Mamuju – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PHK. Langkah ini menjadi upaya deteksi dini terhadap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sekaligus wadah mediasi tripartit antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah. Melalui satgas ini, Disnaker Sulbar akan melakukan intervensi solusi alternatif sebelum PHK terjadi, termasuk memfasilitasi komunikasi yang sehat antara pekerja dan perusahaan. Dengan demikian, keputusan pengurangan tenaga kerja benar-benar menjadi pilihan terakhir setelah berbagai langkah penyelamatan dicoba. Selain itu, Disnaker Sulbar juga akan mengembangkan mekanisme pelaporan cepat dari perusahaan terkait kondisi keuangan dan produksi. Sistem ini diharapkan mampu memberikan sinyal dini bagi pemerintah untuk segera turun melakukan pendampingan, memberikan opsi restrukturisasi, hingga merumuskan kebijakan penyangga yang dapat mencegah terjadinya PHK massal. Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat H. Andi Farid Amri, menegaskan bahwa kehadiran Satgas Pencegahan PHK merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga, dalam melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif. “Kami ingin memastikan bahwa pekerja terlindungi, dan perusahaan tetap mampu beroperasi dengan baik tanpa harus menjadikan PHK sebagai solusi utama,” ujarnya. Dengan langkah strategis ini, diharapkan hubungan industrial di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih harmonis, serta mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui stabilitas tenaga kerja. (Rls)

MAMUJU –Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Pemprov Sulbar menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar, di Kantor Dinas Kominfo Sulbar, Selasa 30 September. Audiensi tersebut membahas terkait persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Selain menbahas Rencana Pelaksanaan SE2026, tujuan audiensi juga bertujuan menjajaki kolaborasi komunikasi publik dan publisitas isu ekonomi daerah, membahas peluang sinergi dalam forum bakohumas dan kegiatan komunikasi publik lainnya, serta mendisuksinya agenda pembinaan statistik sektoral. Plt Kepala Dinas Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengapresiasi serta mendukung rencana pelaksanaan SE2026 yang akan dilaksanakan BPS. Ridwan megaskan, Diskominfo Sulbar sebagai Wali Data Provinsi Sulbar memiliki peran sentral dalam mendukung sensus ini. Untuk itu, sebagai wali data provinsi, Diskominfo Sulbar memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola data berjalan baik. Itu mencakup akurasi, integrasi, hingga keterpaduan data pembangunan daerah. Ridwan juga menyampaikan, data sebagai rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan, untuk itu sebagaimana arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar Pemprov harus mampu membangun kolaborasi dengan Pemda enam kabupaten serta seluruh instansi vertikal, termasuk dengan BPS menyangkut integrasi data daerah. "Kolaborasi dengan BPS akan semakin memperkuat upaya kita dalam membangun ekosistem data yang handal,” jelas Ridwan. Lebih lanjut dikatakan Ridwan, kedua pihak bersepakat untuk memetakan detail kerjasama dalam berbagai urusan, dengan agenda prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. "Itu dilakukan untuk menjamin kualitas dan update data yang lebih bagus agar diseminasi informasi yg lengkap dan komunikatif sesuai dgn kemajuan digital saat ini," tandasnya. (Rls)

Mamuju - Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Arianto, Kabag Umum dan Keuangan, Stephanus BM, dan Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Sulbar, Muhammad Ghadafi menghadiri rapat kerja Pemprov Sulbar, Selasa, 30 September 2025, bertempat di Ballroom Andi Depu, Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar. Dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, rapat kerja sebagai langkah antisipatif terhadap dampak pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026. Rapat kerja ini menjadi forum penting dalam merumuskan kebijakan serta menyusun strategi konkrit untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik di Sulbar tetap berjalan optimal meskipun menghadapi keterbatasan fiskal akibat pengurangan TKD. Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto mengatakan rapat kerja tersebut yaitu pembahasan anggaran untuk tahun 2026, setiap OPD mengalami pengurangan dana transfer. Olehnya itu, diharapkan program yang dijalankan lebih prioritas agar setiap kebijakan penyesuaian dapat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. "Kami sebagai perangkat daerah Pemprov Sulbar akan mengusahakan dan melaksanakan semaksimal mungkin program kami dengan dana yang ada," ucapnya. Dalam rapat tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar juga menyampaikan perlunya langkah-langkah inovatif dan efisiensi dalam tata kelola anggaran agar pelayanan publik tidak terdampak secara signifikan. Dengan adanya rapat kerja ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih solid dalam mengantisipasi tantangan keuangan daerah serta memastikan keberlanjutan pembangunan di Sulbar. (Rls)

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat ketahanan digital di lingkup pemerintahan. Menindaklanjuti arahan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pemprov Sulbar bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) berhasil membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tingkat provinsi dan enam kabupaten se-Sulawesi Barat per 29 September 2025. Plt. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyebut keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama erat antara Diskominfo provinsi dan Diskominfo kabupaten. Kata Ridwan, pembentukan TTIS juga menjadi penegasan Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengingat keamanan siber sudah menjadi kebutuhan mendesak di era digitalisasi pelayanan publik. “Keamanan siber bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan wajib bagi pemerintah. Melalui TTIS, kita ingin memastikan data publik terlindungi, layanan digital tetap stabil, dan kepercayaan masyarakat terjaga,” kata Ridwan. Ridwan menegaskan, keberadaan TTIS akan diperkuat dengan koordinasi aktif bersama BSSN dan Kemenko Polhukam. “Jika keamanan siber lemah, maka risiko kebocoran data dan gangguan layanan akan semakin besar. Karena itu, kita harus bergerak cepat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di semua kabupaten di Sulbar,” tegasnya. Dengan adanya TTIS, Sulbar menargetkan lahirnya sistem keamanan digital yang lebih solid untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis elektronik, serta menekan potensi serangan siber yang bisa mengganggu jalannya pelayanan publik. Ridwan menyebutkan, berdasarkan data Persandian Pemprov Sulbar hingga saat ini terdapat tiga TTIS yang telah teregistrasi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan bergabung dengan Gov-CSIRT BSSN. Ketiganya adalah TTIS Provinsi Sulawesi Barat, TTIS Kabupaten Polewali Mandar, dan TTIS Kabupaten Mamuju Tengah. Sementara itu, empat kabupaten lainnya yakni Mamuju, Majene, Mamasa, dan Pasangkayu sedang dalam tahap pembentukan dan proses registrasi. "Untuk memastikan kelancaran registrasi di BSSN, Pemprov Sulbar akan melakukan pendampingan penuh kepada keempat kabupaten tersebut," ungkapnya. (Rls)

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2025–2029 serta Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) yang digelar secara virtual, Senin, 29 September 2025. Kegiatan yang dipimpin perwakilan Bappenas, Narno, ini merupakan bagian dari upaya nasional mempercepat penganekaragaman pangan, perbaikan gizi, dan penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, hadir Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Muhammad Nur Dadjwi, bersama perencana dan staf. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk memahami kebijakan nasional, mensosialisasikan pedoman penyusunan RAD-PGBPSDL, serta mendorong kolaborasi multipihak dalam penguatan pangan dan gizi. “Pangan lokal seperti sagu, ubi, jagung, dan hasil laut harus ditempatkan sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan daerah. RAD-PGBPSDL menjadi instrumen penting untuk menyamakan persepsi pusat dan daerah agar implementasi kebijakan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan,” jelasnya. Kegiatan ini juga menyoroti kewajiban daerah dalam menyusun RAD-PGBPSDL 2025–2029, sinkronisasi dengan RPJMD dan visi-misi kepala daerah, serta urgensi menjawab masalah ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) yang meningkat di Sulbar pada 2024. Sebagai koordinator perencanaan, Bapperida Sulbar memiliki peran strategis dalam memastikan dokumen RAD-PGBPSDL sejalan dengan RPJMD, Renstra OPD, serta kebijakan nasional. Selain itu, Bapperida bertanggung jawab memfasilitasi forum koordinasi lintas OPD, akademisi, dunia usaha, dan organisasi profesi, sekaligus mengawal monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan komitmennya agar RAD-PGBPSDL 2025–2029 menjadi instrumen utama dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal, mengurangi kerawanan pangan, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga. “Kami berharap Sulbar dapat lebih mandiri dalam pangan dengan memperkuat potensi lokal sekaligus meningkatkan gizi masyarakat. Ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang sehat, berdaya…

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menerima audiensi Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa (GTM), pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur ini turut turut dihadiri Plt. Karo Pemkesra, Murdanil. Selasa 30 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka (SDK) berdiskusi bersama jajaran GTM terkait peran serta gereja dalam pembangunan sosial, pendidikan, serta penguatan nilai-nilai kebersamaan di masyarakat Sulawesi Barat. Plt. Karo Pemkesra Murdanil menyampaikan apresiasinya atas kunjungan GTM. “Kami menyambut baik sinergi antara pemerintah provinsi sulawesi barat dan Gereja Toraja Mamasa. Harapannya, kerja sama ini semakin mempererat hubungan serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan membangun keharmonisan di Sulawesi Barat,” ujar Murdanil. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi dalam berbagai bidang pembangunan sosial kemasyarakatan. (Rls)

Mamuju - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pemantauan kondisi cuaca di beberapa kabupaten wilayah Sulbar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi bencana yang dapat terjadi akibat perubahan cuaca ekstrem. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa pemantauan secara rutin ini merupakan bentuk kewaspadaan dini. “Kami melalui Pusdalops senantiasa memperbarui informasi cuaca dan melaporkannya secara cepat kepada masyarakat maupun pemerintah kabupaten. Hal ini sesuai arahan Bapak Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar BPBD selalu tanggap dan responsif terhadap dinamika cuaca,” kata Yasir Fattah, Selasa 30 September 2025. Yasir Fattah juga menegaskan, koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk dengan BMKG, instansi teknis, serta BPBD kabupaten. Dengan demikian, langkah mitigasi dan kesiapsiagaan dapat berjalan lebih optimal. “Masyarakat diharapkan tetap waspada, terutama di wilayah rawan banjir, longsor, dan angin kencang, serta selalu memperhatikan informasi resmi dari pemerintah,” tambahnya. Melalui pemantauan intensif ini, BPBD Sulbar berkomitmen memberikan pelayanan kebencanaan berjalan cepat, tepat, dan terpadu. (Rls)

Mamuju – Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Inaldy Luther L.S. Sila’ng, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Rencana Kontinjensi Bencana Tahun 2025, Selasa 30 September 2025. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar, berlangsung di Aula Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan agar setiap perangkat daerah memperkuat dokumen perencanaan kebencanaan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di wilayah Sulbar. Dalam kesempatan tersebut, Inaldy Luther L.S. Sila’ng membawakan materi tentang Kelengkapan Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana. Materi ini menekankan pentingnya dokumen rencana kontinjensi sebagai acuan dalam menghadapi potensi bencana, sehingga setiap unsur terkait memiliki panduan yang jelas dalam melakukan langkah-langkah darurat, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Secara terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menilai bahwa penguatan kapasitas melalui penyusunan rencana kontinjensi merupakan hal yang sangat strategis. “Materi tentang kelengkapan dokumen rencana kontinjensi ini sangat penting, karena tanpa dokumen yang terstruktur, koordinasi penanganan bencana akan sulit dilakukan. Melalui kegiatan ini, kita harapkan setiap unsur dapat memahami perannya dan bekerja secara terpadu ketika bencana terjadi,” kata Yasir Fattah. Ia menegaskan, BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta menyusun rencana penanggulangan bencana yang lebih sistematis dan terukur. (Rls)

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program, yang digelar di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Selasa 30 September 2025. Rapat ini diselenggarakan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi tersebut mengatur tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah. Kegiatan ini juga selaras dengan instruksi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga setiap program mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan daerah secara berkelanjutan. Dalam rapat ini, pembahasan difokuskan pada tiga hal utama, yakni: 1. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. 2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kehadiran BPBD dalam forum ini merupakan wujud komitmen untuk memastikan program penanggulangan bencana sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. “Rapat monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang penting bagi kami untuk menyelaraskan program BPBD dengan dokumen perencanaan daerah. Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana dapat lebih terukur, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yasir Fattah. Ia menambahkan, BPBD Sulbar akan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam menyusun langkah strategis agar pembangunan di Sulbar tetap memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. (Rls)

Mamuju - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga, di Ballroom Andi Depu, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 30 September 2025. Rapat ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar dan Plh Sekprov, Herdin Ismail. Dalam rapat tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan keprihatinan atas berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 330 miliar. Pengurangan ini membuat pemerintah provinsi harus mengambil langkah-langkah efisiensi secara besar-besaran. "Rapat kerja kita hari ini, yang pertama dilandasi oleh keprihatinan karena kita dikurangi Rp 330 miliar dari dana transfer," kata Suhardi Duka saat diwawancarai usai rapat. Meski menghadapi tekanan fiskal, Gubernur Suhardi Duka menegaskan, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap akan dipertahankan. "Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN," ujarnya. Sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut, Pemprov Sulbar akan melakukan efisiensi terhadap sejumlah program yang akan diturunkan ke daerah. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka juga menyatakan akan berupaya mencari tambahan anggaran dari program-program kementerian yang ada di Jakarta. "Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN. Pilihannya maka saya tidak hapus TPP, tapi saya melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang akan turun ke daerah dengan berupaya untuk menggantinya dari program yang akan saya ambil dari Jakarta," ungkap Suhardi Duka. Sektor Prioritas Tetap Dipertahankan Meski dalam kondisi keterbatasan anggaran, Pemprov Sulbar tetap mempertahankan penguatan di hampir seluruh sektor penting. "Hampir semua, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa tetap kita pertahankan. Walaupun peningkatannya tidak besar. Tapi, minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang," tegas Gubernur. Namun, salah satu pos anggaran yang harus dikurangi adalah dana hibah, termasuk bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya. "Hanya…