Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2025. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kesetiaan terhadap ideologi bangsa. Rabu 1 Oktober 2025. Menurut pasanan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara. “Hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momen untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan. Mari bersama-sama menjaga nilai-nilai luhur Pancasila agar tetap hidup di tengah masyarakat, menjadi landasan persatuan dan kekuatan bangsa,” ucap Salim S Mengg. Ia juga menekankan, di tengah tantangan zaman dan arus globalisasi, masyarakat harus semakin bijak dan tidak mudah terpecah belah. “Pancasila telah teruji oleh sejarah. Kesaktiannya harus kita wujudkan dengan menjaga persaudaraan, menolak segala bentuk perpecahan, serta memperkuat semangat gotong royong,” tambahnya. Wakil Gubernur pun berharap, peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini mampu mengingatkan seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk terus menanamkan nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan kebersamaan. “Selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025. Semoga Pancasila senantiasa menjadi kompas moral dan perekat persatuan Indonesia,” tutupnya. (Rls)

Mamuju - Pasca disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh DPRD Sulbar pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar, Senin, 29 September 2025 lalu, kini Tim Gerakan Sulbar Mandarras melakukan pembahasan awal Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Gerakan Pembudayaan Membaca dan Literasi, sebagai regulasi Gerakan Sulbar Mandarras (GSM). Pembahasan awal ranpergub tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, Selasa 30 September 2025, dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Syarifuddin. Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Hubungan Antar Lembaga Hajrul Malik, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Sulbar Mustari Mula, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Sjaifuddin serta Tim Kerja Gerakan Sulbar Mandarras dan Tim Kerja Biro Hukum Setda Sulbar. Menurut Kepala Dinas Perpusip Sulbar Mustari Mula, rapat pembahasan awal Ranpergub tentang Gerakan Pembudayaan Membaca dan Literasi merupakan dasar hukum untuk amanah Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang baru saja disahkan dan menjadi penguatan regulasi Gerakan Sulbar Mandarras (GSM), yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Lanjut, Mustari Mula menjelaskan, dalam rapat pembahasan awal ranpergub tersebut disepakati beberapa point penting yang akan menjadi muatan dalam pergub, diantaranya ketentuan umum, ruang lingkup dan tujuan GSM, sasaran GSM, strategi dan bentuk kegiatan. "Selain itu, ada juga peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Instansi Vertikal dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta mekanisme monitoring dan evaluaai pelaksanaan kegiatan, termasuk dokumen kelengkapan Tim Penyusun Pergub," terang Mustari Mula. Naskah : Dinas Perpusip Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Perluasan Desa Antikorupsi menggelar rapat persiapan penilaian akhir calon percontohan Desa Antikorupsi di Ruang Rapat Inspektorat Sulbar, Rabu (1/10/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, ini merupakan tindak lanjut dari rapat persiapan yang sebelumnya digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring pada 26 September 2025. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dalam rapat tersebut dibahas jadwal penilaian desa antikorupsi rencananya berlangsung pada minggu ketiga Oktober 2025. Penilaian akan dilakukan oleh tim gabungan dari Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kominfo, Bapperida, serta Biro Hukum di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ada enam desa di Sulbar yang masuk dalam daftar calon desa percontohan antikorupsi, yakni: Desa Tarailu, Kabupaten Mamuju, Desa Salupangkang, Kabupaten Mamuju Tengah, Desa Malei, Kabupaten Pasangkayu, Desa Buntu Buda, Kabupaten Mamasa, Desa Lalateedzong, Kabupaten Majene dan Desa Batulaya, Kabupaten Polewali Mandar Penilaian akan dilakukan dengan mewawancarai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, perangkat desa, dan pengurus BUMDes. Desa yang dinyatakan layak menjadi desa antikorupsi wajib memperoleh nilai minimal 90 dengan kategori AA (Predikat Istimewa). Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan desa-desa yang terpilih benar-benar memiliki sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, penilaian juga diharapkan dapat mendorong lahirnya desa-desa teladan yang mampu menginspirasi daerah lain dalam upaya pencegahan korupsi sejak dari tingkat pemerintahan terkecil. Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, menekankan bahwa proses penilaian ini merupakan langkah penting membangun budaya integritas di desa. “Kami ingin desa yang terpilih betul-betul menjadi contoh nyata dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Standar penilaian cukup tinggi, sehingga desa yang lolos benar-benar layak menjadi role model bagi desa-desa lain di Sulbar,” ujar M. Natsir. Usai penilaian, KPK dijadwalkan akan melakukan uji petik pada salah satu…

Mamuju – Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) kepada 39 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penyerahan SK berlangsung saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Upacara Pemprov Sulbar, Rabu 1 Oktober 2025. SK diberikan ini untuk Tenaga PPPK ini terdiri dari guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis, sementara untuk PPPK paruh waktu menunggu proses pemberkasan rampung. "Semoga saja berkasnya bisa diterima semua, tapi yang jelas kita akomodasi. Tapi yang malas-malas mungkin kita tidak akomodasi lagi," kata Suhardi Duka. Ia pun berharap, para PPPK bisa meningkatkan kinerja dan bekerja lebih sungguh-sungguh. "Harapan kita bagaimana PPPK bisa lebih profesional lagi," ujarnya. (Rls)

Mamuju – Gubernur Sulbar Suhardi Duka, melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 1 Rangas, Rabu, 1 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur bahkan mencicipi langsung makanan MBG untuk memastikan kualitas dan kebersihannya bersama para siswa. “Hari ini saya ingin buktikan bahwa makanan MBG ini steril. Saya sendiri makan. Dan sebelum saya makan, saya cium, ternyata tidak basi, lalu saya makan. Saya kira anak-anak juga begitu,” ujar Suhardi Duka sembari berdialog dengan sejumlah siswa mengenai pengalaman mereka menikmati MBG. Sebelum ke sekolah, Gubernur Suhardi Duka lebih dahulu meninjau dapur MBG di Rangas Beach, tempat penyediaan makanan sebelum disalurkan ke siswa. Di sana ia berdialog dengan penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebutnya sangat berhati-hati dalam menyalurkan makanan. “kalau ada yang keracunan, saya pikir itu bukan kesengajaan. Tapi kita akan perbaiki, Pak Presiden sudah menyampaikan kita akan perbaiki dan bagi SPPG yang ceroboh, itu di stop sementara," ungkapnya. Terkait kasus keracunan MBG yang sempat terjadi di Tapalang beberapa waktu lalu, Gubernur Suhardi Duka memastikan masalah tersebut sudah ditangani pihak kepolisian, sementara penyelenggara MBG juga telah melakukan investigasi penyebabnya. Menurutnya, program MBG tidak boleh hanya dipandang dari sisi negatif, melainkan juga manfaat besarnya bagi anak-anak sekolah. “Kritik boleh, silakan. Tapi bukan berarti program ini tidak baik. Ini program yang sangat penting untuk pemerataan gizi anak-anak, terutama di pedesaan,” katanya. Kepala Sekolah SMKN 1 Rangas, Mahmud menuturkan program MBG sudah berjalan selama 9 bulan sekolahnya. SMKN 1 Rangas merupakan sekolah pertama di Sulbar yang medapatkan program ini. Kata Mahmud, sejak Januari 2025 program ini berjalan belum ada kendala yang didapati. Apalagi sampai keracunan. Semuanya berjalan dengan baik. Bahkan untuk mengukur progres keberhasilan MBG tersebut setiap tiga bulan sekali para siswa ditimbang berat badannya. "Sejauh ini tidak masalah berarti. Mereka sangat menikmati dan berharap bahwa program ini terus…

Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas fiskal daerah dengan menghadiri kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II Tahun 2025, yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Selasa (30/9) di Hotel Matos, Mamuju. Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, A. Kustia Hatta bersama staf teknis, yang turut berdiskusi terkait isu-isu strategis pelaksanaan APBN dan APBD Sulbar sepanjang Triwulan II Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tjahyo Purnomo, dengan menggarisbawahi pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berintegritas. Isu Strategis Fiskal Sulawesi Barat Triwulan II 2025 Dalam pemaparan KFR, terdapat sejumlah catatan penting mengenai perkembangan fiskal dan perekonomian di Sulbar, di antaranya: Pendapatan Daerah Pertumbuhan penerimaan pajak masih menyisakan potensi yang belum tergarap maksimal, khususnya dari sektor UMKM. Masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan fasilitas perpajakan secara optimal. Realisasi PNBP tercatat tumbuh hingga 160,66 persen (y-o-y), namun masih sangat bergantung pada pendapatan sewa BMN, terutama dari sektor pelabuhan. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya diversifikasi sumber PNBP di Sulawesi Barat. Belanja Daerah Realisasi belanja modal APBN dan APBD masih rendah, bahkan di bawah 20 persen dari pagu. Tercatat masih ada 44 satker dengan pagu belanja modal, namun realisasi 0 persen karena belum melalui proses lelang. Selain itu, temuan BPK mengungkap adanya ketidakselarasan antara anggaran dan realisasi program strategis melalui DAK Fisik dan Nonfisik, di mana kontrak yang berjalan berpotensi baru terealisasi pada tahun 2026. Transfer ke Daerah Penyaluran DAK Fisik bidang pendidikan belum terealisasi hingga Triwulan II karena masih berada pada tahap awal pengadaan barang dan jasa. Beberapa pemerintah daerah juga belum melengkapi dokumen persyaratan penyaluran DAK tahap I melalui OMSPAN. Melalui forum ini, BPKPD Sulbar menyatakan siap mendukung penguatan peran fiskal…

Mamuju — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut serta dalam Rapat Kerja Strategis yang digelar oleh Pemprov Sulbar di Ballroom Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar pada Selasa, 30 September 2025. Rapat Kerja dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dan dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, termasuk Kepala BKD Sulbar yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail. Dalam keterangannya, Herdin Ismail menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan koordinasi lintas OPD untuk menghadapi dinamika fiskal dan kebutuhan penyesuaian program di tengah keterbatasan anggaran. “Rapat kerja ini menjadi forum penting untuk membahas langkah-langkah efisiensi dan strategi penyesuaian program di seluruh OPD. Pemprov Sulbar berkomitmen untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap optimal, sambil terus menjajaki peluang pembiayaan tambahan dari pemerintah pusat,” ujar Herdin. Herdin menegaskan, BKD Sulbar siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang dirumuskan, terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah. Rapat ini juga menjadi momentum evaluasi capaian program serta penyusunan langkah-langkah konkrit menghadapi akhir tahun anggaran, agar seluruh kebijakan yang dijalankan tetap sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamasa - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti pertemuan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, Selasa (30/9/2025). Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Puskesmas beserta pengelola program SPM lingkup Kabupaten Mamasa. Dari Dinas Kesehatan Sulbar, hadir Hamzah dan Muh. Saleh yang bersama jajaran Dinas Kesehatan Mamasa dan Puskesmas menyusun penetapan sasaran SPM Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Mamasa, dr. Ratna Sari Dewi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi seluruh puskesmas dalam menyukseskan pencapaian target SPM. Ditempat terpisah, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPM merupakan mandat dari pemerintah dengan 12 indikator yang menjadi tanggung jawab kabupaten. “Dengan pelaksanaan SPM yang maksimal, kita akan memiliki daya ungkit besar dalam mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, sekaligus mempercepat akselerasi Quick Wins Sulbar Sehat,” ujarnya. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan penyusunan target dan strategi pelaksanaan SPM di Mamasa dapat berjalan lebih terarah, sehingga kualitas layanan dasar kesehatan bagi masyarakat semakin meningkat dan merata. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri rapat kerja strategis Pemprov Sulbar, di Ballroom Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (30/9/2025). Rapat kerja dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dan diikuti Plh Sekprov Sulbar Herdin Ismail serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Kegiatan ini membahas langkah-langkah strategis Pemprov Sulbar dalam menghadapi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 330 miliar. Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya efisiensi besar-besaran tanpa mengurangi komitmen terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dipastikan tetap dipertahankan meski kondisi fiskal daerah mengalami tekanan. “Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN,” tegas Suhardi Duka. Sebagai konsekuensi, Pemprov Sulbar akan melakukan penyesuaian sejumlah program dan berupaya mencari tambahan pembiayaan dari kementerian terkait di tingkat pusat. Meski demikian, sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan program beasiswa tetap dipertahankan. “Hampir semua sektor penting tetap kita perkuat, meskipun peningkatannya tidak besar. Minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang,” tambah Suhardi Duka. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa sektor kesehatan akan tetap menjadi perhatian utama, meski dilakukan penyesuaian anggaran. “Kami di Dinas Kesehatan berkomitmen untuk tetap menjaga mutu layanan kesehatan masyarakat. Efisiensi tentu akan kami lakukan dengan cermat, tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Fokus kami adalah memastikan masyarakat Sulbar tetap mendapatkan akses kesehatan yang layak, sejalan dengan visi Sulbar Maju dan Sejahtera,” ungkapnya. Dengan langkah efisiensi yang terukur dan strategi penyesuaian program, Pemprov Sulbar diharapkan mampu menjaga stabilitas pemerintahan serta pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan, sambil terus menjajaki peluang dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Naskah : Dinkes Sulbar Editor :…

Mamuju — Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Faizal Thamrin, bersama jajaran pejabat Eselon III dan IV, menghadiri Rapat Kerja Pemprov Sulbar Tahun 2025 yang digelar di Ruang Pola Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 30 September 2025. Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2025, serta memaparkan hasil penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Gubernur mengungkapkan bahwa meskipun sebelumnya diasumsikan terjadi kenaikan TKD sebesar 9,37% dari tahun 2025, realisasinya justru mengalami penurunan sebesar 16,12%. Di tengah kondisi tersebut, Pemprov Sulbar menekankan pentingnya memaksimalkan belanja langsung ke masyarakat untuk mendukung lima misi utama pembangunan Sulbar yang dirumuskan melalui pendekatan data dan analisis kondisi daerah, dikenal sebagai “Panca Daya”. Menindaklanjuti arahan tersebut, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Muh. Faizal Thamrin menyatakan akan segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran sesuai dengan asumsi pengurangan pagu anggaran dinas yang mencapai lebih dari Rp6 miliar. “Ketentuan penyesuaian anggaran belanja tetap mengacu pada poin-poin pengurangan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur,” tegas Faizal kepada seluruh jajarannya usai rapat. Ia juga memastikan bahwa belanja bantuan kepada petani akan tetap dioptimalkan guna mendukung misi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di sektor perkebunan. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar