MAMUJU, -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfo SP) Sulbar kembali mengingatkan kepada OPD dalam mempersiapkan personel mengikuti pengukuran kompetensi digital. Pelaksanaan Pemetaan kompetensi digital ini rencananya akan dilaksanakan 14 Agustus mendatang. Plt.Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menuturkan, kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemprov dengan BPSDM Komdigi Makassar dalam mewujudkan visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Kuncinya adalah kompetensi SDM. Sosialisasi ke semua OPD akan dilaksanakan Senin, 11 Agustus 2025 "Untuk itu kami harap dukungan OPD mempersiapkan personel mengikuti kegiatan ini," ungkapnya. Ridwan menyampaikan, terkait persiapan pelaksanaan penilaian digital itu bakal menyasar seluruh pegawai di lingkup Pemprov Sulbar. Dilaksanakan secara daring dan realtime, melibatkan 12.821 pegawai Pemprov Sulbar, terdiri atas PNS (5.263 orang), PPPK (1.728 orang), dan TATT (5.830 orang). "Kami sudah koordinasi dengan BPSDM Komdigi Makassar, persiapannya sudah rampung dan kita laksanakan 14 Agustus "kata Ridwan. Hal lain disampaikan Ridwan, saat pelaksanaan assesment, peserta yang ikut akan terpantau rieltime mulai mengerjakan hingga selesai. Selain itu asesmen dilakukan secara mandiri menggunakan perangkat masing-masing, sehingga proses pengukuran menjadi lebih praktis dan efisien. "Jika seorang personil atau pegawai bersangkutan benar-benar memiliki keterampilan digital, maka sistem asesmen akan mendeteksi kejanggalan..Kalau ternyata itu dikerjakan orang lain atau nyontek, akan terlihat sebagai anomali, dan itu juga bisa dilihat dari background pendidikan yang bersangkutan," pungkasnya Ridwan mengemukakan, pengukuran ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kemampuan digital aparatur secara menyeluruh guna memastikan seluruh personil memiliki kesiapan yang merata dalam menghadapi era transformasi digital. (Rls)

Polman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), bersama Bidang Pengelolaan Sampah, LB3, dan Peningkatan Kapasitas LH, serta Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Muhammad Faesal telah menuntaskan verifikasi lapangan (verlap) untuk Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP) Tahun 2025 di Kabupaten Polewali Mandar. Tim penilai, yang didampingi oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (P2KLH) DLH Kabupaten Polman, Muh. Ilyas Gani, selaku ketua Tim Adiwiyata Kabupaten, melaksanakan kegiatan ini pada Jumat dan Sabtu, 25-26 Juli 2025 kemarin. SMA Negeri 1 Wonomulyo menjadi satu-satunya sekolah yang diusulkan sebagai CSAP setelah melewati tahap verifikasi dokumen. Selain itu, tim juga meninjau langsung kesiapan SMP Negeri 5 Polewali sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Nasional (CSAN) dan SD Negeri 28 Pekkabata sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri (CSAM). Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan, SMA Negeri 1 Wonomulyo masih memiliki beberapa kekurangan yang harus dilengkapi. Kepala DLH Sulbar, H. Zulkifli Manggazali, menegaskan bahwa kelengkapan data dan temuan di lapangan akan menjadi pertimbangan utama bagi tim penilai Adiwiyata untuk memutuskan kelayakan sekolah tersebut menerima penghargaan Adiwiyata Provinsi Tahun 2025. "Sampai di titik verifikasi lapangan ini merupakan awal perjuangan dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata," ujar Zulkifli. Selasa (29/07/2025). Ia berharap kegiatan Adiwiyata dapat mendorong sekolah-sekolah untuk melestarikan lingkungan demi menciptakan lingkungan yang sehat dan menghindarkan dampak negatif. Hal ini juga diharapkan dapat mendukung visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) untuk membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Ia menambahkan, program Adiwiyata sendiri bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif di sekolah sebagai pusat pembelajaran dan penyadaran bagi seluruh warga sekolah, termasuk guru, murid, dan staf lainnya. "Dengan demikian, warga sekolah diharapkan dapat bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, selaras dengan cita-cita Kementerian Lingkungan Hidup. Program ini mendorong keterlibatan aktif pelajar dalam setiap kegiatan sekolah demi terwujudnya lingkungan…

MAMUJU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara proaktif memfasilitasi pertemuan daring strategis antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sulbar dengan pihak Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dalam hal ini Astra Motor. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama konkret dalam rangka pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Kegiatan ini dilaksanakan kerja sama dengan Keluarga Alumni UGM (Kagama) Sulbar. Hal ini menunjukkan peran aktif alumni UGM Sulbar dalam mendukung kemajuan pendidikan di daerah. Pertemuan daring yang diselenggarakan baru-baru ini juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan penting. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mohammad Ali Chandra yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang SMK, Irham Yakub, dan Kepala BPTIK, Ikhwan, turut memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif kerja sama antara SMK di Sulbar dengan Astra Motor. Dari pihak Astra Motor, hadir langsung Service Region Head Wilayah Sulsel-Sulbar-Sultra-Maluku, Anton Prihatno, yang menandakan keseriusan pihak industri dalam menjalin kemitraan ini. Selain itu, Pengawas SMK, serta seluruh Kepala SMK se-Sulbar turut menjadi peserta aktif dalam pertemuan ini. Melalui Kabid SMK, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri untuk mencetak lulusan yang kompeten dan siap kerja. Fokus utama pembahasan dalam pertemuan ini adalah implementasi program link and match antara Astra Motor Sulselbartrabon dengan SMK di seluruh Sulawesi Barat. Diskusi mendalam juga dilakukan mengenai mekanisme kerja sama yang akan dijalankan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat mutualisme bagi kedua belah pihak. Orientasi kerja sama ini akan difokuskan pada beberapa konsentrasi keahlian yang relevan dengan bisnis dan operasional Astra Motor, meliputi Teknik Sepeda Motor (TSM), Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Administrasi, serta Desain. Keterlibatan Astra Motor diharapkan dapat memberikan pengalaman praktik langsung, pembaruan kurikulum sesuai standar industri, hingga potensi penyerapan lulusan. Kolaborasi strategis ini tidak hanya sekadar…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan bahwa pembangkit listrik menjadi prioritas utama dalam strategi mitigasi bencana gempa bumi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sulbar Surya Yuliawan Syarifuddin, di sela-sela kegiatan kerja sama proyek pemasangan seismometer oleh IMV Corporation dan JICA Project Jepang, Senin 28 Juli 2025. “Gedung Pemerintahan adalah fasilitas vital yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Jika terjadi bencana, fasilitas ini harus jadi yang pertama diselamatkan,” ujar Surya Yuliawan, Kadis PUPR Sulbar, usai mengikuti acara bersama di rujab Wakil Gubernur Sulbar. Selain itu, untuk mendukung ketahanan infrastruktur, pembangunan gedung dan jembatan menjadi fokus utama, terutama dalam konteks kesiapsiagaan bencana. "Kedua fasilitas ini akan dilengkapi dengan teknologi yang dapat mendeteksi goncangan gempa dan memberi peringatan dini, sehingga langkah-langkah penyelamatan bisa segera dilakukan," ungkapnya. Sebagai langkah nyata, pemerintah daerah menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam proyek pemasangan seismometer di beberapa infrastruktur vital di Mamuju. Proyek ini dibahas secara teknis pada Senin, 28 Juli 2025, dan akan berlangsung selama 2,5 tahun kedepannya, hingga Maret 2028. Teknologi ini dirancang untuk mendeteksi gempa secara real-time dan mengukur kerusakan struktur bangunan, guna mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi bencana. Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulbar. Hadir Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, kepala PLN dan Tim JICA. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga menegaskan pentingnya langkah ini mengingat sejarah gempa dan tsunami di daerah tersebut. “Tsunami besar pernah melanda Majene (1967) dan gempa Mamuju (2021). Teknologi deteksi dini ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian,” ujar pasangan Gubernur Suhardi Duka ini. Tim JICA yang dipimpin oleh Yosuhiro Okuda menyampaikan bahwa Mamuju dipilih karena dinilai paling mendesak. Studi kelayakan sejak 2023 menemukan minimnya alat deteksi gempa, khususnya di sektor…

Mamuju — Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal bersama jajaran Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), Selasa (29/7/2025). Rapat ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi program-program strategis yang menyasar pendidikan inklusif dan kebutuhan khusus di wilayah Sulbar. Plt Kadis Disdikbud Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antarbidang di lingkungan dinas, khususnya dalam penguatan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. "Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan bahwa program-program PKLK berjalan secara optimal dan tepat sasaran, mengingat pentingnya pendidikan inklusif sebagai bagian dari hak dasar setiap anak," pangkasnya Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif maupun dengan lembaga terkait lainnya, agar pelayanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus bisa semakin maksimal di Sulbar. Ali Chandra juga menyampaikan upaya yang dilakukan dapat mendukung visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) untuk membangun SDM yang unggul dan berkarakter. (Rls)

Mamuju - Hari kedua pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau Pasar Murah dilaksanakan di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Selasa 29 Juli 2025. Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan pasar murah dilaksanakan kerjasama dengan bulog dan bank Indonesia. Ini juga menjadi atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam pengendalian inflasi. "Tentunya harapan pemerintah kita yaitu pak Gubernur SDK dan JSM itu bagaimana pasar murah ini kita dekatkan dengan mayarakat," kata Waris. Ia menambahkan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan badan pangan nasional yaitu bagaimana harga-harga pangan ini bisa terkendali. "Sekarang ini kita bersyukur bahwa pemerintah provinsi memberikan kami anggaran untuk melakukan stabilisasi harga komoditas pangan khususnya beras ini itu ada perbedaan harga dengan di pasar 10 sampai 30 persen," ungkapnya. Ia berharap kedepan ketika harga beras ini sudah stabil, tidak bisa lagi diskon 10 sampai 30 persen karena itu akan merusak harga beras yang ada di pasar. "Alhamdulillah berdasarkan arahan pak gubernur kita masifkan saat ini pasar murah yakni 4 kali dalam semnggu, senin selasa dan kamis jumat. Dan apabila nanti harga komoditas khusunya beras ini sudah stabil kita akan kurangi bisa saja 2 kali dalam satu minggu," ujarnya. Selain itu untuk memasifkan gerakan pangan murah ini Distapang Sulbar juga akan menyasar desa-desa pinggir kota Mamuju karena mereka juga masyarakat desa ini tidak terjangkau oleh pasar. Kemarin kita siapkan beras sinar madina 2 ton sekarang juga 2 ton. Kemudian, ada juga penyaluran beras SPHp dari bulog yaitu bagaimana menstabilisasi harga beras di pasar ini. "Khususnya untuk beras medium ternyata sudah terjadi penurunan harga yang tadinya seperti sinar madina itu Rp165 ribu, sekarang sudah Rp 128 ribu. Nah kalau lakukan lagi intervensi kita diskon lagi kan lebih turun lagi. Olehnya itu kita harapkan kepada masyarakat bahwa beras SPHP yang dikeluarkan oleh Bulog jangan ditampung…

MAMUJU - Panitia penjaringan bakal calon ketua KONI Sulawesi Barat 2025-2029, Syamsul Samad jadi satu-satunya kandidat calon ketua yang secara resmi terdaftar. Selasa (29/07) siang, Syamsul yang juga Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat itu menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai syarat pencalonannya. Ditemui usai proses penyerahan dokumen, Syamsul Samad mengaku bersyukur telah mengikuti serangkaian proses penjaringan secara tertib dan sesuai dengan petunjuk organisasi. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa olahraga Sulawesi Barat ke arah yang lebih baik lagi. “Kita ingin olahraga di Sulbar bisa berkembang, setara atau bahkan melampaui daerah lain. Pembinaan atlet akan menjadi perhatian serius kami ke depan,” ujar Syamsul Samad di hadapan sejumlah wartawan. Jika diamanahkan memimpin KONI Sulawesi Barat, Syamsul bakal menjadikan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga sebagai fokus utama. "Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan teman-teman cabang olahraga terkait rekomendasi. Termasuk dengan enam KONI kabupaten yang menjadi salah satu syarat pencalonan," demikian Syamsul Samad. Hingga ditutupnya masa pendaftaran, Tim penjaringan bakal calon ketua KONI Sulawesi Barat periode 2025-2029 hanya menerima satu nama. Di meja sekretariat tim penjaringan, hanya ada Syamsul Samad yang secara resmi mendaftar serta mengembalikan formulir pendaftaran. "Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan verifikasi administrasi dokumen pendaftaran yang dimasukkan bakal calon. Kiya berharap, tidak perlu ada perbaikan dalam dokumen pendaftaran ini," tutur Samiran, ketua Tim penjaringan bakal calon ketua KONI Sulawesi Barat periode 2025-2029 itu. Untuk informasi, KONI Sulawesi Barat bakal menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) dalam waktu dekat ini. Jika tak ada aral melintang, Musprov KONI Sulawesi Barat akan dilaksanakan pada 28 Agustus 2025.

Mamasa – Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Surya Yuliawan Syarifuddin, menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke‑32 yang digelar di Kabupaten Mamasa, Selasa (29/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Jambore IPeKB Sulbar yang berlangsung selama empat hari, dan mengusung tema “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju.” Dalam kegiatan yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan tersebut, Kadis PUPR Sulbar Surya Yuliawan Syarifuddin menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang ramah keluarga dan tangguh terhadap bencana. “Kami mendukung penuh arah pembangunan yang berbasis keluarga. Infrastruktur harus memberi rasa aman, nyaman, dan adaptif terhadap risiko bencana, termasuk gempa bumi yang sering terjadi di Sulbar,” ujar Surya Yuliawan. Pernyataan ini sejalan dengan agenda strategis Pemprov Sulbar, termasuk kolaborasi dengan JICA dan IMV Corporation Jepang dalam proyek pemasangan seismometer di gedung vital, salah satunya Kantor Gubernur Sulbar. Proyek ini bertujuan mendukung deteksi dini gempa bumi dan memperkuat kesiapsiagaan infrastruktur. Selain menghadiri acara puncak HARGANAS ke‑32, Kadis PUPR Sulbar juga meninjau kesiapan kawasan dan memperkuat koordinasi lintas sektor terkait penataan ruang di wilayah rawan gempa dan longsor. Acara HARGANAS ke-32 di Mamasa berlangsung meriah dengan rangkaian karnaval budaya, pertunjukan seni lokal, dan penyerahan bantuan untuk keluarga risiko stunting. Kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi antara program ketahanan keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan wilayah. Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) terus berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, suasana lingkungan hidup yang layak huni dan tangguh bencana, guna mendukung kualitas hidup keluarga yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Naskah : Dinas PUPR Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Munandar Wijaya, Abdul Halim, dan Anggota DPRD Sulbar Fadhiliy, menerima kunjungan kerja dari perwakilan perusahaan asal Jepang, IMV Corporation, yang dipimpin langsung oleh Yasuhiro Okuda, bersama perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA), serta salah satu ahli yang mengembangkan penelitian terhadap bencana gempa bumi, yakni Ibrahim Djamaluddin dari Kyusu University. Kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti proyek kerja sama terkait mitigasi bencana gempa bumi. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sulbar, Senin, 28 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, pihak IMV Corporation dan JICA menyampaikan rencana pelaksanaan uji coba teknologi Jepang yang dirancang khusus untuk memitigasi dampak gempa bumi, dengan fokus utama pada wilayah Sulawesi Barat sebagai daerah rawan gempa. "Jadi kami akan melakukan uji coba teknologi Jepang terkait mitigasi bencana gempa khususnya di Sulawesi Barat. Insyaallah proyek ini akan berjalan 2, 5 tahun yang dimulai sejak hari ini, kita sudah berjalan untuk melihat potensi-potensi yang rencana akan dipasangi sistem tersebut dan akan dimonitoring bersama pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk bagaimana memikirkan pembangunan teknologi dan regulasi kedepan terkait manajemen bencana di Sulawesi Barat,' ucap Ibrahim Djamaluddin. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya mengatakan pihaknya menyambut baik kedatangan delegasi Jepang tersebut dan menyampaikan apresiasi atas perhatian serta komitmen yang diberikan oleh JICA dan mitra teknologinya terhadap peningkatan ketahanan bencana di Sulawesi Barat. "Atas nama pimpinan DPRD Sulbar sangat merespon, Insyaallah kerja sama ini bisa kita tindaklanjuti dengan lebih serius terutama dalam regulasi penanganan gempa di Sulawesi Barat," ucap Munandar. Diharapkan, kerja sama yang terjalin ini dapat menjadi titik awal penguatan sistem mitigasi bencana di Sulawesi Barat berbasis teknologi modern dan terukur, serta menjadi model percontohan bagi daerah-daerah rawan gempa lainnya di Indonesia. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Untuk mengefektifkan pengajuan usulan pembentukan dan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen, Senin 28 Juli 2025. Langkah ini sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), untuk Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas. Sebagai narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah (FKKPD) Dirjen Otda Muhammad Yuliarto. Dalam paparanya, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan kriteria dan indikator pembentukan UPTD. ‘’Pembentukan UPTD didasarkan pada kriteria dan indikator tertentu yang memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,’’ ujar Yuliarto. Ia kemudian menyebutkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, seperti melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan penyediaan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat atau perangkat daerah. ‘’Kriteria lainnya yang sangat penting adalah ketersediaan sumber daya, meliputi pegawai, pembiayaan, serta sarana dan prasarana,’’ jelasnya. Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi mengatakan, Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada paragraf 1 pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) dijelaskan bahwa pada Dinas atau Badan Provinsi dapat dibentuk UPTD Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. ‘’Kita melaksanakna kegiatan verifikasi pembentukan UPTD ini untuk memastikan bahwa pembentukan UPTD tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kita juga harus konsultasikan pembentukan ini secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri,’’ terang Rahmah. Berikut usulan pembentukan dan perubahan nomenklatur UPTD: 1. Pembentukan UPTD penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. 2. Pembentukan UPTD Pengelola Darah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Daerah. 3. Pembentukan UPTD Kawasan Konservasi…