Mamuju — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2025 pada Senin, 17 November 2025, di Ruang RPJMD. Rapat dipimpin Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, dan dihadiri oleh pejabat struktural, kelompok fungsional, serta seluruh staf pelaksana. Dalam pemaparannya, Darwis menekankan pentingnya menjaga konsistensi capaian program dengan target yang telah ditetapkan. Hingga akhir Oktober 2025, rata-rata realisasi kinerja Bapperida mencapai 82,99 persen, sementara realisasi anggaran per 10 November tercatat 82,94 persen. Prognosis hingga pertengahan Desember diproyeksikan naik menjadi 84 persen. “Capaian ini menunjukkan tren positif, namun tetap menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga ritme kerja dan memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Darwis. Pada kesempatan tersebut, Darwis juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan capaian serta arah kebijakan pimpinan sebelumnya. Ia memperkenalkan empat agenda prioritas dalam konsep “Agenda S14P Plt. Kaban” atau “Agenda 1+4”. Konsep ini juga sejalan dengan misi Pancadaya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. “Agenda S14P Plt. Kaban” atau “Agenda 1+4” itu antara lain; memperkuat tata kelola kelembagaan dan memperluas kolaborasi lintas sektor, menyiapkan proses penjaringan RKPD 2027 serta memperkuat fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, mendorong pengembangan program inovatif yang berdampak langsung pada masyarakat dan melaksanakan agenda strategis pimpinan secara konsisten dan terukur. “Kinerja yang baik harus diiringi dengan tanggung jawab yang lebih besar,” tutup Darwis dalam arahannya. (Rls)

Mamuju — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merespons pemberitaan mengenai menumpuknya sampah di Pasar Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), yang dikabarkan tidak terangkut selama sepekan terakhir. Kondisi tersebut menimbulkan keluhan masyarakat serta mengganggu aktivitas pasar. Menindaklanjuti hal ini, DLH Sulbar menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya percepatan penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman. DLH Sulbar menyatakan siap mengkoordinasikan bantuan armada. Untuk mendukung penanganan sampah di Polman, termasuk untuk mempercepat pengangkutan sampah di lokasi pasar, Pemprov Sulbar melalui DLH Sulbar telah memberi bantuan armada Amrol truk sebanyak 3 unit beberapa waktu lalu. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka kepada Pemkab Polman. Dalam pelaksanaan koordinasi terkait bantuan ini tetap melekat pada DLH Sulbar. Selain itu, DLH Sulbar juga menawarkan dukungan untuk membantu Pemkab Polman dalam membuka Tempat Penampungan Sementara (TPS) darurat yang lebih mudah dijangkau, terutama selama kondisi cuaca ekstrem yang disebutkan menjadi hambatan operasional di lapangan. TPS darurat dinilai penting agar sampah tidak kembali menumpuk di area pasar dan dapat dikelola sementara sebelum masuk ke TPA. Tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, DLH Sulbar turut mendorong penguatan pengelolaan sampah organik di tingkat sumber. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyediaan alat komposter komunal untuk pengelolaan sampah organik penghasil pupuk sebagai bagian dari program pengurangan sampah. Fasilitas tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah pasar serta mendukung perilaku pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Dalam keterangannya, Selasa 18 November 2025, Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan masyarakat untuk memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan optimal. "Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan kondisi pasar yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga," tegas Zulkifli. Dengan berbagai bentuk dukungan tersebut, DLH Sulbar berharap permasalahan sampah di Pasar Wonomulyo dapat segera teratasi, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah di Polman ke depan. Naskah…

Mamuju — Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Inaldy L.S Si'lang, mengikuti pelatihan Kapasitas Jaring Kerja Kemanusiaan dengan Standar SPHERE yang diselenggarakan oleh Yayasan Amil Zakat Hadji Kalla. Kegiatan di mulai tanggal 18 hingga 21 November 2025, di Hotel Lestari, Mamuju. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua Yayasan Amil Zakat Hadji Kalla yang diwakili oleh Muhammad Jumadi. Pelaksanaan pelatihan ini juga merupakan kolaborasi strategis bersama Disaster Management Center (DMC) UNHAS dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) sebagai upaya memperkuat kapasitas kolaboratif dalam penanggulangan bencana berbasis standar internasional. Inaldy L.S Si'lang menyampaikan, penerapan standar SPHERE merupakan langkah penting untuk memastikan layanan kemanusiaan di Sulbar berjalan sesuai prinsip-prinsip global dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat terdampak bencana. “Standar SPHERE menjadi panduan universal dalam respons kemanusiaan. Melalui kegiatan ini, jejaring kita semakin kuat dan sinergi antar lembaga dapat berjalan lebih efektif. Ini sangat penting bagi peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang terus berkembang,” ujarnya. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan kehadiran BPBD Sulbar di dalamnya. “Kolaborasi multisektor sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana. Kehadiran BPBD dalam pelatihan ini menjadi wujud komitmen kami untuk terus mendorong peningkatan pelayanan kemanusiaan yang terstandar, profesional, dan responsif,” ungkapnya. Kegiatan ini juga sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah melalui kemitraan dengan berbagai lembaga kemanusiaan dan akademisi. Instruksi tersebut mendorong seluruh perangkat daerah untuk aktif dalam pelatihan peningkatan kompetensi, utamanya yang mendukung pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui zoom meeting, Senin, 17 November 2025. Rakor tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang memimpin jajaran Pemprov Sulbar dalam agenda evaluasi kinerja keuangan daerah. Hadir pula dari jajaran BPKPD Sulbar, Kepala BPKPD Mohammad Ali Chandra, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad, serta tim teknis terkait. Dalam rapat tersebut, Kemendagri memaparkan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah di seluruh Indonesia hingga pertengahan November 2025. Berdasarkan data nasional, Sulbar berada pada kategori sedang untuk realisasi pendapatan, namun berhasil menempati posisi delapan tertinggi nasional untuk realisasi belanja. Hingga pertengahan November, realisasi pendapatan Sulbar tercatat 56 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai 69 persen. Kondisi ini dinilai masih dalam batas standar dengan keseimbangan antara arus pemasukan dan pengeluaran. Meski demikian, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra menegaskan perlunya kewaspadaan dan pengendalian belanja mengingat tren pendapatan yang berpotensi tidak mencapai target 100 persen. “Untuk pendapatan, kemungkinan realisasinya tidak sampai 100 persen. Maka perlu antisipasi terhadap belanja. Jangan sampai belanja kebablasan sementara pendapatan tidak tercapai,” tegasnya. Ia menambahkan, percepatan tetap harus dilakukan secara terukur dan akuntabel, agar seluruh program prioritas dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko defisit. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulbar Suhardi Duka memperkirakan bahwa realisasi APBD 2025 akan berada pada kisaran 92–93 persen. Proyeksi tersebut mempertimbangkan potensi pendapatan yang tidak sepenuhnya mencapai target serta perlunya penyelarasan belanja untuk menjaga keseimbangan anggaran. “Prediksi ini realistis. Kita harus memastikan belanja tepat sasaran dan tidak melampaui kemampuan pendapatan daerah,” ujar Suhardi Duka. Melalui rakor ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus menjaga akuntabilitas, mempercepat penyelesaian program, dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar. Naskah : BPKPD Sulbar Editor :…

Mamuju - Untuk mengevaluasi, meningkatkan efisiensi dan menyempurnakan proses kerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Reviu SOP di Sekretariat DPRD (Setwan) Sulbar, Selasa, 18 November 2025. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya mendukung Misi Kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Penelaah Teknis Kebijakan, Ade Astria menjelaskan Biro Organisasi Setda Sulbar melalui Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik melakukan reviu dan pendampingan penyusunan dokumen SOP untuk tahun 2025, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan konsistensi dalam operasional kinerja. ‘’Setelah mendengar beberapa masukan dari perangkat daerah, kami selaku tim penyusun dan Reviu SOP dari Biro organisasi melakukan reviu dan mendampingi dalam penyusunan dokumen SOP untuk tahun 2025, diharapkan perangkat daerah dapat menciptakan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan kinerja,’’ jelas Ade Astria. Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD Sulbar, Suriani mengatakan bahwa Setwan telah memiliki dokumen SOP, kendati demikian, dokumen tersebut belum direviu dan direvisi. ‘’Kami di Setwan sudah memiliki dokumen SOP, namun belum pernah di reviu dan direvisi. Kami ucapkan apresiasi kepada Tim dari Biro Organisasi Setda Sulbar yang hadir untuk mereviu dokumen SOP kami,’’ kata Suriani. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi, Subuki mengharapkan perangkat daerah untuk senantiasa melakukan reviu dokumen SOP dengan memperhatikan dan memastikan semua unsur penting dalam SOP, seperti satuan kerja, nomor SOP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, tujuan, pihak yang terlibat, dan alur kerja, sudah tercantum dengan benar. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Suhartini dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) dan Rio Agung Ribowo dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setda Sulbar, Selasa, 18 November 2025. Kunjungan perwakilan dua perangkat daerah tersebut dalam rangka melakukan Reviu Peta Jabatan. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan. Upaya ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berkarakter, sebagai bagian dari program Panca Daya yang berfokus pada peningkatan kualitas Aparatur Sipili Negara. Analis Kebijakan Biro Organisasi, Karmila menjelaskan kegiatan reviu peta jabatan yang akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan merupakan proses mengevaluasi dan memperbarui peta jabatan yang sudah ada, dikarenakan adanya perubahan kebutuhan organisasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. ‘’Tujuan reviu peta jabatan, selain dari pemutakhiran data agar tetap akurat sesuai dengan regulasi yang ada, juga dapat menjadi dasar perencanaan kebutuhan kepegawaian,’’ kata Karmila. Ia menambahkan, reviu peta jabatan akan menghitung dan memverifikasi ulang beban kerja setiap jabatan agar usulan kebutuhan pegawai tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan riil unit kerja. Sementara, Suhartini dari Biro Ekbang menyebutkan bahwa di unit kerjanya ada perubahan komposisi dengan bertambahnya seorang pejabat fungsional sehingga perlu melakukan reviu peta jabatan. ‘’Kami hadir di Biro Organisasi untuk melakukan singkronisasi dengan adanya penambahan seorang pejabat fungsional di unit kerja kami,’’ kata Suhartini. Suhartini menambahkan, dengan melakukan reviu peta jabatan akan memperbarui sistem data dan peta jabatan yang telah diperbarui ke dalam sistem informasi yang relevan, seperti aplikasi SIASN BKN. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mematangkan modernisasi pengelolaan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pembahasan penggunaan Aplikasi Perhitungan Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) ASN Tahun 2026. Rapat teknis ini digelar di Kantor Dinas Kominfo SP Sulbar, Selasa, 18 November 2025. Rapat ini menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan TTP merupakan kebutuhan mendesak dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas tunjangan ASN. Dari BPKPD Sulbar, hadir Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Murdanil, bersama Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, serta Staf Teknis Ahmad Samah. Rapat ini turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Muhammad Ridwan Djafar bersama tim, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Nur Rahmah Parampasi, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar. Dalam kesempatan tersebut, Murdanil menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah agar aplikasi ini dapat berjalan optimal dan didukung dengan data yang akurat. “Aplikasi ini hanya bisa bekerja dengan baik jika semua data ASN benar-benar valid dan terintegrasi. Kami mendorong seluruh OPD untuk disiplin dalam pemenuhan data kinerja, presensi, dan beban kerja. Tujuannya jelas yaitu memastikan TTP yang diterima ASN lebih adil, transparan, dan sesuai kinerja nyata,” ungkapnya. Ia menambahkan, penguatan sistem TTP menjadi bagian dari perbaikan tata kelola yang harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra menegaskan pengelolaan TTP harus makin modern dan berbasis data yang valid. "Aplikasi ini kami desain agar perhitungan lebih objektif dan meminimalkan kesalahan. Dengan sistem yang terintegrasi, hak ASN bisa terjamin dan evaluasi kinerja menjadi lebih jelas,” tegas Ali Chandra. Pengembangan aplikasi TTP 2026 ini menjadi bagian dari langkah besar Pemprov Sulbar dalam memperkuat manajemen ASN yang lebih terukur dan akuntabel. Aplikasi tersebut akan mengintegrasikan data presensi, beban kerja, capaian kinerja, hingga komponen pendukung lainnya untuk menghasilkan perhitungan…

Mamuju — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat akan memulai kajian strategis peluang investasi pembangunan pelabuhan peti kemas di wilayah Sulawesi Barat. Kajian ini dilakukan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat sebagai langkah awal memperkuat konektivitas logistik dan membuka ruang investasi jangka panjang di sektor maritim. Kajian tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, sebagai bentuk keseriusan pemerintah provinsi dalam menyiapkan landasan perencanaan pembangunan infrastruktur pelabuhan yang strategis dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Darwis usai menerima kunjungan Perwakilan Kanwil DJPb Sulbar, Taufik Damhuri, bersama tim di Kantor Bapperida Sulbar, Selasa, 18 November 2025. Pertemuan ini sekaligus menjadi titik awal sinergi lintas instansi dalam memastikan kesiapan fiskal dan perencanaan investasi pembangunan pelabuhan. Darwis menjelaskan bahwa kajian peluang investasi akan dilakukan secara komprehensif melalui delapan tahapan utama, meliputi identifikasi kebutuhan dan potensi kawasan, analisis pasar dan arus logistik, penyusunan alternatif skema investasi, perhitungan biaya dan manfaat (cost-benefit analysis), evaluasi kelayakan menggunakan metode analitis, identifikasi sumber pendanaan yang memungkinkan, analisis risiko dan langkah mitigasi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data “Pembangunan pelabuhan peti kemas ini akan menjadi infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan memperkuat daya saing Sulawesi Barat,” tegas Darwis. Upaya menghadirkan pelabuhan peti kemas sebagai simpul logistik baru di Sulbar sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur strategis demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Suhardi menegaskan bahwa setiap pembangunan infrastruktur besar harus didasari kajian matang, terukur, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Bapperida Sulbar, melalui kajian ini, berkomitmen menerjemahkan visi pembangunan Gubernur ke dalam langkah perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan lokal serta peluang investasi yang relevan di sektor maritim. “Kajian ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pengambilan keputusan…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda Prov. Sulbar menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Tokoh Agama Tahun 2025 yang berlangsung di Kabupaten Mamuju pada Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis Pemprov Sulbar dalam kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk memperkuat peran tokoh agama sebagai pilar harmoni sosial dan pembangunan masyarakat. Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, hadir sekaligus memberikan sambutan resmi dalam pembukaan kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Murdanil menyampaikan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas tokoh agama lintas iman agar mampu berperan aktif dalam menjaga kerukunan, stabilitas sosial, dan kemajuan daerah. Kegiatan yang didanai melalui APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 ini merupakan tahap ketiga, setelah sebelumnya terlaksana di Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Tengah. Para peserta berasal dari berbagai tokoh agama lintas iman mewakili lembaga serta organisasi keagamaan di Kabupaten Mamuju. Setelah pelaksanaan di Mamuju, agenda serupa akan ditutup di Kabupaten Mamasa. Murdanil menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran strategis sebagai pembimbing moral, penjaga kerukunan, dan penggerak nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi lintas iman sebagai modal sosial dalam menjaga keharmonisan serta solidaritas masyarakat Sulawesi Barat. Dalam kesempatan tersebut, Murdanil turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat atas dukungan mereka terhadap upaya penguatan moderasi beragama dan pembinaan keagamaan di daerah. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada para narasumber serta panitia kegiatan. Kegiatan peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan tokoh lintas iman dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang aman, damai, inklusif, dan berkeadaban. Murdanil secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa.(rls)

Mamuju - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, menegaskan urgensi penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat Darwis mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-Sulawesi Barat yang berlangsung di Maleo Town Square Hotel & Convention, Senin, 17 November 2025. Rakorda kali ini mengangkat tema “Sinergi Pemerintah Daerah dan Baznas dalam Mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Umat”, menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Baznas sebagai salah satu pilar kesejahteraan sosial berbasis keagamaan di daerah. “Baznas bukan hanya lembaga pengelola zakat, tetapi juga mitra pembangunan yang mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih dekat dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan kelembagaan, tata kelola, dan integrasi program Baznas ke dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting,” ujar Darwis. Ia menambahkan bahwa penguatan peran Baznas selaras dengan arah kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, mengatasi stunting, dan memperluas cakupan perlindungan sosial. Rakorda yang dihadiri pimpinan Baznas provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Barat tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi strategis dalam mendukung visi Sulbar Maju dan Sejahtera, serta memperkuat kontribusi zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. (Rls)