrem di Sulbar sekitar 10.000 KK atau 1% dari penduduk. Tahun ini kami sudah mengintervensi 5.000 KK.” kata Suhardi Duka. SDK menyampaikan, pihaknya telah meminta tambahan PBI masing-masing 10 ribu per kabupaten, dengan total 60 ribu jiwa bantuan PBI dari Kementrian Sosial untuk menutupi sebagian beban Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi UHC BPJS Kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya bansos tepat sasaran, seraya mengingatkan masih ada kelompok miskin yang belum masuk daftar penerima akibat keterbatasan kuota. “PR kita adalah mereka yang belum masuk sasaran bantuan padahal miskin. Kami berharap Kemensos dapat membantu menutup gap ini,” tambahnya. Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperinda Junda Maulana, Kepala Dinas Perkim Maddarezki, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Antar Lembaga Hajrul Malik. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sulbar, SUhardi Duka untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem,…

Majene – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendampingan, Pembinaan untuk Lembaga Kemasyarakatan dan Pemantauan Adipura, yang berlangsung di Wisma Yumari Madia, Kabupaten Majene pada Kamis, 25 September 2025. Sosialisasi secara resmi dibuka oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Afdal Mahyuddin. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, DLH menghadirkan narasumber utama Ichsan Muliawan, selaku Koordinator Pokja Data, Pusat Data dan Informasi KLH/BPLH RI. Ia memaparkan materi terkait strategi penguatan pendampingan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program Adipura di daerah. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulbar untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah kabupaten dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. “Program Adipura tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya. Zulkifli menegaskan, langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, untuk terus menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, serta unsur terkait lainnya. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi nyata dalam memperkuat komitmen bersama menuju lingkungan yang berkelanjutan di Sulbar. Naskah : DLH Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan training (pelatihan) penggunaan kendaraan water treatment, Jumat 26 September 2025. Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam mendukung penanganan darurat bencana. Pelatihan disaksikan langsung oleh Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, bersama jajaran bidang teknis. Kegiatan ini juga sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas personel serta optimalisasi sarana prasarana penanggulangan bencana. Gubernur menegaskan bahwa BPBD harus selalu siap siaga dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya saat menghadapi situasi darurat. Dalam pelatihan, peserta diperkenalkan pada tata cara pengoperasian kendaraan water treatment, mulai dari proses penyaringan, pengolahan, hingga distribusi air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan personel BPBD Sulbar agar mampu bergerak cepat dan tepat saat terjadi bencana, khususnya ketika akses air bersih menjadi kendala utama. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat BPBD di lapangan. “Kendaraan water treatment adalah salah satu fasilitas vital dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya training ini, personel kita semakin siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam menjamin ketersediaan air bersih di lokasi terdampak. Ini adalah bagian dari upaya kita membangun BPBD yang semakin tangguh dan profesional,” ungkapnya. Melalui training ini, BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan teknis dan memastikan peralatan yang dimiliki dapat digunakan secara maksimal dalam mendukung misi kemanusiaan di Sulbar. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Pemprov Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mendorong pengembangan ekonomi biru sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditegaskan oleh Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Bapperida Sulbar, Muh. Saleh, saat mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menjadi narasumber dalam Sandeq Business, Investment, and Economic (SAQBE) Forum 2025 yang digelar oleh Bank Indonesia Sulawesi Barat, di Ballroom Grand Maleo Hotel, Kamis, 25 September 2025. Forum yang mengangkat tema “Optimalisasi Sektor Perikanan untuk Akselerasi Ekonomi Sulawesi Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini sejalan dengan misi pertama Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Muh. Saleh menyoroti daya saing Sulbar yang masih tertinggal dari rata-rata nasional. Tahun 2024, indeks daya saing Sulbar tercatat 3,24, lebih rendah dari nasional sebesar 3,43. Pilar stabilitas ekonomi makro menjadi perhatian khusus dengan skor 3,99 dan peringkat ke-25 nasional. “Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulbar masih fluktuatif. Pada Triwulan II 2025, misalnya, ekonomi kita tumbuh 4,29 persen, masih di bawah rata-rata nasional,” ungkapnya. Meski demikian, sektor unggulan yang menopang ekonomi Sulbar cukup kuat. Pertanian mendominasi dengan kontribusi 46,11 persen terhadap PDRB, terutama dari subsektor perkebunan sawit (22,90 persen). Sementara itu, subsektor perikanan dengan kontribusi 11,06 persen dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Sulbar memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi biru. Dengan luas laut mencapai 19.848,56 Km², garis pantai 663,02 Km, serta 41 pulau termasuk 17 kawasan konservasi, Sulbar juga didukung sarana prasarana seperti PPI, pabrik es, dan cold storage. Komoditas unggulannya meliputi tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, layang, hingga udang vaname. Dalam dokumen RPJPD dan RPJMD, konsep ekonomi biru telah ditempatkan sebagai strategi utama pembangunan Sulbar. Roadmap pengembangan ekonomi biru daerah akan mengacu pada roadmap nasional dan dibagi dalam empat tahap…

Mamuju – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Program Mutu Layanan Rujukan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit (RS), salah satunya di RS Khusus Mutiara Ibu Mamuju, Jumat 26 September 2025. Monev ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan layanan rumah sakit telah sesuai standar mutu, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulbar. Kegiatan ini sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, yaitu “Mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, dengan Misi "Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel, serta Mewujudkan Pelayanan Dasar dan Berkualitas". Direktur RS Khusus Mutiara Ibu Mamuju, dr. Faisal Lukman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim Dinas Kesehatan Sulbar. “Kami sangat mengapresiasi kunjungan dan pendampingan yang dilakukan oleh Tim Dinas Kesehatan Sulbar. Hal ini menjadi wujud nyata dalam implementasi sekaligus evaluasi penyelenggaraan pelayanan di RS Mutiara Ibu, agar senantiasa sesuai standar yang berlaku,” ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Tim Dinas Kesehatan Sulbar juga melakukan visitasi kesesuaian standar yang mencakup penerapan Layanan PONEK, KRIS JKN, serta penguatan sistem TELEMEDICINE. Selain itu, juga menyampaikan pemutakhiran terkait standar sarana prasarana, alat kesehatan, peningkatan kompetensi pelayanan, serta penguatan mutu layanan rumah sakit di setiap jenis pelayanan. Di tempat terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan mutu layanan kesehatan di Sulbar semakin baik. “Monev ini merupakan upaya strategis untuk mendorong rumah sakit di Sulbar meningkatkan kualitas layanan yang sesuai standar. Kami berharap RS Mutiara Ibu dapat menjadi role model dalam penerapan mutu layanan rujukan khususnya sebagai RS Khusus yang concern pada layanan ibu dan anak," ujarnya. Dengan adanya monev ini, diharapkan kualitas layanan rujukan di rumah sakit terus meningkat, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sulbar, khususnya dalam hal akses dan mutu pelayanan kesehatan. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim…